Trafik Penumpang Pelabuhan Makassar Terus Meningkat di Arus Balik Lebaran H+9

Published

2 tahun ago

1 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar— Kondisi arus balik di Pelabuhan Makassar terpantau aman dan lancar dengan jumlah trafik penumpang yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan hingga H+9 atau Senin, 1 Mei 2023.

General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Regional 4 Makassar, Suhadi Hamid mengatakan, diperkirakan puncak arus balik di Pelabuhan Makassar akan terjadi pada H+11 atau Rabu, 3 Mei 2023.

“Diperkirakan puncak arus balik penumpang kapal di Pelabuhan Makassar bakal terjadi pada Rabu tanggal 3 Mei 2023 atau bertepatan dengan H+11 Hari Raya Idulfitri 1444 H,” ujar Suhadi.

Dia menyampaikan bahwa hingga H+8 atau Minggu, 30 April 2023 jumlah arus balik di Pelabuhan Makassar mencapai 74.126 orang atau mengalami tren pertumbuhan sebesar 143,20% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Adapun penumpang embarkasi atau yang berangkat dari Pelabuhan Makassar mencapai 39.096 orang, sedangkan penumpang debarkasi atau yang tiba hingga H+8 Lebaran tahun ini sebanyak 35.030 orang.

Dari segi kunjungan kapal, GM Pelindo Regional 4 Makassar menyebutkan bahwa trafik arus kapal di Pelabuhan Makassar mencapai 60 call atau kunjungan di musim mudik Lebaran kali ini.

“Alami tren pertumbuhan sebesar 93,75% dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” sebut Suhadi.

Antisipasi Lonjakan Penumpang

Sementara itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus balik di musim mudik tahun ini, menurut Suhadi pihaknya sudah menyiapkan Ruang Tunggu Sementara (RTS) yang bisa digunakan untuk penumpang yang kebetulan kapalnya delay atau terlambat tiba dari jadwal yang ditentukan.

“Berbagai fasilitas tentu sudah kami siapkan. Di dalam terminal penumpang sudah disiapkan ruang tunggu yang nyaman, ada wifi, toilet, mushala, ruang menyusui, dan berbagai fasilitas lainnya. Sedangkan untuk penumpang yang akan menunggu dengan waktu yang agak lama karena kapalnya terlambat tiba, juga sudah kami siapkan RTS dengan kapasitas yang memadai,” bebernya.

Dari sisi keamanan tambah dia, pihaknya juga sudah menyiapkan tambahan SDM untuk mengamankan wilayah Pelabuhan Makassar, bekerja sama dengan instansi terkait di area pelabuhan.

“Selain itu, kami juga telah memasang CCTV atau kamera untuk memantau dan merekam situasi dari berbagai sudut di Pelabuhan Makassar, terutama di titik-titik yang rawan kejahatan. Semoga apa yang kami lakukan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bersama dan membuat Pelabuhan Makassar menjadi semakin aman dan nyaman,” tukas Suhadi.

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

9 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)