Connect with us

Legislator Nunung Dasniar Berikan Perhatian Lebih ke Wilayah Rawan Banjir di Kecamatan Biringkanaya

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Nunung Dasniar meminta pemerintah kota Makassar untuk memberikan perhatian lebih terhadap wilayah yang rawan terdampak banjir.

Seperti di sejumlah kelurahan yang ada di Kecamatan Biringkanaya, ada daerah yang memang setiap tahunnya selalu menjadi langganan banjir dan pembangunan infrastruktur yang lamban.

Hal itu disampaikan Nunung Dasniar saat melakukan Reses kedua masa persidangan II tahun sidang 2022/2023 BTN Tirasa Jl Asrama Haji Sudiang, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Sabtu (15/4/2023).

“Di Kelurahan Sudiang ini memang selalu langganan banjir, makanya warga mengeluhkan infrastruktur seperti drainase dan pengerukannya kadang tidak dikerjakan,” ujarnya.

Begitu juga, kata Legislator Partai Gerindra ini, di beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Biringkanaya, masih butuh tindakan langsung oleh pemerintah soal perbaikan drainase.

“Yang kami sesalkan karena begitu sudah musim hujan turun, pemerintah baru bergerak dan turun ke lapangan. Harusnya sebelum hujan lakukan dulu perbaikan drainase dan keruk sedimentasi,” tegasnya.

Selain itu, Nunung juga mengungkapkan pemerintah kota Makassar khususnya di Kelurahan Katimbang, tidak adanya perhatian dalam mengawal permasalahan masyarakat.

Apalagi, saat dirinya menyerap aspirasi masyarakat di Kelurahan Katimbang, tak ada satupun pihak kelurahan yang datang dalam agenda tersebut untuk menjemput dan mendengar keluhan warga.

“Jadi perlu di warning bahwa kegiatan reses itu harus ada kolaborasi pemerintah dan legislatif. Mengingat kelurahan katimbang adalah daerah rawan setiap tahun banjir dan kekurangan air bersih, serta infrastruktur yang tidak memadai,” ungkapnya.

Karena itu, Nunung berharap Walikota Makassar untuk segera mengevakuasi jajarannya di tingkat Kelurahan Katimbang, agar setiap aspirasi masyarakat bisa ditindaklanjuti.

“Tapi pemerintah atas nama kelurahan katimbang tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap permasalahan yang ada. Saya menegaskan untuk Bapak Walikota agar mengevaluasi kelurahan katimbang,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel–DWP Gelar Workshop Pengasuhan Berbasis Hak Anak, Dorong Lingkungan Aman dan Setara bagi Anak

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pengasuhan Berbasis Hak Anak bagi Organisasi Perempuan Tahun 2025 di Hotel Claro Makassar, Rabu (10/12/2025).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis Pemprov Sulsel dalam memperkuat pengasuhan yang aman, setara, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Workshop tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan 26 Tahun Dharma Wanita Persatuan.

Dengan pendekatan psikologi perkembangan, regulasi emosi, serta penerapan prinsip hak anak, kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kompetensi pendampingan anak baik dalam lingkungan keluarga maupun organisasi perempuan.

Kepala DP3A Dalduk KB Sulsel, Andi Murna, menegaskan bahwa kegiatan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengurus DWP dalam menerapkan pengasuhan berbasis hak anak secara berkelanjutan.

“Melalui kegiatan ini untuk meningkatkan keterampilan menerapkan positif parenting dan pendekatan pengasuhan non kekerasan, mengembangkan kemampuan dalam mengidentifikasi risiko kekerasan terhadap anak dan mekanisme rujukan, memperkuat peran organisasi DWP sebagai mitra Pemerintah dalam upaya pemenuhan, perlindungan dan pengasuhan hak anak,” jelasnya.

Workshop menghadirkan dua narasumber, yakni Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman dan psikolog Paras Putri Ramadhani.

Dalam paparannya, Sekda Sulsel menekankan pentingnya kemampuan public speaking yang efektif, berwibawa, dan empatik. Ia menyebut perempuan yang memegang peran strategis dalam keluarga maupun organisasi membutuhkan kompetensi komunikasi publik untuk mendukung peran pemberdayaan.

Sementara itu, psikolog Paras Putri Ramadhani membahas strategi pengasuhan dengan fokus pada pengelolaan emosi dan perkembangan anak. Dalam materinya bertajuk “Strategi Pendampingan dan Regulasi Emosi bagi Orang Tua”, ia menjelaskan bahwa menurut WHO, anak adalah individu sejak dalam kandungan hingga berusia 19 tahun.

Paras menegaskan bahwa anak memiliki hak dasar yang harus dipenuhi, mulai dari perlindungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga kebutuhan perkembangan emosional yang memengaruhi masa depan sosial mereka.

Ia juga menguraikan teori attachment yang menekankan pentingnya respons positif orang tua untuk menciptakan rasa aman pada anak.

“Itulah pentingnya kita meregulasi emosi biar bisa cepat beradaptasi dan mengikuti aktivitas yang ada di luar rumah kita,” ujarnya.

Selain sesi materi, kegiatan ini turut dirangkaikan dengan pameran UMKM binaan DWP Sulsel, Dekranasda, DWP OPD lingkup Pemprov, serta DWP kabupaten/kota se-Sulsel guna mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.

Workshop ini dihadiri oleh Ketua DWP Sulsel Melani Simon Jufri beserta jajaran pengurus DWP dari kabupaten/kota dan perwakilan berbagai organisasi perempuan di Sulawesi Selatan.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Sulsel berharap peran keluarga dan organisasi perempuan dapat semakin kuat dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, terlindungi, dan penuh kasih.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel