Debit Air Baku Menurun Masuk Instalasi, Beni Iskandar Cek Langsung ke Bendungan

Published

3 tahun ago

18 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Suplai air dari Perumda Air Minum Kota Makassar melalui Instalasi II Panaikang mengalami penurunan diakibatkan menurunnya pasokan air baku dari aliran sungai yang bersumber di Bendung Leko Pancing Maros mengakibatkan gangguan pelayanan air bersih di cakupan wilayah pelayanan I dan II, serta sebagian wilayah pelayanan III dan IV.

Dari wilayah pelayanan tersebut yang mengalami gangguan meliputi kawasan timur (Kec. Tamalanrea dan Biringkanaya), kawasan utara (Kawasan Utara itu Kec. Tallo, Ujung Tanah, Wajo, dan Bontoala), sebagian Kec. Panakkukang dan Kec. Makassar.

Data yang diterima dari bagian produksi bahwa produksi air dari IPA II hanya sebesar 900L/S dari normal 1500L/S.

Menanggapi hal tersebut, tim Perumda Air Minum Kota Makassar yang dipimpin oleh Direktur Utama Beni Iskandar langsung turun mengecek kondisi air baku di Bendung Leko Pancing yang diindikasikan menurun sehingga berdampak dengan turunnya tingkat produksi tersebut. Namun hasil pengecekan, tidak ditemukan tanda berkurangnya air baku.
“Kami telah mengecek ke Bendung Leko Pancing, namun kondisi air baku disana baik-baik saja dan masih normal. Jadi ini bukan faktor air baku yang berkurang,” ujar Beni.

“Selanjutnya kami akan melakukan inspeksi ke jalur-jalur saluran kami, ada indikasi penyumbatan saluran atau kebocoran saluran entah disebabkan kerusakan atau bisa saja ada oknum yang sengaja merusak”, tambahnya.

Menurut Beni sebagaimana sebelum-sebelumnya, terkadang ada oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan pengrusakan saluran untuk kepentingan pribadi.
“Ini saya bicara pengalaman, namun sering juga ada oknum-oknum sengaja merusak untuk kemudian dijadikan tambahan air bagi persawahan. Saluran kami sepanjang 20 KM lebih yang terletak di daerah tak berpenduduk. Ini yang akan segera kami cek kembali”, pungkas Beni.

Selain hal tersebut juga ditemukan beberapa saluran yang mengalami pendangkalan dan hal tersebut akan dilaporkan juga ke Balai Pompengan.
“Kebutulan kalau bagian pengerukan, itu kewenangan balai, kami akan koordinasi ke balai untuk hal tersebut sekaligus pengaturan pintu air”, kata Beni.

Menanggapi terkait keluhan pelanggan, Beni menyampaikan permohonan maaf dan akan segera menemukan solusi.
“Kami meminta maaf kepada para pelanggan, segera kami selesaikan persoalannya dan mengembalikan produksi air yang normal seperti sebelumnya,” tutupnya.

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Wakil Bupati Luwu Timur Hadiri Monev Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan se-Sulawesi di Kendari

Published

11 menit ago

29 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–KENDARI — Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler menghadiri kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka Pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi yang berlangsung di Sahid Azizah Syariah Hotel dan Convention Kendari, Jumat (29/05/2026).

Kegiatan strategis tersebut dihadiri langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Mintje Wattu, para gubernur se-Sulawesi, serta bupati dan wali kota dari berbagai daerah di Pulau Sulawesi.

Kehadiran Wakil Bupati Luwu Timur dalam forum tersebut menjadi bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Turut mendampingi Wakil Bupati Luwu Timur dalam kegiatan tersebut, Kepala BKAD Luwu Timur, Muhammad Said, Kepala Bagian Umum Setda Luwu Timur, Anita, Kabag Prokopim Setda Luwu Timur, Sahir, serta perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Dr. Drs. A. Fatoni, menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Fatoni, program jaminan sosial ketenagakerjaan memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dengan dukungan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah daerah.

“Melalui penganggaran yang relatif kecil, masyarakat dapat memperoleh manfaat besar seperti santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga pendidikan anak sampai perguruan tinggi,” jelas Fatoni.

Ia juga menambahkan bahwa program tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan, terutama ketika tulang punggung keluarga mengalami musibah atau meninggal dunia.

“Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah diharapkan tidak hanya menganggarkan program tersebut, tetapi juga merealisasikannya secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Fatoni.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui berbagai program kolaboratif bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perlindungan bagi pekerja rentan merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah dalam memberikan rasa aman dan jaminan kesejahteraan kepada masyarakat pekerja di Kabupaten Luwu Timur.

“Melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, dukungan APBD, serta program perlindungan bagi pekerja rentan, kami berharap agar target UCJ 100 persen di Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 dapat tercapai,” tegas Wabup Puspawati.

Ia juga menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek, khususnya bagi sektor informal dan pekerja rentan yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau program perlindungan sosial.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini turut menjadi wadah koordinasi antar pemerintah daerah se-Sulawesi untuk berbagi strategi, inovasi, serta langkah percepatan dalam meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di masing-masing wilayah.

Selain sesi evaluasi dan penguatan kebijakan, pada momentum tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada daerah dengan capaian terbaik dalam implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Adapun penghargaan yang diberikan meliputi Kategori Penghargaan Terbaik UCJ Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Zona Sulawesi Tahun 2025 serta Kategori Penghargaan Kepesertaan Tertinggi dan Pelopor Program Perlindungan Pekerja Rentan Berbasis JHT.

Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah di Sulawesi dalam mendukung program nasional perlindungan sosial ketenagakerjaan demi terciptanya masyarakat pekerja yang lebih sejahtera, terlindungi, dan memiliki jaminan sosial yang berkelanjutan.