Connect with us

Pentas Seni UPT SPF SMP Negeri 16 di Hadiri dan Dibuka Langsung Kadisdik Makassar, Ini Yang Disampaikan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—UPT SPF SMP Negeri 16 yang dipimpin oleh Sukaeni, S.Pdi., M.Pd., sebagai kepala sekolah menggelar Pentas Seni (Pensi). Kegiatan ini dihadiri dan di buka langsung oleh H. Muhyiddin, SE., MM., selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar.

Selain Kadisdik, turut hadir Lurah, Orang tua siswa(i), Ketua IKA SMPN 16, siswa(i) dan stakeholder. Pentas Seni ini bagian dari Implementasi dari program 18 Revolusi Pendidikan, Selasa (21/03/2023).

Untuk diketahui bersama, Pentas seni atau disingkat Pensi adalah sebutan untuk acara yang terdiri dari beberapa seni pertunjukan yang umumnya diselenggarakan oleh sekolah – sekolah. Pensi ini diadakan sebagai sarana pengembangan bakat, minat dan daya cipta siswa sekolah di atas panggung.

Dalam sambutannya, Muhyiddin menyampaikan agar kita bersama sama mensukseskan program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Hj. Fatmawati Rusdi, SE.

Selaku Kadis Pendidikan kami telah menyampaikan kepada seluruh sekolah terkhusus di bawah naungan Kota Makassar agar menggelar Pentas Seni. Ini merupakan panggung kreasi bagi anak – anak kita dan masuk dalam kegiatan ekstrakulikuler.

1 anak 1 bakat, jadi yang tampil ini merupakan anak – anak yang berbakat. Apalagi kami Dinas Pendidikan harus mengimplementasikan 18 Revolusi pendidikan.

Saat ini kami bekerja sama dengan berbagai even. Contoh dalam dekat ini akan ada Hari Otonomi Daerah, tentunya kami akan melibatkan semua sekolah. Termasuk kemarin waktu F8 siswa(i) ikut dalam pentas tersebut, ungkapnya.

Dalam pemaparannya Muhyiddin mengatakan, ada beberapa program prioritas yang telah dilakukan. Sejauh ini ada 218 anak yang kita kembalikan untuk bersekolah melalui program Wali Kota Makassar ‘Semua Anak Harus Sekolah’.

Di pendidikan inilah merupakan program prioritas dan program andalan Wali Kota Makassar. Ini dibantu oleh beberapa Komunitas yang peduli pendidikan, salah satunya Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang diketuai dr. Udhin Malik Saputra, imbuhnya.

“Muhyiddin juga meminta kepada siswa(i) agar tidak boleh memakai kendaraan sendiri ke sekolah. Ini Agar menghindari hal – hal yang tidak di inginkan. Jika ada seperti itu, siap siapki di tilang oleh polisi. Karena Dinas Pendidikan telah bekerjasama dengan semua unsur termasuk kepolisian.”

“Selain itu, saat ini kami juga fokus untuk pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan baca tulis,” ungkapnya.

Muhyiddin juga menegaskan, saat penerimaan siswa(i) nantinya agar seluruh kepala sekolah benar – benar menerima sesuai proses. Jika ada kebijakan berikan kesempatan.

Lanjutnya, “kepada kepala sekolah agar tidak menerima perantara dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), jika bukan anaknya atau orangtuanya langsung berfikirki dulu. Artinya, jika ada Anakta mau sekolah silahkan datang ke sekolah langsung tanpa perantara pasti kami terima. Kami Dinas Pendidikan Kota Makasar masih mempunyai kuota seribu lebih untuk anak dapat bersekolah,” tegasnya.

Selaku Kadis Pendidikan Muhyiddin menambahkan, “terkait mengenai Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) saat ini bergelombang, beda dengan tahun lalu, kasian semua teman – teman karena lama menunggu, namun ini dari Pusat bukan maunya kami, jadi kita semua harus tau,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Ketat,Polisi Gagalkan 71 CJH Pengguna Visa Kerja dan Kunjungan Untuk Berangkat Ketanah Suci

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA — Upaya nekat puluhan warga Indonesia menunaikan ibadah haji secara ilegal berhasil digagalkan aparat kepolisian.

Sebanyak 71 calon jemaah diamankan di Bandara Soekarno-Hatta setelah diketahui hanya mengantongi visa kunjungan dan visa kerja, bukan visa haji resmi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari pemeriksaan dokumen oleh petugas Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

Kecurigaan timbul ketika ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan keberangkatan dan jenis visa yang dimiliki para calon jemaah.

“Petugas di lapangan melakukan pengecekan dokumen dan ternyata mereka tidak memiliki visa haji, melainkan visa kerja,” jelas Kasat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Yandri Mono yang dikutip dari detik.com, Kamis (1/5/2025).

Setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian, tim gabungan membawa seluruh calon jemaah ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Dari hasil pendalaman, diketahui mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Kalimantan, dan Sulawesi, serta tergabung dalam kelompok berbeda.

Rupanya, keberangkatan ini difasilitasi oleh pihak travel dan perorangan yang menjanjikan ibadah haji dengan biaya antara Rp 50 juta hingga Rp 270 juta.

Para calon jemaah tergiur dengan janji bisa menunaikan haji tanpa harus menunggu antrean panjang secara resmi.

“Penangkapan ini dilakukan sejak 16 April hingga 28 April. Mereka tidak berasal dari satu kelompok, jumlahnya bervariasi mulai dari tiga sampai sepuluh orang per kelompok,” imbuh Kompol Yandri.

Setelah dilakukan pendataan, seluruh jemaah ilegal dipulangkan dan diberi penjelasan mengenai aturan resmi pelaksanaan ibadah haji.

Kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap pihak travel dan individu yang mengatur keberangkatan ini.

“Pihak yang mengkoordinir, baik travel maupun perorangan, sedang dalam pemeriksaan,” tegasnya. (Ibe)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel