Danny Pomanto Bakar Semangat Anggota Paskibraka Makassar Saat Latihan, Buat Bangga Kota Ini!
Kitasulsel–MAKASSAR,- Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengecek latihan anggota Paskibraka Kota Makassar di Tribun Lapangan Karebosi Senin (24/07/2023).
Di sela-sela latihan, Danny Pomanto juga membakar semangat anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Hari Kemerdekaan RI 17 Agustus 2023 mendatang.
Kata Danny Pomanto, 17 Agustus adalah momentum yang sangat dihargai seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, kalian adalah orang-orang pilihan.
“17 Agustus adalah tanggal yang sangat dihormati. Anak-anak ku adalah orang pilihan, menjadi bagian penting dari Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2023,” kata Danny Pomanto.
Menjadi seorang Paskibraka merupakan sebuah kebanggaan. Apalagi Paskibraka Kota Makassar selalu menjadi sorotan nasional.
“Artinya, Paskibraka Makassar menjadi sangat diperhitungkan dan Paskibraka yang membuat bangga kota ini,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga menitipkan pesan kepada seluruh anggota Paskibraka agar terus menjaga kekompakan.
“Maka saya menyampaikan harus fokus, konsentrasi, dan terus bersemangat. Berlatih dan teruslah menjadi orang-orang pilihan bukan hanya individu tapi juga secara tim,” ujar Danny Pomanto.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar Zainal Ibrahim turut mendampingi Wali Kota Danny Pomanto.
Ia mengatakan latihan Paskibraka Kota Makassar sudah dimulai sejak 11 Juni lalu di Halaman Balai Kota. Kemudian dilanjut di Tribun Lapangan Karebosi pada 1 Juli.
“Besok mulai latihan di Anjungan Pantai Losari. Ada 70 anggota Paskibraka Kota Makassar yang mengikuti latihan,” tutup Zainal.
Kementrian Agama RI
Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.
“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.
Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.
Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login