Connect with us

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas Puji Capaian Pemprov Sulsel di Tahun 2022

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pertumbuhan ekonomi Sulsel Tahun 2022 bertumbuh sebesar 5,09 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,65 atau 0,44 persen, tingkat Kemiskinan Sulsel September 2022 sebesar 8,66 persen lebih rendah dibandingkan nasional 9,57 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,51 persen turun 1,21 persen dari 5,72 persen.

Sedangkan, Gini Rasio September 2022 sebesar 0,365 turun 0,012 poin dari tahun sebelumnya 0,377 dan lebih rendah dari nasional sebesar 0,381. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 berada pada peringkat sebelas nasional sebesar 72,82 atau meningkat 0,58 poin dari 72,24 persen pada tahun 2021.

Capaian Sulsel ini diapresiasi dan dipuji, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif” yang dibuka Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Claro Hotel Makassar,  Senin, 17 April 2023.

Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada Tahun 2024 adalah: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 – 6,71 persen; Tingkat kemiskinan sebesar 8,31 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,24 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,02 persen; Gini Ratio sebesar 0,361, dan PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp70,7 juta.

“Sampai tahun 2022 semuanya telah menunjukkan hal yang mengembirakan, capaiannya mencapai nilai yang tumbuh baik,” ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono.

Lanjutnya, Provinsi Sulsel telah memberikan kontribusi pada Total PDRB Nasional 2022 sebesar 3,16 persen atau urutan ke-9 secara nasional yang didukung berbagai sektor diantaranya perdagangan besar dan eceran.

Sedangkan, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN, Leonardo Teguh Sambodo, jelasnya, dengan mencermati capaian Provinsi Sulsel per triwulan empat tahun 2022 dan mengapresiasinya.

“Kami mengapresiasi bahwa target-target untuk tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka sudah tercapai ke depan mungkin penguatan dari sisi pertumbuhan ekonomi ini perlu diupayan lebih kuat,” sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 untuk Sulsel dapat diperkuat dengan membangun keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian yang selama ini menjadi dominan dari Sulsel yang kemudian bisa diolah melalui strategi hilirisasi.

“Penguatan sumber pertumbuhan ini dapat memperkuat capaian ekonomi inklusif yang kami apresiasi bahwa Indeks Pembangunan Inklusif di Sulsel ini sudah setara tingkat nasional. Dan ini jarang sekali terjadi di provinsi lain, di mana pemerataan menjadi fokus utama,” paparnya.

Diharapkan tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen.

“Kami berharap tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,” sebutnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel