Amankan OTK yang Bawa Senpi, Gubernur Andi Sudirman Beri Penghargaan 3 Personil Satpol PP
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan penghargaan kepada tiga personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam apel pagi, di Ruang Pola Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Senin, 3 Maret 2023.
Penghargaan itu sebagai apresiasi atas keberanian Satpol PP tersebut menangkap orang tidak dikenal (OTK) yang membawa senjata api (Senpi) di Kawasan Lego-Lego.
“Memberikan penghargaan kepada 3 anggota Satpol PP yang berhasil mangamankan juru parkir liar di Lego-lego,” kata Andi Sudirman.
Gubernur Sulsel menyebut saat diamankan oknum tersebut membawa senjata api yang diduga kuat dipakai untuk berbuat terlarang.
“Dalam pengamanan disita beberapa barang bukti sebuah senjata api dan alat lainnya yang dapat digunakan untuk kejahatan,” ungkap Andi Sudirman.
Ketiga Satpol PP ini bernama Muhammad Rahasmat, Jumaldi, dan Abdul Aziz. Saat kejadian ketiganya sedang bertugas di Kawasan Lego-Lego.
Rahasmat kemudian menceritakan kronologi kejadian yang terjadi saat dia menangkap OTK tersebut.
“Waktu kami melakukan pemantauan, ada tukang parkir yang mengarahkan pengunjung Lego-Lego untuk masuk ke Taman BPJS, dan ketika ada pengunjung yang masuk tukang parkir tersebut meminta uang,” ungkapnya.
Merasa curiga dengan gerak-geriknya, Rahasmat pun mendekati tukang parkir itu untuk mengamankan.
“Pas saya ingin amankan dia melawan, jadi saya arahkan ke senior (Jumaldi dan Abdul Aziz) untuk mengamankan di posko, tapi masih tetap melawan, dan pas digeledah, dia memegang senjata. Akhirnya senior kami segera memegang tangannya, lalu OTK ini segera diamankan dan dilaporkan,” Jelasnya.
Tak hanya memberikan penghargaan, dalam kesempatan apel pagi ini juga, gubernur menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulsel, sesuai arahan Presiden Bapak Joko Widodo agar di bulan Ramadan ini, tidak mengikuti atau melaksanakan buka puasa bersama.
Kegiatan buka puasa tersebut bisa diganti dengan memberikan buka puasa atau santunan kepada fakir miskin, yatim piatu serta masyarakat yang membutuhkan. (*)
DPRD Kota Makassar
70 Anak Kehilangan Akses Jalan ke Tempat Pengajian, DPRD Makassar: Belum Ada Titik Terang
Kitasulsel–MAKASSAR Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas sengketa penutupan akses jalan menuju Tempat Pengajian Al-Qur’an (TPQ) di Jalan Deppasawi, RT 05/RW 05, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate pada, Rabu (18/6/2025).
Rapat tersebut digelar atas permintaan perlindungan hukum dari pengelola TPQ dan warga, menyusul penutupan akses oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.
Namun, agenda pembahasan belum menemukan titik terang karena salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkarnaen, menyatakan bahwa ketidakhadiran pihak penggugat membuat DPRD belum bisa menyimpulkan siapa pemilik sah atas lahan yang disengketakan.
“Hanya pengelola TPQ dan perwakilan dari Nahdlatul Ulama yang hadir. Pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tidak datang, sehingga belum ada keputusan final,” jelas Tri.
Ia menambahkan, DPRD mendorong pihak Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala untuk segera memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak.
Tri juga mengingatkan bahwa tindakan sepihak, seperti pembongkaran pagar tanpa dasar hukum yang jelas, dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru.
“Kami sarankan proses mediasi dipercepat agar ada kepastian hukum. Jika tidak, tindakan sepihak bisa menjadi pelanggaran,” tegasnya.
Camat Tamalate, Emil Yudianto Tajuddin, menyatakan pihaknya telah berupaya mempertemukan kedua belah pihak, termasuk dengan menyurati PT Timur Rama, perusahaan yang disebut sebagai pemilik lahan.
“Kami sudah kirim surat kepada PT Timur Rama untuk membuka akses sementara demi kegiatan TPQ, yang diikuti sekitar 70 anak. Ini juga menjadi tugas dari Komisi A,” ujar Emil.
Ia menekankan pentingnya memisahkan persoalan hukum pertanahan dengan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya akses anak-anak terhadap pendidikan agama.
“Masalah tanah ini memang harus diselesaikan, tapi jangan sampai mengorbankan hak anak-anak untuk belajar mengaji,” tambahnya.
Rencananya, mediasi lanjutan akan kembali difasilitasi oleh kecamatan bersama kelurahan dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk BPN.
Hal itu untuk mencari solusi yang adil dan menghindari potensi konflik di tengah masyarakat. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login