Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo Santuni Anak Yatim Piatu dan Tahfiz

Published

2 tahun ago

14 April 2023

Kitasulsel–Makassar–Bulan puasa menjadi momentum untuk dapat saling berbagi dan menebarkan kebaikan. Pada bulan ini, seluruh umat muslim berlomba-lomba untuk berbagi kebahagian, seperti halnya dengan Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo.

Pada hari ke 23 Ramadhan, Politisi Partai NasDem itu menyantuni anak yatim piatu bersama dengan komunitas Terasoulmate IKA SMAN 6 Makassar di Hotel Ramedo, Makassar, Jumat (14/4/2023). Hal ini dilaksanakan sebagai wujud rasa kepedulian sesama umat muslim terkhusus para anak yatim piatu.

“Alhamdilillah hari ini saya bersama komunitas Terasoulmate IKA SMAN 6 Makassar berbagi dengan Anak yatim piatu dan tahfiz. Semoga ini dapat bermanfaat untuk anak-anak kita,”kata Rudianto Lallo.

Dikesempatan ini, legislator dua periode itu tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada anak yatim piatu agar tidak patah semangat dalam menjalani kehidupan ini. Allah tidak akan membeda-bedakan ummatnya. Semua manusia sama disisi Allah SWT, kecuali ketakwaan.

“ini ditegaskan dalam surat Al-Hujarat ayat 13, jika semua manusia itu sama. yang membdakan ketakwaan kita. Jadi untuk anak-anakku, jangan karena tidak punya orang tua lantas malas-malasan, tidak ingin belajar. Mulai hari ini, ayo belajar. semua adalah pemimpin,”kata lelaki kelairan Lakkang itu.

Dia menanbahkan anak yatim piatu ini juga merupakan generasi penerus sekaligus aset bagi daerah dan negara yang akan melanjutkan estapet kepemimpinan dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu, perhatian dan kasih sayang kita semua sangat dibutuhkan oleh mereka.

“Semoga anak yatim piatu ini selalu diberikan kesehatan dan semoga kelak menjadi anak yang soleh-solehah, diwujudkan cita–citanya dan menjadi pemimpin yang adil,”Harap Rudianto Lallo.

Kegiatan berbagi ini diselenggarakan oleh komunitas Terasoulmate IKA SMAN 6 Makassar. Rudianto Lallo yang juga sebagai ketua IKA SMAN 6 Makassar terus mendorong agar kegiatan berbagi terus dilaksanakan baik di Bulan Ramadhan ataupun dulan lainnya. (*)

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

3 jam ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)