Connect with us

Juru Bicara Fraksi PKS Apresiasi Respon Cepat Gubernur Andi Sudirman Atasi Jebolnya Irigasi Kasambi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman usai menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Sulawesi-Selatan Tahun Anggaran 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Gedung DPRD Sulsel, Jumat, 31 Maret 2023. Selanjutnya, mendengarkan sembilan fraksi menyampaikan sejumlah temuan dan aspirasi masyarakat selama pelaksanaan reses sidang II tahun 2022-2023.

Sejumlah isu disampaikan Fraksi Golkar, Demokrat, PKS, PPP, PAN, NasDem, PDI-P, PKB dan Gerindra terkait peningkatan infrastruktur, pendidikan, pertanian dan bantuan keuangan termasuk pelayanan kesehatan dan masalah sosial agar menjadi perhatian serius Pemprov.

Gubernur Sulsel menyebutkan bahwa masih banyak permasalahan yang terjadi di masyarakat yang memerlukan kehadiran negara. Di mana sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat penting untuk diwujudkan.

“Kami mengapresiasi tugas reses anggota dewan yang menampung dan mencatat masukan atau aspirasi raykat. Ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Provinsi,” kata Andi Sudirman Sulaiman.

Hasil reses yang disampaikan kepada gubernur sebagai salah satu bahan bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan di tahun akan datang. Hal ni sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Andi Debbie Purnama Rusdin menyampaikan saran terlebih dahulu bahwa jalan provinsi perlu mendapat perhatian dari Pemprov.

“Pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi perlu mendapat perhatian yang merupakan kewenangan dan tanggung jawab utama yang bersifat wajib,” sebutnya.

Sedangkan, Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Syaifuddin Fatahuddin mengapresiasi atas usaha dari Gubernur untuk menyelesaikan persoalan Irigasi Kasambi yang jebol dilakukan pengerjaan sementara penanggulangan irigasi. Gubernur sangat cepat mengatasi persoalan, laporan masuk 25 Februari, kemudian 2 Maret  sudah dilakukan perbaikan. Upaya ini dinilainya dapat mencegah kerugian sekira Rp16 miliar.

Diketahui, saluran irigasi yang telah rusak selama dua tahun ini, terdampak di empat desa, yakni Desa Bone Tua, Desa Pombakka, Desa Pandak dan Desa Rompi dengan luas lahan 800 hektar.

“Izinkan saya mewakili masyarakat petani Luwu Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada kepada Bapak Gubernur Sulsel atas atensi dan kepeduliannya yang begitu besar,” sebutnya disambut tepuk tangan anggota dewan lainnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Sekda Lutim Dukung Peningkatan Produksi Jagung untuk Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Sebagai upaya peningkatan produksi jagung mencapai target swasembada jagung 2025 untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, maka digelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan mendukung Produksi Jagung Kerjasama Polri, Selasa (12/08/2025), di Aula Sasana Praja Kantor Bupati.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu Timur, H Bahri Suli didampingi Kepala Bagian SDM Polres Luwu Timur, AKP Martinus Wemben.

H. Bahri Suli menyampaikan, dengan adanya program kerjasama antara Polisi, Bulog dan Pemerintah Kab. Luwu Timur melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan berdampak positif bagi pengembangan komoditas jagung di Luwu Timur.

“Saya juga berharap agar pemerintah tingkat Kecamatan dan Desa ikut berperan aktif dalam program ini. Apalagi dengan adanya dukungan dari Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dari petani dengan jaminan harga dari Pemerintah dalam artian tidak boleh ada hasil panen petani yang tidak terserap tanpa persyaratan yang memberatkan petani,” ujar Bahri Suli.

Lewat kesempatan ini, H. Bahri Suli menekankan kepada Penyuluh Pertanian agar mengawal dan mendampingi petani jagung dalam budidaya dan selalu berkoordinasi dengan Babinkantibmas atau Polsek setempat agar program ini dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

“Olehnya itu, saya sangat berterima kasih dengan adanya program kerjasama antar Pemerintah, Polisi dan Bulog dalam produksi dan penyerapan hasil panen jagung. Saya juga berharap jika ada kendala-kendala di lapangan dapat di kordinasikan dengan baik,” tandas Sekda.

Sementara itu, Kabag SDM Polres Luwu Timur, AKP. Martinus Wemben mengatakan bahwa, dalam mendukung ketahanan pangan meliputi jumlah desa 125, kelurahan 3, dan polisi penggerak 128 personil.

Program ini, kata AKP. Martinus, dibagi dua yang pertama program pemanfaatan proyektif meliputi lahan PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) dan yang kedua pemanfaatan lahan produktif yang bukan PTPN.

“Lahan PTPN ini tidak bisa ditanami jagung, ada juga lahan yang PTPN dikuasai oleh masyarakat, kemudian ada juga lahan yang jika dibuka tapi membutuhkan lebih banyak biaya,” ujar Martinus Wembem.

Polres Luwu Timur telah membentuk 5 desa binaan yang disebut Desa Tangguh Pangan Bhayangkara dengan tujuan untuk mendukung program ketahanan pangan di wilayah Luwu Timur, yaitu:

1. Desa Lumbewe, Kec. Burau

2. Desa Kertoraharjo, Kec. Tomoni Timur,

3. Desa Watang Panua, Kec. Angkona,

4. Desa Wanasari, Kec. Angkona,

5. Desa Puncak Indah, Kec. Malili.

Rakor dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Lutim, Amrullah Rasyid, Kepala Badan Statistik (BPS) Lutim, Muh. Harta Saham, dan Kepala Bulog Palopo, Hadir Alamsyah.

Turut hadir dalam kegiatan ini para Staf Ahli, para Camat, para Kepala Desa, Penyuluh Pertanian dan para Petani. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel