Wakil Wali Kota Hadiri Farewell Dinner PSBM, Harap Kekompakan Terus Terjalin

Published

2 tahun ago

1 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi menghadiri malam farawell dinner Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) XXIII di Anjungan Pantai Losari, Minggu (30/4/2023).

Fatmawati hadir bersama Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, Ketua TP PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar.

Farewell Dinner ini kompak dihadiri ratusan Saudagar Bugis Makassar dari sabang sampai merauke bahkan penjuru dunia.

Melihat hal tersebut, Fatmawati menekankan agar kekompakan tersebut bisa terjalin dan terus memberi kontribusi positif untuk kemajuan pembangunan di Indonesia khususnya di Kota Makassar.

“Kita melihat para saudagar Bugis Makassar malam ini sangat bahagia. Kekompakannya nyata terasa. Saya harap bisa kompak terus untuk masa depan pembangunan Indonesia khususnya Makassar lebih baik,” ucapnya.

Ratusan saudagar pun menghaturkan rasa terima kasih atas jamuan Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto beserta jajarannya yang selalu spesial.

Ucapan tersebut diwakili langsung oleh inisiator terbentuknya PSBM, Aksa Mahmud.

“Saya mewakili ratusan saudagar Bugis Makassar yang hadir pada malam ini. Jamuannya luar biasa pak wali dan jajarannya. Biasanya acara begini banyak yang menganggap sunnah saja. Tapi pak Danny menganggapnya fardhu jadi wajar saja penyambutannya luar biasa. Kita sangat dihargai,” ungkap Aksa Mahmud.

Farewell Dinner ini ratusan saudagar Bugis Makassar menyantap hidangan sambil diiringi lagu empat etnis yakni Makassar, Bugis, Mandar dan Toraja yang dibawakan oleh salah satu band hits di Makassar yakni Soji.

Para saudagar juga disuguhkan tari Kalompoanna Pa’rasanganta dan menyantap kudapan khas Makassar yakni Pisang Epe dan Barongko.

Semilir angin sepoi-sepoi Pantai Losari serta view masjid 99 Kubah dan kapal Pinisi menambah hangatnya suasana malam itu.

Suasana itu seakan mengingatkan kenangan masa kecil para saudagar di kampung halaman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

10 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)