Tiga Hari, Ratusan Bacaleg DPRD Sulsel dari PKB Ikuti UKK

Published

2 tahun ago

28 April 2023

Kitasulsel—Makassar— Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulsel akan melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Bacaleg untuk Pemilu 2024.

UKK akan berlangsung selama tiga hari yakni dari Sabtu, Minggu dan Senin, 29, 30 April dan 1 Mei 2023 di LPP Bappilu PKB Sulsel Jl Hertasning No 19.

Ketua Bappilu PKB Sulsel, Dr. Syamsu Rizal MI atau Deng Ical mengungkapkan UKK bakal caleg ini merupakan instruksi dari DPP PKB. Mekanisme dan materi-materi dalam UKK sudah ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

“Dengan uji kelayakan dan kepatutan bakal calon anggota legislatif ini kami menjaring bakal calon anggota yang berkualitas dan memahami aturan-aturan pemilu,” beber Deng Ical di Sekretariat Bappilu PKB Sulsel, Jl Hertasning No 19, Jumat (28/4/2023).

Deng Ical mengatakan undangan UKK bagi bacaleg dari 11 dapil DPRD Sulsel telah dikirimkan melalui nomor handphone maupun email.

“Bacaleg di 11 dapil sekitar 150 an orang (bacaleg),” lanjut Deng Ical. Lebih lanjut mantan Wakil Wali Kota Makassar mengatakan bacaleg ada diuji dari penguji ekternal dan internal.

“Penelisnya mulai dari unsur Muhammadiyah, NU, NGO, Selebgram, Akademisi, Pemuda. Serta dari internal partai,” sambung Deng Ical.

Sementara itu, Sekretaris Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Bappilu PKB Sulsel, Harianto Albarr menambahkan UKK dilakukan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas bacaleg PKB Sulsel.

“Tentunya UKK ini akan meningkatkan kemampuan, kualitas serta peka terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat jika terpilih,” kata dia.

Terkait panelis UKK ada unsur Muhammadiyah, Harianto menegaskan PKB ingin menujukan bahwa bukan partai identik golongan tertentu tetapi partai terbuka bagi siapapun.

“Ini membuktikan bahwa PKB partai terbuka bagi siapapun, termasuk milenial. Yang terpenting kader dan bacaleg harus punya integritas komitmen tinggi dengan partai siap memenangkan PKB dan siap menangkan dirinya,” tegasnya.

Diketahui, pada Pemilu 2019 lalu, PKB Sulsel yang diketuai Azhar Arsyad, meraih 8 kursi di DPRD Sulsel. Untuk pemilu 2024, sambung dia ditargetkan setiap dapil terisi kursi.

“Kita 8 kursi sama dengan PKS dan PDIP. Insya Allah kita target 2024 ini menjadi pemenang dengan setiap dapil (11 dapil) meraih kursi,” tegasnya.

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

9 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)