Connect with us

Danny Pomanto Optimistis Bangun Dunia Baru Lewat Makassar Metaverse

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto terus berupaya mewujudkan mimpinya membangun dunia baru lewat Makaverse atau Makassar Metaverse.

Sejak resmi diperkenalkan ke masyarakat pada Maret 2022 lalu, konsep Makaverse atau sebuah duplikasi dunia nyata ke virtual inisiasi Wali Kota Danny Pomanto kian matang.

Progres konsep Makaverse yang sementara diterapkan di Kota Makassar ia sampaikan ketika menjadi narasumber pada program ‘Kamar Rosi’ Kompas TV, di Studio Menara Kompas TV, Jakarta, Senin (17/04/2023).

Kepada Rosiana Silalahi, host ‘Kamar Rosi’, Danny Pomanto mengungkapkan penerapan konsep Makaverse memiliki banyak manfaat baik untuk masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang.

Untuk masa lalu, konsep Makaverse dibutuhkan sebagai wujud proteksi terhadap sejarah masa lalu Kota Makassar. Sehingga ke depan tidak mudah untuk diduplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Bayangkan kalau sejarah kita dibelok-belokan orang, jadi itu gunanya karena di masa akan datang anak-anak lebih senang berinteraksi dengan metaverse, makanya kita memperkuat masa lalu dengan teknologi metaverse itu,” kata Danny Pomanto.

Karena itu, Danny Pomanto mengintruksikan Dinas Perpustakaan dan Dinas Kearsipan untuk berkoordinasi dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) terkait dengan sejarah Kota Makassar.

Sebab nantinya, ia ingin membuat avatar para pelaku sejarah di Makassar sehingga anak-anak  bisa belajar dan mudah berinteraksi dengan pelaku sejarah lewat Virtual Reality (VR).

“Kita ambil dulu dari ANRI, karena kita harus ambil dari sejarah yang resmi tidak boleh ada yang dibelok-belokan di situ. Baru kita buat dalam format virtualnya. Ini sementara jalan,” ujarnya.

Sedangkan manfaat konsep Makaverse di masa sekarang fokus pada pelayanan publik. Tidak lagi terbatas hanya dibuka mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore, tapi pelayanan terbuka selama 24 jam oleh avatar.

Termasuk masa yang akan datang. Kata Danny Pomanto dengan metaverse maka pemerintah kota sudah melakukan simulasi terkait kebijakan yang akan dijalankan nantinya.

“Jadi mana kebijakan yang rendah resistensinya itu yang kita jalankan,” papar Danny Pomanto.

Sehingga menurutnya konsep Makaverse atau Makassar Metaverse penting untuk diterapkan agar masyarakat tidak gampang didikte pihak yang memiliki kekuatan teknologi.

Apalagi ke depan, generasi muda tidak lagi belajar menggunakan buku tapi melalui VR dengan menggunakan ocolus.

Penerapan konsep Makaverse, Danny Pomanto mulai dari lorong atau gang yang merupakan sel sebuah kota. Di mana sejak awal menjabat, lorong menjadi fokus pembangunan di masa pemerintahannya.

Tercatat hingga saat ini sudah ada 229 lorong dari 1.096 Lorong Wisata yang sudah dibuatkan database dalam bentuk QR Code.

Dalam QR Code itu sudah terdapat ID, KTP, data keluarga, digital address berupa titik koordinat, data kesehatan, hingga data keuangan.

Meski akan menghadapi banyak tantangan ke depan, Danny Pomanto tetap optimistis konsep Makaverse bisa diterapkan paling tidak mulai dari hal yang paling kecil yakni dari lorong.

“Insya Allah selesai, kita mulai dari hal yang paling kecil yaitu di lorong-lorong karena kita menganggap lorong adalah sel kota. Masalah paling kompleks ada di lorong. Mulai dari kemiskinan, kriminal, derajat kesehatan rendah, dan juga menjadi bagian dari mitigasi sosial,” tegasnya.

Bahkan, kata Danny Pomanto 1.096 Lorong Wisata yang sudah ada telah dilengkapi CCTV, WiFi, avatar, hingga dibentuk dengan konsep tiga dimensi sehingga memudahkan aparat penegak hukum memonitoring kejahatan di lorong-lorong.

Selain mitigasi sosial, ia juga membangun ekonomi masyarakat lorong. Bahkan Pemkot Makassar baik dari dalam maupun luar negeri seringkali diajak untuk melihat keunggulan Lorong Wisata.

“Di lorong kami pelihara lobster air tawar dan itu sudah panen. Jadi lorong itu sekarang menjadi ruang tamu kalau kita kedatangan duta besar. Kita tidak malu, masyarakat menjadi bangga dan itulah hakikat dalam membangun sebuah kota, orang bahagia dengan usahanya sendiri. Jadi kita cuma kasih bibit mereka tanam dan mereka yang menikmati sendiri,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel