Balaikota Direnovasi,Kadis PM-PTSP:Layanan Tetap Normal

Published

3 tahun ago

18 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Pekan ini Kantor Balaikota telah beroperasi ke Mal Graha Tata Cemerlang (GTC) Di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate,Makassar.

Hal tersebut menyusul setelah disetujuinya Rp15 Miliar sebagai anggaran renovasi Kantor Balaikota Makassar di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar.

Sekitar 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan bekerja disana. Rencananya kepindahan tersebut hanya sampai Desember 2023 atau setelah renovasi sejumlah ruangan gedung kantor Balaikota rampung dan bisa digunakan kembali.

Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) diketahui telah membuka pelayanan publik ke Mal GTC.

Diketahui, 16 OPD Pemkot Makassar yang pindah kantor ke Mal GTC diantaranya, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Perekonomian, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Umum, Badan Kesbangpol, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Makassar.

Kepala Bidan Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkot Makassar, Hajar Aswad mengatakan, pihaknya sudah mulai melakukan pembongkaran disejumlah ruangan. Rencananya renovasi dimulai dari lantai satu dan dua, lalu lanjut ke lantau tiga dan empat, hingga tower. ” Kita kembalikan bentuknya seperti semula. Jadi kita mau Balaikota zaman dulu.

Posisinya seperti itu. Semua skat-skat yang ada kita bongkar,” jelasnya kepada wartawan, Kamis 18 Mei 2023. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Makassar, Zulkifli mengatakan, diliat dari situasi di loket pelayanan kantor di Balaikota Makassar terbilang kecil dibanding ruang loket yang dulu.

Akan tetapi pihaknya mengaku dari segi pelayanan dan percepatan sebisa mungkin selalu maksimal. ” Jam pelayanan tetap sama. Mulai pukul 08.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita. Terus pelayanan online itu 24 jam,” terangnya.

KEMENHAJ-UMRAH

Pelunasan Haji Tahap II Dibuka Januari 2026, Jemaah Cadangan Sulsel Segera Verifikasi Data

Published

17 jam ago

13 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL —MAKASSAR,Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus mematangkan persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahap II Tahun 1447 H/2026 M. Salah satu tahapan krusial yang harus segera dilaksanakan adalah verifikasi data jemaah haji cadangan di seluruh provinsi, termasuk Sulawesi Selatan.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Direktur Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI Nomor SD-7/PU.2025 tertanggal 9 Desember 2025 tentang Verifikasi Data Jemaah Haji Cadangan Berhak Lunasi Tahap II Tahun 1447 H/2026 M.

Dalam surat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah se-Indonesia tersebut dijelaskan bahwa pelunasan Bipih jemaah haji reguler Tahap II akan dilaksanakan pada 2 hingga 9 Januari 2026.

Adapun kuota jemaah haji cadangan yang ditetapkan pemerintah dan berhak mengikuti pelunasan sesuai Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 32 Tahun 2025, yakni 50 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 40 persen untuk provinsi lainnya, termasuk Sulawesi Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan, H. Ikbal Ismail, mengimbau seluruh jajaran di tingkat Kanwil maupun kabupaten/kota agar segera menindaklanjuti surat dimaksud dengan melakukan verifikasi data secara cermat, akurat, dan tepat waktu.

“Verifikasi data jemaah haji cadangan ini sangat menentukan kelancaran proses pelunasan Tahap II. Kami minta seluruh jajaran di kabupaten/kota bekerja cepat, teliti, dan terus berkoordinasi, sehingga hak jemaah dapat terlayani dengan baik,” tegas Ikbal Ismail di Makassar, Jumat (12/12/2025).

Ia menambahkan, ketepatan dan validitas data menjadi kunci agar tidak terjadi kendala administratif yang dapat merugikan jemaah.

“Jemaah haji cadangan yang telah memenuhi syarat harus dipastikan datanya valid dan lengkap. Hal ini penting untuk mengantisipasi apabila jemaah dengan urut porsi tahun berjalan mengalami kendala dalam pelunasan,” imbuhnya.

Ikbal Ismail juga menyampaikan pesan khusus bagi jemaah haji cadangan agar memahami mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan bahwa jemaah haji cadangan merupakan jemaah yang mengisi sisa kuota pada Tahap I setelah terpenuhinya kategori prioritas, seperti jemaah gagal sistem, pendamping lansia, penyandang disabilitas, serta penggabungan mahram,” jelasnya.

“Karena itu, jemaah cadangan harus memahami ketentuannya, yakni tidak menuntut kepastian keberangkatan dan siap menjalani pemeriksaan kesehatan kembali pada tahun berikutnya apabila belum dapat diberangkatkan karena keterbatasan kuota,” pungkasnya.

Berdasarkan data hingga 12 Desember 2025, jumlah jemaah haji Sulawesi Selatan yang telah melakukan pelunasan Bipih pada Tahap I sebanyak 4.289 orang atau 44,35 persen. Sementara 5.381 jemaah lainnya diharapkan dapat melakukan pelunasan hingga 23 Desember 2025, atau pada pelunasan Tahap II yang berlangsung 2–9 Januari 2026.

Daftar nama jemaah haji cadangan Tahap II masing-masing provinsi dapat diunduh melalui sistem yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Layanan Haji Kementerian Haji dan Umrah RI. https.//haji.kemenag.go.id/drive/index.php/s/vsC8xkeDjmvJqs7.

Kementerian Haji dan Umrah berharap seluruh proses verifikasi data jemaah haji cadangan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga pelunasan Bipih Tahap II Tahun 1447 H/2026 M dapat berjalan lancar serta memberikan kepastian dan pelayanan terbaik bagi jemaah haji di seluruh Indonesia.