Bersama Shopee, TPAKD Makassar Dorong UMKM Lorong Wisata Jualan di Marketplace

Published

2 tahun ago

25 Mei 2023

Kitasulsel—MAKASSAR,– Puluhan ibu rumah tangga yang selama ini aktif menjalankan usaha rumahan di dalam Lorong Wisata Makassar mendapat pelatihan cara memasarkan produk di marketplace. Gerakan literasi dan inklusi keuangan ini diinisiasi oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar bersama Otoritas Jasa Keuangan Regional 6, Kampus Shopee Makassar, dan PT Permodalan Nasional Madani Cabang Makassar.

“Gerakan literasi dan inklusi keuangan merupakan upaya kita menjadikan usaha kecil atau usaha rumahan yang selama ini dijalankan warga di lorong agar dapat naik kelas yang otomatis membantu ekonomi keluarga. Tentunya ini menjadi ikhtiar untuk menyukseskan program Lorong Wisata yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota Makassar,” ujar Kepala Bagian Perekonomian Setda Makassar, Nur Kamarul Zaman membuka acara di Hotel Karebosi Premier, Rabu (24/05/2023).

Selain melatih agar mampu berjualan secara online di marketplace, para pelaku UMKM yang didominasi oleh ibu rumah tangga ini juga diajarkan cara mudah mengakses lembaga keuangan untuk mendapatkan modal usaha, termasuk cara mengelola manajemen usaha agar pembukuannya lebih rapi dan terukur.

“Alhamdulillah, hari ini kita menggandeng kampus Shopee Makassar yang selama ini sangat aktif dalam memberi inkubasi bisnis ke pelaku UMKM, termasuk juga PNM, salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, kita juga mengundang OJK yang dari awal sangat getol melakukan terobosan untuk memperluas akses keuangan masyarakat melalui TPAKD sebagai forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan di daerah,” lanjutnya.

Kegiatan yang berlangsung sehari itu mendapat atensi yang begitu besar dari para peserta yang hadir. Syahrian Saputra yang merupakan Ketua Kelas Kampus Shopee Makassar saat merespon sejumlah pertanyaan peserta mengatakan bahwa kelebihan saat berjualan di marketplace seperti shopee, tokopedia, bukalapak dan lain-lain yakni adanya program marketplace konsinyasi dimana pihak marketplace akan mengurus penjualan mulai dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran.

Sementara itu, Manager Bisnis UlaMM PT. PNM Cabang Makassar Taufik Marsuki saat menyampaikan materi mengatakan bahwa salah satu program unggulan dari PNM yakni PNM Mekaar yang merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok bagi perempuan pra-sejahtera dengan bantuan pinjaman tanpa agunan mulai dari dua juta rupiah hingga sepuluh juta rupiah.

“Kami rutin memberikan pelatihan mengenai cara pengelolaan usaha kepada para nasabah kami khususnya ibu-ibu rumah tangga,” ujar Taufik.

Di tempat yang sama, Nurfani Djumarno Tallama, selaku Analis pada Bagian Kemitraan Pemda OJK Regional 6 saat berbicara memperlihatkan sejumlah data ekonomi terkini di Kota Makassar. Menurutnya, kinerja perbankan Kota Makassar tumbuh secara positif dimana terlihat dari total aset yang tumbuh 2,34% yoy menjadi 104,41 triliun rupiah. Begitu pula penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran kredit yang masing-masing tumbuh 4,57% yoy menjadi 70,43 triliun rupiah dan 5,63% menjadi 74,73 triliun rupiah.

“Penyaluran kredit produktif oleh perbankan Kota Makassar mencapai 41,03 triliun rupiah dengan share 54,91%,” ujar Nurfani.

DPRD Kota Makassar

Legislator Makassar Rezki Tegaskan Pendataan Ulang Bantuan PKH di Reses Ballaparang

Published

2 jam ago

19 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Rezki mengawali reses ketiga masa persidangan ketiga tahun sidang 2024-2025 di Jalan Pelita IV RT 4 RW 4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, pada Kamis (19/6/2025).

Melalui reses, Politisi Partai Demokrat itu bertemu dengan konstituennya di Ballaparang untuk mendengarkan aspirasi mereka secara rutin melalui reses.

Turut hadir Lurah Ballaparang, Edy, Babinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dalam kegiatan reses ini.

Rezki menerima banyak keluhan warga. Namun paling banyak adalah masalah bantuan PKH yang disebut tidak tepat sasaran, sebab banyak warga yang memenuhi kriteria penerima program tersebut namun tidak mendapatkan bantuan.

Salah satu warga, Indah menyebut masih ada beberapa warga yang sudah selayaknya mendapatkan bantuan PKH mengingat tingkat ekonomi mereka rendah.

“Disini ibu masih ada warga yang kalau bekerja itu gajinya masih di bawah standar sedangkan mereka tidak mendapatkan bantuan PKH,” ujarnya.

Belum lagi, kata dia, bantuan PKH sudah disampaikan kepada pemerintah dan DPRD sejak 10 tahun lalu. Sayangnya hingga sekarang, bantuan PKH belum merata kepada masyarakat kelas bawah.

“Sudah 10 tahun ini saya sampaikan ini. Saya tidak bisa untuk diri sendiri tapi ini menyangkut kepentingan bersama warga,” tambah Indah.

Menanggapi keluhan warga, Rezki mengaku bantuan PKH sering menjadi aspirasi setiap kali dia reses. Dia tidak menampik ada penyalahgunaan wewenang sehingga program tersebut hanya didapat oleh warga tertentu.

“Ini yang sering terjadi, ada yang mau masukkan keluarganya ke bantuan PKH padahal dia ada mobilnya, ada rumahnya. Kan itu tidak boleh,” ujarnya.

Dia menyesalkan kasus tersebut. Terlebih, kejadian ini terus berulang terjadi sampai sekarang. “Sejak saya sebagai anggota dewan, ternyata banyak bantuan PKH yang tidak merata padahal banyak warga yang lebih butuh itu,” ujar Rezki.

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Makassar ini menegaskan, RT dan RW selaku penanggung jawab langsung kepada warga untuk bisa mendata ulang. Dia tidak mau ada warga tidak masuk dalam kriteria justru mendapat bantuan PKH.

“Saya minta kepada RT dan RW untuk data ulang ini warganya yang mana berhak dapat. Jangan lagi ada yang kaya justru dapat,” tegasnya.

Dia juga mengaku bakal menindaklanjuti keluhan ini kepada Dinas Sosial selaku leading sektor bantuan PKH. Sehingga, pendataan ulang bisa dipercepat dan rerpa sasaran.

“Kita harus cepat. Dengan begitu, warga yang lagi susah bisa terbantu. Jadi tenang maki, ini saya akan kawal baik-baik,” tutup Rezki.

Lurah Ballaparang, Edy mengapresiasi kedatangan Rezki untuk menyerap aspirasi warganya. Apalagi, bantuan PKH memang jadi masalah utama saat ini.

“Saya sampaikan bu dewan memang di sini yang dikeluhkan itu bantuan PKH dan KIS (Kartu Indonesia Sehat). Kami harap ibu dewan bisa bantu akomodir keluhan mereka bu,” ujarnya.

“Kami pun di kelurahan siap menindaklanjuti bantuan PKH untuk di data ulang. Kalau ada warga yang memang butuh bantuan PKH silahkan tanya ke kami,” tutup Edy. (*)