Connect with us

Pimpin Rakor Persiapan Rakernas APEKSI XVI, Wawali Makassar Imbau Semua OPD Fokus Tupoksi Masing-Masing

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kesiapan Kota Makassar  sebagai tuan rumah penyelenggara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2023 terus dimatangkan.

Hal itu terlihat saat Pemerintah Kota Makassar menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan yang dipimpin langsung Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi yang didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Anshar dan para Asisten Pemkot Makassar.

Dalam arahannya, Fatmawati meminta agar seluruh OPD mengoptimalkan tugas yang sudah menjadi tanggung jawabnya agar Rakernas APEKSI di Kota Makassar sukses terselenggara.

“Kegiatannya ini juli mendatang. Persiapannya harus lebih optimal lagi. 98 Kepala Daerah akan hadir, semua OPD Wajib mendampingi Kepala Daerah tersebut,” ucapnya.

Pada perhelatan nasional ini, kata Fatmawati, Kota Makassar akan menyuguhkan hal yang berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan penyelenggaraan APEKSI di kota-kota sebelumnya.

Seperti pada saat pembukaan Rakernas APEKSI XVI tanggal 19 Juli 2023 mendatang di Upperhills, tamu akan disuguhkan 10 stand yang berisi makanan pilihan khas Kota Makassar salah satunya Coto dan Pallubasa.

Suguhan makanan khas ini menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan slogan Kota Makassar yakni Makassar Kota Makan Enak kepada seluruh tamu. Karena Makassar identik dengan kulinernya yang enak dan yang paling penting tersedia 24 jam.

“Jadi nanti bentuk forum pembukaannya itu panggungnya bundar jadi kepala daerah semua mengelilingi panggung. Nah di belakang itu kami siapkan menu khas Kota Makassar. Jadi tamu semua nantinya akan menikmati hidangan itu,” ungkapnya.

Selain itu, malam harinya akan diadakan karnaval budaya di dua jembatan Toraja CPI yang dimana semua rombongan peserta APEKSI akan menampilkan budaya dari masing-masing kota asal.

Untuk kelancaran kegiatan itu, Fatmawati meminta Dishub, Satpol PP dan TNI/Polri berkoordinasi dan menurunkan personilnya untuk mengatur lalu lintas dan keamanan saat acara berlangsung.

Keesokan harinya, akan ada sepeda sehat dimana pesertanya seluruh kepala daerah akan menjajal keindahan Kota Makassar menggunakan sepeda.

Usai bersepeda, Pemkot Makassar juga menyiapkan 300 pohon Tabebuya untuk ditanam serentak oleh peserta sepeda sehat di area CPI yang merupakan rekomendasi langsung dari Dinas Pertanahan.

Tak sampai di situ, Pemkot Makassar juga menyiapkan beberapa Lorong Wisata yang akan dikunjungi 98 kepala daerah. Seperti Lorong Sidney dan Lorong Milan.

“Setelah dari Longwis, Peserta akan diajak langsung ke Rotterdam dan akan dijamu di sana dengan berbagai kulineran Makassar yang enak-enak,” bebernya.

Pada Kesempatan yang sama, Fatmawati juga mengungkapkan Rakernas APEKSI bukan hanya untuk kepala daerah saja namun kegiatan nasional ini juga akan diperuntukkan buat para ibu-ibu (istri kepala daerah) yakni Ladies Program.

Ladies Program ini nantinya dipusatkan di Mama Cafe dengan memperkenalkan langsung sejarah baju bodo dari masa ke masa.

“Tentunya juga tugasnya ibu-ibu PKK ajak kulineran. Ini sebagai ajang promosi dan pembuktian kita kepada kota-kota lain,” pungkasnya.

Ujung dari lawatan nasional ini sangat berdampak pada pendapatan pajak restoran dan lainnya. Kunjungan ke tempat wisata pasti juga akan meningkat. Efeknya sangat nyata.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Parepare, KPU dan Bawaslu Berkoordinasi dengan Disdukcapil

Published

on

Kitasulsel–PAREPARE Dalam rangka mendukung kelancaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Kota Parepare, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) pada Rabu, 18 Juni 2025.

PDPB merupakan proses pembaruan data pemilih yang bersumber dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau pemilihan terakhir, yang diselaraskan dengan data kependudukan nasional, termasuk data penduduk luar negeri.

Pertemuan ini dihadiri oleh anggota Bawaslu Kota Parepare, Fadly Azis beserta staf Pencegahan dan Parmas, Kepala Divisi Data dan Informasi KPU Kota Parepare, Kalmasari, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Parepare, Ahmad Perdana Putra, serta staf terkait dari Divisi Data dan Informasi.

Komisioner KPU Parepare, Kalmasari mengatakan bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) akan segera dimutakhirkan.

Ia menyebut bahwa ke depan akan dilaksanakan rapat pleno yang melibatkan pemangku kepentingan, termasuk Disdukcapil, Bawaslu, hingga masyarakat. “Diharapkan semua pihak dapat berperan aktif dalam proses ini,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Parepare, Fadly Azis menegaskan komitmen Bawaslu untuk terus mengawal tahapan PDPB. “Pengawasan tetap akan kami jalankan secara optimal,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kota Parepare, Suriani, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengelolaan data kependudukan.

Menurutnya, data agregat yang diterima dari pusat hanya datang dua kali setahun, yakni pada bulan Juni/Juli dan Januari, sehingga terdapat keterbatasan dalam ketersediaan data terkini.

Ia juga menyoroti kendala terkait data warga yang telah meninggal dunia. “Sering kali kami tidak menerima laporan dari BPJS, sehingga meskipun orang tersebut sudah meninggal, pembayaran BPJS masih berlangsung melalui subsidi pemerintah daerah,” jelasnya.

Hal ini, kata Suriani, menyebabkan ketidaksinkronan data antara Disdukcapil dan BPJS. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdukcapil telah mendorong partisipasi RT/RW melalui aplikasi “Lapor Hati” yang dapat digunakan untuk melaporkan warga yang meninggal atau pindah domisili.

Suriani menambahkan bahwa data kematian yang dilaporkan ke KPU sejauh ini sebanyak 366 orang, namun jumlah tersebut kemungkinan besar sudah bertambah. “Pada bulan Mei saja tercatat ada 30 orang yang meninggal dunia,” jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, dia mengusulkan pembentukan grup komunikasi antara KPU dan Disdukcapil untuk mempermudah proses penyandingan data ke depan.

Usulan ini disambut baik oleh Kalmasari yang menegaskan bahwa KPU tidak meminta data baru, melainkan hanya menyandingkan data yang dimiliki dengan pembaruan dari Disdukcapil.

KPU, Bawaslu, dan Disdukcapil mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Parepare untuk turut menyukseskan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih demi terselenggaranya pemilu yang akurat dan terpercaya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel