Camat Wajo Bentuk Tim Terpadu untuk Menangani Masalah Retribusi Sampah

Published

3 tahun ago

6 Juni 2023

Kitasulsel—MAKASSAR — Camat Wajo, Hamna Faisal, terus menggalakkan kedisiplinan, evaluasi kebersihan wilayah, dan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi sampah untuk tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Hamna Faisal menyampaikan rencananya untuk melakukan upaya solutif dan inovatif dengan membentuk tim terpadu.

Ia memanggil sekcam, kasubag keuangan, dan lurah di Kecamatan Wajo untuk fokus pada prioritas program tersebut.

“Tujuan dari hal ini adalah agar seluruh tim memiliki visi yang sama dan dapat menjalankan program sesuai yang kita harapkan,” tandas Hamna Faisal, Senin (5/6/2023)

Dalam upaya mencapai target kebersihan dan retribusi sampah, Hamna Faisal mendelegasikan tugas kepada tim terpadu yang dipimpin oleh sekcam.

Tim Terpadu dengan Bantuan RT dan RW diharapkan dapat memberikan Solusi atas masalah kebersihan dan tunggakan Retribusi sampah di Kecamatan Wajo.

“Oleh karena itu, dibutuhkan kekompakan, fokus dengan tugas, dan kepekaan terhadap program strategis dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Hamna.

Ia juga mengungkapkan pentingnya mengikuti semua perkembangan dan melakukan evaluasi yang diperlukan, termasuk dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, Camat Wajo berkomitmen untuk memperbaiki kedisiplinan dan kebersihan wilayah serta meningkatkan capaian PAD melalui retribusi sampah.

Dengan pembentukan tim terpadu, diharapkan permasalahan terkait pembayaran retribusi dapat diatasi dengan baik dan program-program strategis dapat berjalan sesuai harapan. (**)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif Hadiri Rakor Kepala Daerah se-Sulsel di Kantor Gubernur

Published

34 menit ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASUlSEL—MAKASSAR — Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh kepala daerah se-Sulawesi Selatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jumat.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para bupati dan wali kota, serta sekretaris daerah se-Sulsel. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Presiden Republik Indonesia bersama para kepala daerah.

Dalam arahannya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan pentingnya keselarasan dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program-program strategis nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Sejumlah program prioritas Presiden menjadi fokus pembahasan, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi, pemberantasan korupsi, penguatan stabilitas nasional, serta program lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah).

“Kami menyampaikan beberapa program prioritas Presiden Bapak Prabowo Subianto, mulai dari MBG, hilirisasi, pemberantasan korupsi, hingga penguatan lingkungan dan kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI, serta menjaga stabilitas nasional,” ujar Andi Sudirman Sulaiman dalam arahannya.

Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah se-Sulsel, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menggalakkan Gerakan ASRI secara rutin setiap hari Jumat, mulai pukul 06.00 hingga 09.00 WITA, sebagai upaya membangun budaya bersih dan sehat di lingkungan masing-masing.

Selain itu, ia menegaskan pentingnya dukungan daerah terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan di Sulawesi Selatan.

“Saya tegaskan kita harus sejalan dengan program Presiden Bapak Prabowo Subianto agar pembangunan hingga ke daerah bisa searah dan terlaksana dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Sidrap H. Syaharuddin Alrif menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk mendukung dan mengimplementasikan seluruh program prioritas nasional dan provinsi, guna memastikan pembangunan daerah berjalan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Sulawesi Selatan.