Pj Sekprov Sulsel Akui Perlu Langkah Strategis dan Inovasi Penurunan Stunting

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengakui perlu ada langkah strategis dan inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Sulsel.
Untuk itu, atas nama Pemprov Sulsel dirinya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Program Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting di Sulsel. Menurutnya, buku pedoman strategis Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP) akan membantu para pengambil kebijakan, pelaksana teknis, kader, tokoh masyarakat dan lain-lain dalam pencegahan stunting.

“Hari ini kita melakukan diseminasi dengan maksud para peserta dapat memperoleh informasi, sadar, menerima dan mau melaksanakan informasi sesuai buku KPP,” ungkap Darmawan Bintang dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 9 Mei 2023.
Ia menilai, target penurunan stunting hingga 14 persen di Provinsi Sulsel dapat terwujud. Apalagi, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sulsel berhasil diturunkan dari 27,4% pada tahun 2021 menjadi 27,2% pada tahun 2022.

“Kita membutuhkan rata-rata penurunan pravalensi stunting dalam kurun waktu 3 Tahun (2022-2024) sekitar 4,5% pertahun untuk mencapai target penurunan hingga 14% pada tahun 2024 nanti,” lanjutnya.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan cara berkolaborasi atau bersinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan. Yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa.
Ia menjelaskan, salah satu pilar dari lima pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang masih menjadi permasalahan sulit di masyarakat adalah pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, KPP ini terkait beberapa hal. Yaitu dan kampanye melaksanakan
penguatan kapasitas berkelanjutan, melakukan institusi dalam KPP untuk penurunan stunting dan melakukan penguatan peran organisasi keagamaan
dalam KPP untuk penurunan stunting.
Pesan-pesan perubahan perilaku untuk
pencegahan stunting perlu disusun bersama dengan memperhitungkan masalah perilaku, pesan kunci,
media, kanal informasi, pihak yang terlibat, serta memperhitungkan pendekatan-pendekatan KPP seperti advokasi, mobilisasi masyarakat, kampanye publik, dan komunikasi antar pribadi.
“Kita berharap kehadiran buku KPP dapat
memberikan dampak atau menjadi salah satu contoh agar buku pedoman tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Kota yang belum memiliki buku pedoman strategi KPP pencegahan stunting,” harapnya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, Tanoto Foundation, Yayasan Jenewa Madani Indonesia, yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Sulsel melalui serangkaian program komunikasi perubahan perilaku,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Unicef Indonesia, dan Direktur Jenewa Madani Indonesia. (*)

LIPUTAN HAJI 2025
Pulang dari Saudi, Menag: Petugas Siap Sambut Kedatangan Jemaah

Kitasulsel—Jakarta-Menteri Agama Nasaruddin Umar tiba di Tanah Air, usai menghadiri Konferensi Lembaga Hadis Nabawi binaan Raja Salman di Madinah. Dalam kunjungan tersebut, Menag juga meninjau kesiapan petugas dan layanan di Kota Nabi, termasuk Makkah dan Jeddah.
“Alhamdulillah banyak sekali kemajuan yang bisa kita capai. Boleh dikatakan hampir semuanya persiapan penyelenggaraan haji, di Bandara untuk penjemputan kloter pertama sudah siap segala sesuatunya,” sebut Menag Nasaruddin Umar setibanya di Bandara Soekarno – Hatta, Cengkareng, Rabu (30/1/2025) malam.

Hadir menyambut kedatangan Menag, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, Plt Irjen Kemenag Faisal Ali, para staf khusus, serta Pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.
Selain menyapa petugas, Menag Nasaruddin Umar juga meninjau kesiapan beberapa lokasi layanan dan mitigasi yang disiapkan untuk mengantisipasi munculnya potensi masalah.

“Alhamdulillah semua sudah ada antisipasinya agar penyelenggaraan haji berjalan baik dan lancar,” papar Menag.
Kesempatan di Tanah Suci juga dioptimalkan Menag Nasaruddin Umar untuk berkoordinasi dalam diskusi informal denganpihak pemerintah Saudi Arabia. Menag berharap jemaah haji Indonesia mendapat bimbingan dan juga kemudahan layanan dalam menjalankan ibadah.
“Keluarga dan Kerajaan Saudi Arabia berpesan yang penting jemaah haji Indonesia memenuhi persyaratan dengan baik. Jangan sampai Indonesia mengirim calon jemaah haji yang tidak lengkap berkasnya. Bisa dipastikan, jika jemaah haji tidak lengkap berkasnya itu akan mengalami kesulitan,” sebut Menag.
“Mereka juga berterimakasih, karena Indonesia selalu lebih siap untuk memberangkatkan jemaah hajinya dengan tertib dan bagus,” sambungnya.
Menag Nasaruddin Umar menambahkan, Duta Besar Saudi Arabia dan pejabat terkait mendukung seluruh layanan kepada jemaah haji berikut opsi mitigasinya untuk kelancaran penyelenggaraan haji. Karenanya, Menag minta agar opsi mitigasi yang disiapkan lebih variatif dan komprehensif.
“Pokoknya, jangan hanya satu opsi mitigasi. Dengan jemaah sebesar ini tidak bisa hanya satu opsi mitigasi, supaya jangan ada jemaah haji yang terlantar,” tuturnya.
Misalnya, bagaimana mitigasi kalau ada kendala perjalanan jemaah, baik bus mogok atau macet? Maka, harus disiapkan bus cadangan. Demikian juga mitigasi bagi jemaah sakit jelang puncak haji. Maka, harus disiapkan safariwukuf.
“Termasuk mitigasi jika ada jemaah yang terpisah dari rombongan agar bisa segera dipertemukan. Ini bisa memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang kita siapkan,” papar Menag.
Terakhir, Menag kembali mengimbau warga Indonesia tidak mudah tergiur berangkat ke Tanah Suci tanpa visa haji. Sebab, regulasi di Arab Saudi sangat ketat dan itu baik demi melindungi jemaah haji.
“Kalau ketangkap tidak gunakan visa haji, akan dipulangkan dan denda hingga 400 juta. Jemaah haji Indonesia juga agar selalu membawa identitas saat beraktivitas di Tanah Suci,” tegasnya.
Menag mengajak warga bangsa dan jemaah Indonesia untuk saling mendoakan agar pelaksanaan haji 1446 H/ 2025 M berjalan dengan baik dan lancar.
-
Politics7 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
10 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
12 bulan ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
You must be logged in to post a comment Login