Gelar Rakor di Makassar, KoReAn Akan Gelar Jambore Nasional dan Memastikan Semua TPS ada Simpul KoReAn
Kitasulsel, Makassar-–Konferedasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) sedang berada di Sulawesi Selatan. Tim KoReAn menggelar rapat konsolidasi dalam rangka penguatan tim relawan bakal calon presiden republik Indonesia Anies Rasyid Baswedan.
Rapat konsolidasi berlangsung di Plazgozz Kafe, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Panakukang, Kota Makassar. Minggu, 19 Maret 2023.
KoReAn merupakan payung simpul seluruh relawan Anies Baswedan untuk skala Nasional. KoReAn sendiri diketuai Muhammad Ramli Rahim. MRR sapaan akrabnya, adalah mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Maros namun sudah mengundurkan diri sebagai anggota parpol sejak Januari 2016.
Muhammad Ramli Rahim (MRR), cukup lama berkecimpung di berbagai organisasi masyarakat, profesi dan kemahasiswaan. Pernah menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas MIPA Unhas dan Ketua Parlemen Mahasiswa Unhas.
Saat ditemui awak media usai menggelar rapat konsolidasi, Pengusaha yang mendirikan dan memimpin Ranu Corp ini mengatakan Rapat konsolidasi yang digelar Minggu (19/3) merupakan hasil pertemuan di Brebes untuk menyatukan semua simpul relawan di seluruh Indonesia.
“Jadi pertemuan hari ini bagian dari tindak lanjut pertemuan kami di Brebes, Jawa Tengah. Dan pertemuan ini adalah upaya dari semua relawan untuk saling berpadu bergerak guna membangun kekuatan teritorial,”
Saat ditanya target total terbentuknya simpul relawan, MRR mengatakan, target yang akan dibentuk 1000 simpul relawan secara nasional.
“Target simpul relawan kami dalam afiliasi KoReAn itu 1000 simpul relawan. Saat ini yang sudah terbentuk di seluruh Indonesia capai 123 simpul relawan yang berafiliasi dengan KoReAn, untuk di Sulsel sendiri sudah ada 97 simpul relawan yang memiliki perwakilan di Sulsel” ungkap Pendiri Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar Timur ini.
Saat ditanya soal pasangan Anies dalam Pilpres 2024 mendatang. Kembali Ketua KoReAn ini menjelaskan sampai saat ini belum membahas arah pasangan Cawapres mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
“Belum sampai kesitu (soal Wapres) kami masih penguatan di simpul relawan, jika elektabilitas Anies sudah maksimal terutama di Jateng dan Jatim, mungkin disanalah Pak Anies kemudahan memilih calon wakilnya” kata MRR
Saat ditanya kembali soal bakal cawapres yang pas dengan Anies Baswedan, apakah antar Khofifah dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ketua Umum KoReAn ini kembali menegaskan bahwa nantinya akan dilihat seperti apa kebutuhan bacawapres terhadap pengaruh elektrotal.
“Nanti dilihat, dari sisi mana kebutuhan pak Anies soal Cawapres, Kalau dibutuhkan untuk meningkatkan elektoral maka yang diambil yang memiliki kekuatan elektoral pada daerah dimana pak Anies masih rendah elektabilitasnya, juga akan adanya pertimbangan siapa lawannya Pak Anies, saat ini kami lagi penguatan dibeberapa daerah yang kami anggap perlu dilakukan penguatan” sambung MRR
“Bukan hanya Khofifah dan AHY, Andi Amran Sulaeman, Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, bahkan Prabowo Subianto juga punya peluang jadi Cawapres Pak Anies” Pungkas MRR
Dalam rapat konsolidasi itu, dibahas juga rencana Jambore Nasional Relawan Anies yang akan di gelar di Jawa Tengah pertengahan Mei 2023 nanti.
Kitasulsel—Luwu Timur – Di tengah polemik kenaikan potongan timbangan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit oleh sejumlah perusahaan, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Bupati H. Irwan Bachri Syam mengeluarkan Surat Edaran Nomor 500.2/203/BUP tentang Pemberlakuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Mei 2026 di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran yang diterbitkan pada 11 Juni 2026 tersebut ditujukan kepada seluruh pimpinan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Luwu Timur sebagai upaya memberikan kepastian harga dan perlindungan kepada petani sawit.
Dalam surat edaran itu, Bupati Luwu Timur menegaskan agar seluruh Pabrik Kelapa Sawit (PKS) melaksanakan pembelian TBS hasil produksi petani minimal sesuai harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Provinsi Sulawesi Selatan.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga secara khusus mengingatkan perusahaan agar dalam pelaksanaan penimbangan TBS tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit.
“Selanjutnya dalam melakukan penimbangan TBS diharapkan tidak menaikkan potongan timbangan yang berpotensi mengurangi pendapatan petani sawit,” demikian salah satu poin dalam surat edaran tersebut.
Kebijakan Bupati Luwu Timur ini muncul di tengah sorotan terhadap PT Teguh Wira Pratama (TWP) yang sebelumnya dikabarkan menaikkan potongan timbangan TBS dari 2,5 persen menjadi 4,5 persen. Informasi tersebut beredar melalui pesan internal yang menyebutkan adanya penyesuaian potongan dengan alasan kondisi TBS basah dan panjang tandan.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, sebelumnya telah menyampaikan keberatannya atas kebijakan tersebut. Menurutnya, kenaikan potongan timbangan sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani dan hingga kini belum disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya.
Mudatsir menilai terbitnya surat edaran Bupati Luwu Timur menjadi perhatian serius pemerintah terhadap perlindungan petani sawit. Ia berharap seluruh perusahaan dapat mematuhi arahan pemerintah daerah dan mengedepankan prinsip keterbukaan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada petani.
Surat edaran tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas usaha perkebunan kelapa sawit, melindungi kepentingan petani, serta menciptakan hubungan kemitraan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat pekebun.
Dengan terbitnya surat edaran ini, para petani berharap polemik terkait kenaikan potongan timbangan TBS dapat segera mendapatkan kejelasan. Pemerintah daerah pun didorong untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan agar tujuan perlindungan petani sebagaimana tertuang dalam surat edaran dapat terlaksana secara efektif.
Langkah Bupati Luwu Timur tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa peningkatan harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah tidak boleh tergerus oleh kebijakan potongan timbangan yang justru berpotensi mengurangi hak dan pendapatan petani sawit di daerah.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login