Danny Pomanto Turun Langsung Pantau Kesiapan Peringatan Hari OTDA XXVII

Published

2 tahun ago

26 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan persiapan menyambut Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-XXVII yang akan digelar pada 29 April 2023, mendatang.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto didampingi stakeholder terkait turun langsung memantau persiapan Peringatan Hari OTDA XXVII yang akan berlangsung di sepanjang Anjungan Losari, Rabu (26/04/2023).

Danny Pomanto memerhatikan secara detail semua persiapan. Mulai pelaksanaan upacara Hari OTDA XXVII, Deklarasi Makassar, hingga lokasi Festival Makassar Kota Makan Enak.

Ia ingin pelaksanaan Hari OTDA XXVII di Makassar yang baru kembali dilaksanakan pasca pandemi Covid-19 berjalan lancar. Apalagi kegiatan ini akan dihadiri seluruh kepala daerah di Indonesia.

“Hari ini H-4 sebelum Hari OTDA XXVII dan tentunya kita harus mempersiapkan secara matang karena ini kehormatan bagi Kota Makassar,” kata Danny Pomanto.

Berdasarkan informasi awal yang ia peroleh, sejauh ini sudah ada 35% atau sekitar 200 lebih kepala daerah yang dipastikan akan menghadirkan Hari OTDA XXVII di Kota Makassar.

Sedangkan Presiden Indonesia Joko Widodo dikabarkan akan mengikuti Upacara Hari OTDA XXVII lewat zoom. Meski demikian, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Hampir 600 kepala daerah akan datang, tapi konfirmasi sementara baru sekitar 35% atau 200 lebih. Tapi biasanya tetap ada perwakilan dari masing-masing daerah, seperti wakilnya,” ungkapnya.

Rencananya, Danny Pomanto akan melakukan penandatanganan Deklarasi Makassar. Hari OTDA XXVII, juga akan dijadikan momentum bagi kepala daerah untuk mewariskan lagacy perihal konsep-konsep Otonomi Daerah dari pengalaman selama menjabat.

“Hampir seluruh kepala daerah akan hadir, makanya itu kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar menjadi momentum Hari OTDA pada periode pak Jokowi dan dua periode kepala daerah yang lain,” ungkapnya.

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

9 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)