Sosialisasi Perda Perlindungan Anak, Budi Hastuti Tekankan Orang Tua Perlu Pahami Hak Anak

Published

2 tahun ago

5 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Anggota DPRD Kota Makassar, Budi Hastuti menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2018 tentang Perlindungan Anak, di Hotel Royal Bay Makassar, Rabu (5/4/2023).

Legislator Partai Gerindra ini sengaja mengambil tema tentang Perlindungan anak, sebab maraknya kasus yang melibatkan anak bahkan orang tua perlu memahami apa saja hak-hak anak.

“Peran orang tua sangat besar dalam hal perlindungan anak, mulai dari sebelum lahir hingga memenuhi hak-hak, kegiatan dan tanggung jawab moral setiap anak-anaknya,” ujar Budi.

Anggota Komisi B DPRD Makassar ini mengatakan pemerintah dan legislatif sudah memberikan petunjuk dari regulasi yang diatur bahwa perlindungan anak mempunyai wewenang tersendiri mulai dari orang tua, pemerintah dan masyarakat.

“Apalagi peran pemerintah sudah jelas bagaimana melindungi setiap warga negara khususnya anak, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga hingga kebebasan dalam bermasyarakat ,” jelasnya.

Hadir sebagai narasumber, Akademisi, Babra Kamal memaparkan bahwa Kota Makassar sempat viral karena banyaknya kasus penculikan anak, bahkan tindak kekerasan yang melibatkan anak.

Selain jumlah kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat, kata Babra, kasus terhadap perempuan juga bahkan marak terjadi di kalangan masyarakat.

“Jadi bukan cuma perlindungan terhadap anak saja, tapi perempuan yang tidak bisa tolerir. dan undang-undang sudah mengatur apa saja sanksi hukum hingga pidananya,”

Dalam data berdasarkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, jumlah kekerasan terhadap anak dan perempuan di Makassar yang cukup meningkat di tahun 2022.

“Usianya itu masing-masing diangka 5 sampai 17 tahun, bahkan angka kasus kekerasan seksual terhadap perempuan juga cukup meningkat,” bebernya.

Sementara itu, salah satu Pemerhati Anak di Kota Makassar, Puspito Nugroho menjelaskan bahwa saat ini sudah ada aturan yang mengatur untuk tidak menelantarkan anak begitu saja.

“Makanya bagi orang tua punya anak, perlu memahami apa saja aturan soal anak-anaknya. Karena pemerintah sudah memberikan sanksi hingga pidana bagi siapa saja yang mengabaikan atau menelantarkan anak,” ujarnya.

Apalagi saat ini, kasus soal penelantaran dan mengeksploitasi anak sudah marak terjadi di jalanan bahkan di bulan suci Ramadan saat ini merupakan momen untuk mempekerjakan anak dibawah umur.

“Kalau kita lihat di pinggir jalan, fenomena tersebut merupakan suatu pelanggan karena sudah mengeksploitasi anak untuk meminta minta kepada pengguna jalan,” pungkasnya. (*)

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Rujab Bupati Sidrap: Rumah yang Kini Bernapas Bersama Rakyat

Published

2 jam ago

15 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Di jantung Kota Pangkajene, berdiri megah rumah jabatan bupati Sidrap. Selama puluhan tahun, bangunan itu seperti dunia lain — tempat para pejabat, pertemuan resmi, dan tamu-tamu penting. Bagi warga biasa, pagar besi yang mengelilinginya adalah garis tak kasat mata yang mengatakan: “Hanya untuk yang berkepentingan.”

Namun, pagi itu, udara terasa berbeda. Dari gerbang besar yang terbuka lebar, tawa anak-anak, langkah riang peserta Gerak Jalan Indah, dan aroma kuliner rakyat bercampur jadi satu. Tak ada wajah kaku petugas yang menghalangi, tak ada rasa sungkan untuk melangkah masuk.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, berdiri di tengah halaman, menyapa setiap orang seperti menyambut tamu di rumah pribadinya. Ia menyalami peserta gerak jalan, berfoto bersama anak-anak sekolah, bahkan sempat bercanda dengan para pedagang kaki lima yang ikut meramaikan acara.

Bagi Jufri, warga Bampue berusia 49 tahun, momen ini adalah sejarah pribadi. Ia duduk di kursi depan Rujab, memandang sekeliling dengan mata berbinar.

“Saya lahir di Sidrap, tapi baru di era bupati ini saya bisa masuk Rujab tanpa larangan sedikit pun. Dulu hanya bisa lihat dari luar, sekarang bupati sendiri yang mengajak kami masuk, bahkan berbaur tanpa sekat,” ucapnya, suaranya mengandung rasa bangga dan haru.

Hari itu, rumah jabatan bukan lagi sekadar simbol kekuasaan. Ia menjadi tempat di mana rakyat merasa diundang, diakui, dan dirangkul. Pagar besi yang dulu membatasi, kini menjadi gerbang yang menyambut.

Dan mungkin, inilah makna kepemimpinan yang sesungguhnya: bukan hanya memerintah dari balik meja, tetapi hadir di tengah rakyat, membuka pintu, dan membiarkan rumah jabatan bernapas bersama denyut kehidupan masyarakatnya.