Persiapan Jelang Hari Besar Keagamaan, Pemkot Makassar Gelar High Level Meeting TPID

Published

2 tahun ago

20 Maret 2023

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Makassar, yang digelar di Ballroom Hotel Horizon, Senin (20/03/2023).

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Makassar menyampaikan kegiatan ini untuk merespon perkembangan inflasi global yang terjadi ditengah pemulihan ekonomi domestik seperti kenaikan harga BBM, dan beberapa harga pangan khususnya menjelang hari besar keagamaan, dan bulan suci Ramadan.

“Inflasi merupakan salah satu indikator penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan tingkat inflasi yang tinggi mengakibatkan daya beli masyarakat menurun terhadap barang atau jasa yang dibutuhkannya. Laju inflasi yang tinggi juga akan memberikan dampak terhadap peningkatan kemiskinan,” ungkapnya.

Fatmawati Rusdi pun menambahkan, bahwa semakin terkendalinya inflasi hingga akhir tahun 2022, merupakan hasil sinergi pengendalian inflasi di Kota Makassar yang semakin solid, seiring didukung berbagai program yang semakin intensif dan terarah antar jajaran Pemerintah Daerah, dalam mengawal pengendalian inflasi Kota Makassar.

“Saya berharap, koordinasi dan sinergi antar dinas/instansi yang telah terjalin baik melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Berdasarkan rilis BPS Kota Makassar, pada bulan Pebruari 2023 mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 5,72 % dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 144,66 mengalami penurunan dibandingkan dengan inflasi pada bulan Januari yaitu sebesar 5,93%, Sedangkan untuk month to month (mtm) terjadi Deflasi sebesar – 0,25 % dan year to date (ytd) terjadi inflasi sebesar 0,41 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, dilakukan berbagai langkah strategis, sinergis, responsif dan tepat sasaran dalam menyikapi potensi Inflasi antara lain, TPID Kota Makassar lebih cermat dalam mengendalikan harga.

TPID bersama instansi terkait agar terus melakukan upaya pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, distribusi dan melakukan upaya stabilisasi melalui operasi pasar dan pasar murah yang terjadwal dan masif yang dilakukan secara terkoordinasi dan bekerjasama dengan Bulog, distributor, pedagang besar pada masing-masing kecamatan, dan Kelurahan termasuk untuk melakukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka ketersediaan stok bahan pangan.

Hal lainnya, kiranya kepada OPD dapat melakukan inovasi dalam menjaga ketersediaan bahan pangan melalui berbagai kegiatan misalnya swadaya masyarakat melalui gerakan terus menanam tanaman pangan seperti menanam cabe, bawang, sayur mayur dan budidaya lobster serta ikan air tawar, di lorong-lorong.

“Saya berharap kepada seluruh stakeholder untuk melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif serta cepat melalui pemanfaatan teknologi secara rutin yang bertingkat dan berjenjang, menggunakan data yang terupdate setiap saat serta secara bersama-sama agar terus melakukan komunikasi yang efektif dan mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak khususnya dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri sehingga kenaikan inflasi dapat terkendali dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan, Sri Asmawati Yustiana, menambahkan dalam kegiatan ini akan membahas sejauh mana ketersediaan bahan pokok yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah maupun yang stabil.

“Peserta kegiatan melibatkan anggota TPID, unsur Forkopimda, serta OPD terkait, dengan sumber anggaran dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023 pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar,” ujarnya.

Kabupaten Sidrap

Fokus Kesejahteraan Masyarakat, Pesan Bupati Sidrap Saat Pimpin Rakor APBDes

Published

2 hari ago

2 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap), H. Syaharuddin Alrif, memimpin rapat koordinasi terkait perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Jumat (1/8/2025) malam.

Kegiatan berlangsung di halaman Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengngae.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap Sutikno, Kasat Reskrim Polres Sidrap AKP Setiawan Sunarto, Sekretaris Daerah Andi Rahmat Saleh, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Palopo Haryanjas Pasang Kamase, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidrap Aminah Arsyad,

Tampak pula Kepala Dinas Pemdes PPA, Abbas Aras bersama jajarannya, Inspektur Mustari Kadir, Kabag Hukum Andi Kaimal, serta kepala desa se-Kabupaten Sidrap.

Dalam arahannya, Bupati Syaharuddin menegaskan pentingnya keselarasan persepsi antara pemerintah daerah dan para kepala desa dalam mengelola anggaran yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepala desa adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti halnya saya. Maka kita harus satu persepsi, bahwa model pembangunan 2025–2029 ini lebih sosial dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujar Syaharuddin.

Ia menekankan pentingnya pemanfaatan APBDes secara tepat guna dan terukur. Ia juga menjelaskan, proses perencanaan hingga pelaksanaan harus mengikuti alur input, output, dan outcome yang jelas.

“Input-nya dari musrenbangdes dan usulan masyarakat, lalu dibahas dalam APBDes, kemudian direalisasikan dalam kegiatan. Outcome-nya harus jelas: anggaran desa, sekitar Rp78 miliar untuk seluruh desa di Sidrap, harus terasa manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Syaharuddin juga menyoroti pentingnya program jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan. Ia menyebut program tersebut memberi manfaat nyata, seperti santunan kematian dan beasiswa untuk ahli waris.

“Program seperti ini harus dipikirkan dan disinergikan. APBD kabupaten akan mendukung kebutuhan dana desa, walaupun dana tersebut berasal dari APBD, APBD Provinsi, maupun APBN,” tambahnya.

Ia juga mengapresiasi program nasional seperti swasembada pangan, koperasi Merah Putih, makan bergizi gratis (MBG), dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan di Sidrap. Termasuk, program reforma agraria yang tengah diupayakan bersama Forkopimda.

Bupati berharap penyusunan perubahan APBDes dilakukan secara terbuka dan transparan, serta meminta gaji kepala desa dibayarkan tepat waktu.

“Saya ingin gaji kepala desa dibayarkan setiap tanggal 1, tidak boleh menunggu dua bulan,” tegasnya.

Sementara itu, Kajari Sidrap Sutikno mengingatkan bahwa penyusunan APBDes harus mengacu pada regulasi, terutama terkait alokasi untuk program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

“Undang-undang mengamanatkan perlindungan kepada rakyat, terutama pekerja rentan seperti petani, buruh, dan nelayan. Mereka harus dilindungi, apalagi jika penghasilannya di bawah standar,” jelas Sutikno.

Ia meminta para kepala desa didampingi dalam menyusun APBDes agar tidak salah langkah.

“Mereka adalah ujung tombak pembangunan. Jangan sampai niat baik justru menimbulkan masalah karena kurang bimbingan. Saya titip ke Pak Sekda dan Kabag Hukum untuk membina para kades sebaik mungkin. Jika perlu bantuan, kami siap mendampingi,” pungkasnya. (*)