Wawali Makassar Minta OPD Fokus Entaskan Kemiskinan Ekstrem

Published

3 tahun ago

30 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,— Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi membuka secara resmi rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Pembukaan rakor ini sekaligus menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Makassar dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kota Makassar.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balaikota Makassar, Selasa, (30/05/2023) dihadiri oleh OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kesehatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta camat dan lurah.

Fatmawati dalam sambutannya mengatakan kemiskinan di Kota Makassar menjadi salah satu masalah yang harus segera diselesaikan.

Karenanya, Fatmawati meminta semua OPD terkait agar duduk bersama mencari jalan dan solusi untuk bertindak menghapus kemiskinan yang ada di Kota Makassar.

Langkah awal yang ditawarkan Fatmawati Rusdi yakni pengupdaten ulang data masyarakat kurang mampu. Seperti masyarakat penerima PKH, KIS dan bantuan lainnya.

“Data itu harus real dan terus diupdate, verifikasi ulang. Saya tidak mau data-data tersebut ada intervensi dari lurah atau camat dan RT/RW. Tapi memang masyarakat yang benar-benar butuh,” ucapnya.

Data ini juga, Kata Fatmawati bisa dijadikan acuan untuk stakeholder lainnya ketika mau memberi bantuan sosial dari pemerintah kemudian mendapatkan intervensi agar mereka bisa naik kelas dari status miskin ekstrem menjadi lebih sejahtera.

Fatmawati Rusdi mengungkapkan Pemkot Makassar memang konsen untuk mengentaskan kemiskinan lewat program-programnya. Seperti, Massikola atau Makassar Siap Sekolah yang mengharuskan semua anak harus sekolah.

Lalu, ada juga program melalui DP3A Makassar yakni pendataan anak lorong yang berprestasi namun kurang mampu.

“Kita juga terus menggaungkan ini Lorong Wisata agar membuat masyarakat di dalam Lorong bisa lebih mandiri dan membangkitkan ekonomi masyarakat dalam Lorong. Itu semua program kami yang sudah berjalan,” sebutnya.

Fatmawati pun berharap lewat rakor ini bisa menghasilkan banyak ide dan solusi yang bisa dilakukan secepat mungkin agar langkah untuk menghapus kemiskinan di Kota Makassar bisa terealisasi dengan cepat.

“Kita butuh kerjasama dengan semua pihak. Koordinasi dan sinergitas serta tujuan yang sama harus tetap dikedepankan,” pungkasnya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

3 jam ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.