Sukseskan HBP Ke 59, Rutan Sidrap Gelar Donor Darah

Published

3 tahun ago

17 Maret 2023

Kitasulsel, Sidrap — Rutan Kelas IIB Sidrap Kanwil Kemenkunham Sulsel melaksanakan kegiatan Donor Darah dalam rangka Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-59 Tahun 2022 di Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit Nene Mallomo, Kab. Sidrap, Jumat (17/03).

Karutan Sidrap, Iskandar Djamil Menyampaikan bahwa kegiatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan para Petugas pemasyarakatan serta sebagai wujud rasa peduli kepada sesama.

Hal itu sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan wujud solidaritas sosial serta merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena masih diberikan kesehatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia dalam rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan ke 59 tahun 2023. Kegiatan donor darah ini terlaksana karena adanya kerjasama antara Rutan Sidrap dengan pihak Unit Transfusi Darah RSUD Nene Mallomo, Kab. Sidrap.

Turut hadir dalam kegiatan donor darah ini yakni Paguyuban Ibu-Ibu Pemasyarakatan (PIPAS) Rutan Sidrap yang ikut mengikuti kegiatan donor darah.

Sebelum donor darah, terlebih dahulu dilakukan cek tensi dan HB yang memenuhi syarat, dan yang mengetahui apakah petugas bisa donor darah atau tidak adalah petugas dari Unit transfusi darah RSUD Nene Mallomo, Kab. Sidrap.

Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dan darah yang disumbangkan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

“Selain memberikan manfaat kepada penerima, donor darah juga bermanfaat bagi kesehatan pendonor”, Harap Karutan.

Senada dengan Karutan, Kasubsi Pengelolaan, Yabu juga menyampaikan Kegiatan ini adalah sebagai wujud kepedulian dari seluruh insan pemasyarakatan di seluruh indonesia, terlebih kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan HBP ke 59 pada tahun ini.

“Alhamdulillah Hasil donor darah pada hari ini PMI berhasil mengumpulkan sebanyak 20 kantong darah . Sekali lagi kami sampaikan bahwa Sebagai petugas pemasyarakatan diharapkan menjadi generasi yang sehat dengan menyumbangkan darahnya bagi orang lain serta meningkatkan kepedulian kita terhadap sesama bagi masyarakat yang membutuhkan,” Tutup Karutan.(win)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Sinergi Pengendalian Banjir Sungai Malili, Gandeng BBWS dan PT Vale

Published

12 jam ago

29 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmen serius dalam mengatasi persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Sungai Malili dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Larona. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan Pengendalian Banjir Sungai Malili (DAS Larona) bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, serta Perjanjian Kerja Sama Pengendalian Banjir Sungai Malili antara BBWS Pompengan Jeneberang dengan PT Vale Indonesia, Tbk.

Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Aula Bili-Bili Kantor BBWS Pompengan Jeneberang, Makassar, Senin (29/12/2025). Dokumen kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, S.T., M.T., serta Wakil Presiden Direktur PT Vale Indonesia, Tbk., Abu Ashar.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan dunia usaha dalam upaya pengendalian banjir yang berkelanjutan. Sungai Malili yang terhubung langsung dengan DAS Larona memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat Luwu Timur, baik sebagai sumber air, jalur aktivitas ekonomi, maupun penopang ekosistem lingkungan.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terlaksananya penandatanganan nota kesepakatan tersebut. Ia menilai kolaborasi lintas sektor ini sebagai langkah konkret dan sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan banjir yang selama ini menjadi tantangan serius di wilayahnya.

“Pada dasarnya Pemerintah Daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap agar program pengendalian banjir Sungai Malili dapat secepatnya terlaksana. DAS Malili sudah sangat layak untuk dilakukan normalisasi dan penataan yang baik,” ujar Irwan.

Menurutnya, kondisi Sungai Malili saat ini memerlukan penanganan menyeluruh dan terintegrasi. Normalisasi sungai, penguatan struktur pengendali banjir, serta penataan kawasan di sepanjang aliran sungai menjadi langkah penting guna meminimalkan risiko banjir yang berdampak langsung pada permukiman warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Irwan menegaskan bahwa upaya normalisasi dan penataan sungai tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko banjir semata, tetapi juga sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pelestarian Sungai Malili sebagai sumber kehidupan masyarakat Luwu Timur.

“Dengan penataan yang baik, kami berharap Sungai Malili dapat terjaga kelestariannya, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur,” pungkas Bupati.

Sementara itu, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Dr. Heriantono Waluyadi, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program pengendalian banjir Sungai Malili melalui perencanaan teknis, pelaksanaan fisik, serta pengawasan yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya keterpaduan antara kebijakan pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, serta partisipasi sektor swasta dalam mewujudkan pengelolaan DAS yang efektif.

Dukungan dari PT Vale Indonesia, Tbk., sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di wilayah DAS Larona, dinilai sangat strategis. Keterlibatan dunia usaha diharapkan dapat mempercepat realisasi program, sekaligus memastikan aspek lingkungan dan keberlanjutan tetap menjadi perhatian utama.

Melalui penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis upaya pengendalian banjir Sungai Malili dapat berjalan lebih terarah, terencana, dan berkelanjutan.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur dalam melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi serta menjaga kelestarian sumber daya air sebagai aset penting pembangunan daerah.