Anggota DPRD Makassar, Irwan Djafar Berharap Sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2011 Masyarakat Paham Mana Retribusi dan Pajak

Published

2 tahun ago

9 April 2023

Kitasulsel–Makassar–Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Djafar kembali menggelar sosialisasi penyebarluasan Perda nomor 12 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, di Grand Maleo Hotel Makassar, Minggu (9/4/2023).

Legislator Fraksi Partai Nasdem ini sengaja mengambil tema tentang Retribusi jasa umum karena masih banyak masyarakat belum memahami perbedaan retribusi dan pajak.

“Banyak yang belum paham apa bedanya pajak dengan retribusi. Kalau pajak itu sifatnya memaksa atau wajib, sama dengan zakat yang wajib memang dibayarkan,” ujarnya.

Sedangkan retribusi, jelas Irwan, adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas pemilik atau pengguna sebagai syarat mendapatkan manfaatnya.

“Tapi kalau retribusi kita bayar kalau ada manfaatnya, seperti kalau kita parkir di tempat umum ataupun membayar retribusi sampah yang memang langsung mendapat layanan dari petugasnya,” jelasnya.

Irwan Djafar berharap dalam sosialisasi Perda tersebut bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait retribusi jasa umum. Sehingga, mereka tahu mana hak dan kewajiban dalam membayarkan retribusi.

Lukmanul Hakim dari Dinas PTSP Kota Makassar menyampaikan retribusi terbagi dalam tiga jenis yaitu retribusi jasa usaha, retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang.

“Jadi sangat berbeda dengan pajak, kalau retribusi itu bisa dirasakan manfaatnya langsung, sedangkan pajak merupakan kewajiban dari masyarakat pembayar pajak kepada pemerintah,” terangnya.

Retribusi jasa umum ini juga, kata Lukman, disiapkan oleh pemerintah untuk masyarakat dalam memberikan bayaran kepada pungutan dari pemerintah terhadap layanan umum.

“Ada beberapa contohnya misalnya pelayanan kesehatan, pelayanan pengendalian kendaraan bermotor, kemudian pemeriksaan pemadam kebakaran dan beberapa layanan umum lainnya,” jelasnya.

Lurah Minasaupa, Ibrahim menjelaskan soal retribusi jasa umum yang ada di kelurahan misalnya soal pelayanan kesehatan, kadang masyarakat belum tahu persis seperti apa aturannya berlaku.

“Jadi ada beberapa layanan kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah mana yang gratis atau tidak, karena ada BPJS, Jamkesda, dan KIS, jadi ada wilayah tertentu yang harus dipahami,” ujarnya.

Kemudian terkait dengan retribusi layanan persampahan dan kebersihan, kata Ibrahim, kebijakan pemerintah kepada masyarakat cukup besar dan memudahkan.

“Untuk layanan persampahan ini tetap kita sama ratakan di semua lorong-lorong, khususnya di Minasaupa, daripada ribut warga lagi, lebih baik dibayarkan dengan harga yang sama dulu,” bebernya.

“Olehnya itu saya mengajak semua untuk maksimalkan pembayaran retribusi kita, karena inilah yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita di Makassar,” pungkasnya. (*)

NEWS

Sah! Komjen Dedi Prasetyo Dilantik Jadi Wakapolri

Published

1 hari ago

16 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Komjen Dedi Prasetyo resmi dilantik menjadi Wakil Kapolri. Serah terima jabatan akan dilakukan secara resmi pada Selasa 19 Agustus mendatang.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, setelah diangkat menjadi Wakapolri, Dedi resmi menyerahkan jabatan lamanya yakni Irwasum Polri ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Pada pagi hari ini telah dilaksanakan kegiatan pelantikan Bapak Wakapolri, Bapak Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, yang tadinya beliau adalah Irwasum Polri,” kata Irjen Sandi Nugroho usai acara pelantikan di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (16/8/2025).

“Dan pada hari ini juga, sekaligus melaksanakan penyerahan jabatan Irwasum Polri kepada Bapak Kapolri,” sambung Sandi.

Sandi mengakui memang jabatan Wakapolri sempat kosong. Hingga akhirnya Komjen Dedi ditunjuk sebagai Wakapolri.

“Yang tadinya Pak Wakapolri lama tidak diisi karena berbagai macam pertimbangan dan akhirnya Bapak Dedi Prasetyo yang terpilih dan saat ini sudah dikukuhkan menjadi Wakapolri,” tambahnya.

Sandi mengatakan rangkaian serah terima jabatan lainnya termasuk Kapolda akan digelar pada Selasa (19/8). Dia berharap acara itu berjalan lancar.

“Sedangkan untuk rangkaian serah terima jabatan, pejabat yang lainnya, termasuk Kapolda, akan dilaksanakan tanggal 19 (Agustus 2025),” ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan Dedi menyatakan kesiapannya membantu Kapolri dalam mengemban jabatan barunya sebagai Wakapolri. Dia menuturkan Dedi akan all out membantu Kapolri menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Ya tentunya Pak Wakapolri sudah dilantik oleh Bapak Kapolri dan sekaligus juga pada saat dilantiknya beliau menyatakan kesiapan untuk all out mendukung Bapak Kapolri dalam melaksanakan tugas-tugas, terutama menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam program asta cita untuk segera bisa kita realisasikan di masyarakat dengan semaksimal mungkin,” ujarnya.

Sebelumnya, Komjen Dedi Prasetyo ditunjuk menjadi Wakapolri. Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Anwar membenarkan ditunjuknya Komjen Dedi sebagai orang nomor dua di Polri.

“Benar,” kata Anwar kepada detikcom saat dikonfirmasi mengenai penunjukan Komjen Dedi sebagai Wakapolri, Selasa (5/8).

Komjen Dedi saat ini menjabat Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Sebelumnya, ia pernah menjabat Asisten Kapolri Bidang SDM, Kadiv Humas Polri, dan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng).

Komjen Dedi pernah meraih rekor dari Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri) lantaran merupakan satu-satunya perwira tinggi Polri yang menulis buku dengan jumlah terbanyak.

Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebutkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyiapkan kandidat-kandidat terbaik untuk menggantikan Komjen Ahmad Dofiri sebagai Wakapolri.

“Sampai dengan saat ini, calon-calon terbaik dari pati Polri untuk menduduki Wakapolri sudah ada di tangan Bapak Kapolri,” ucap Sandi kepada wartawan di kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (2/7). (*)