Kadis DKP Hadiri Rakor Bersama Wawali Makassar, Bahas Tentang Lorong Wisata

Published

2 tahun ago

2 Mei 2023

Kitasulsel–Makassar–Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, S.STP., M.Ap., turut hadir pada rapat Lorong Wisata menjadi salah satu program prioritas kepemimpinan Danny-Fatma.

Karenanya, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, S.E., menekankan agar sinergitas camat dan lurah lebih ditingkatkan lagi. Mengingat, program Lorong Wisata sudah memasuki tahun ke 2.

“Ini sudah masuk tahun ke dua kerjasama camat dan lurah harus lebih ditingkatkan. Karena kita target 1.000 lorong per tahun,” ujarnya di sela-sela memimpin rapat kordinasi terkait Lorong Wisata, di Lantai 11 Balaikota, Selasa (02/5/2023).

Untuk tahun ke 2 ini, kata Fatmawati, Lorong Wisata harus lebih baik. Seperti, UMKMnya harus lebih diaktifkan lagi, budidaya tanaman polybagnya harus lebih banyak dan produktif.

Selain itu, budidaya Kelompok Wanita Tani (KWT) harus lebih dimassifkan juga. Hal itu dilakukan agar Lorong Wisata memiliki daya tarik untuk dikunjungi.

Selain menjadi salah satu upaya menekan inflasi. Lorong Wisata juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat.

“Kita berharap wisatawan yang berkunjung ke Longwis bisa mengadopsi apa yang diterapkan di Longwis tersebut. UMKMnya lebih aktif lagi buat ciri khas agar perputaran ekonomi lancar juga,” harapnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketahangan Pangan, Mahyuddin mengungkapkan jika jumlah Lorong Wisata di Kota Makassar hingga April 2023 sudah mencapai 1.710 lorong.

“Sesuai RPJMD targetnya 1.000 lorong per tahun. Tahun ini insyaAllah capai target,” ungkapnya.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan Mahyuddin untuk mencapai target yakni dengan memberikan bantuan berupa pupuk, polybag serta bibit tanaman ke setiap KWT di kelurahan.

“Syaratnya di Lorong Wisata itu harus membentuk dulu KWT dan aktip baru kita bisa memberi bantuan. Agar urban farming yang akan dibuat bisa terlaksana,” sebutnya.

Mahyuddin juga berharap adanya intervensi camat dan lurah untuk membantu mencapai target 2.000 lorong wisata untuk tahun 2023, (**).

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

9 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)