Belajar dari Kasus Dugaan Pungli Cashback, Tender di DPRD Makassar Harus Lewat E-Katalog
Kitasulsel–Makassar–Sekretaris DPRD Makassar, Muhammad Dahyal berkomitmen dalam memberantas tindakan pungutan liar (pungli) di lingkup sekretariat DPRD Kota Makassar.
Dahyal menegaskan pegawai di lingkup sekretariat DPRD Makassar tidak dibenarkan melakukan tindakan pungli. Apalagi, belajar dari pengalaman kasus dugaan pungli dana cashback kerjasama media yang dilakukan oleh mantan Kasubag DPRD Makassar lalu.
Olehnya, kerjasama media dilkukan dengan menggunakan E-Katalog.
“Memang tidak boleh ada pungli, jadi mulai tahun ini semua pengadaan selain tender itu beralih di katalog lokal termasuk media. Semua media yang dikerjasamakan itu, media partner kita itu harus melalui e-katalog,” ujar Dahyal kepada Herald Sulsel, Senin, 3 April 2023.
Kata dia, dengan penggunaan E-katalog untuk kerjasama media dapat mencegah terjadinya pungli di DPRD Makassar.
“E-katalog dapat mengurangi resiko adanya bertemu, sehingga tidak ada komitmen-komitmen untuk meminta,” tegas Dahyal.
Dirinya juga sudah mengingatkan kepada pegawai ASN maupun non ASN lingkup DPRD Makassar untuk tidak melakukan perjanjian awal yang bersifat mengikat dan berujung pada pungli.
“Kami sudah memberitahu teman-teman untuk tidak membuat perjanjian-perjanjian di depan yang membuat orang bisa terikat,” jelasnya
“Seperti selesai pencairan misalnya, itu dimintaki sama pegawai, itu laporkan saja ke kami kalau ada pegawai yang mencoba meminta,” lanjutnya.
Sementara terkait pergeseran pegawai di sekretriat DPRD Makassar, Dahyal menerangkan sebelumnya terjadi perubahan struktur organisasi baru di lingkup sekretariat DPRD Makassar.
“Kemarin itukan struktur organisasi baru, dulu itu ada bagian perlengkapan. Tetapi setelah ada struktur baru perlengkapan turun kelasnya menjadi kasubag saja,” katanya.
“Bagian yang baru itu ada namanya humas dan protokol. Pak Daniel Katto sekarang jadi Kasubag Humas,” pungkas mantan sekretaris Inspektorat Makassar ini. (*)
DISKOMINFO KAB SIDRAP
Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan
KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).
Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.
Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.
“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.
Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.
Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.
“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.
Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login