Keberhasilan Wali Kota Danny Pomanto Bangun Makassar Mulai dari Lorong

Published

2 tahun ago

17 April 2023

Kitasulsel—Makassar— – Pemerintahan Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto berhasil menorehkan beragam prestasi sejak periode pertama memimpin Makassar.

Seperti berhasil meraih Adipura ASEAN, Top Inovasi Pelayanan Publik, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Sulsel, hingga membawa Makassar masuk daftar kota pintar dunia.

Penghargaan yang diraih Kota Makassar hingga saat ini adalah bentuk dari upaya dan kerja keras pemerintah kota didukung dengan supports dari masyarakat untuk mewujudkan Makasssar menuju kota dunia.

Menjadi wali kota, kata Danny Pomanto bukan hanya sekadar fisik. Namun lebih dari itu, fokus membangun masyarakat dari lorong.

“Di masyarakat punya banyak persoalan mendasar sehingga pendekatan kami ada dua yaitu ruang dan perilaku,” kata Danny Pomanto, saat menjadi narasumber pada Program ‘Teras Negeri’ yang diadakan oleh Tempo Media Grup, di Kantor Tempo Jalan Palmerah Barat Jakarta, Senin (17/04/2023).

Danny Pomanto mengungkapkan inti dari sebuah kota adalah public engagement, bagaimana melibatkan masyarakat dalam membangun sebuah kota.

Sehingga Danny Pomanto membuat ekosistem kota secara mandiri. Salah satu buktinya menjadikan Makassar sebagai kota yang resilient.

“Makassar bisa resilient terbukti pada saat pandemi pertumbuhan ekonomi kita 8,7% turun menjadi -1,27% dan hanya dalam satu tahun kita dapat 4,47%, selama dua tahun 5,40% lebih tinggi dari provinsi dan nasional ” jelasnya.

Selain itu juga membuat kota yang bisa dicover dan tumbuh dengan fundamental ekonomi yang kuat karena dimulai dengan membangun ekonomi masyarakat yang ada di lorong.

Salah satunya inovasi Lorong Wisata yang merupakan series dari pengembangan di lorong. Di mana inovasi adalah jembatan keterlibatan masyarakat terhadap solusi yang sudah dirancang.

Intinya aksesbilitas komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Seperti Sombere and Smart City yang menambahkan istilah heartware, bukan cuma software maupun hardware.

“Jadi kalau kita ingin menghidupkan atau menyehatkan kota mulai dari lorong,” ujar Danny Pomanto.

Sebab kata Danny Pomanto, pada saat awal menjabat struktur pemerintahan hanya sampai sampai lurah. Sehingga ia merevitalisasi fungsi-fungsi RT/RW hingga dewan lorong. (*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

4 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)