Connect with us

Seleksi Calon Paskibraka Sidrap Masuki Tahap TWK

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Seleksi calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Sidrap tahun 2023 memasuki tahap tes wawasan kebangsaan (TWK), Jumat (17/3/2023).

Tes berlangsung di Ruang CAT (computer assisted test) Lantai III Kantor Bupati Sidrap. Kegiatan diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Purna Paskibraka Sidrap.

Kabid Kesatuan Bangsa Sidrap, Mustamir Menca menjelaskan, terdapat 61 calon paskibraka yang mengikuti tes wawasan kebangsaan tersebut.

“Terdiri dari 30 putra dan 31 putri dari tingkat SMA, SMK, dan MA,” jelasnya.

Dipaparkannya, peserta TWK diberi 20 pertanyaan dengan durasi 60 menit. TWK tersebut, imbuhnya, bertujuan mengukur pengetahuan peserta terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta kemampuan mereka mengimplementasikan nasionalisme.

“Nantinya yang lulus di TWK ini akan lanjut ke tes intelegensi umum (TIU),” tutupnya.

Sebagai informasi, 61 peserta TWK ini sebelumnya telah melalui tahapan seleksi berkas atau adminsitrasi, serta seleksi parade.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menhan Sjafrie Kumpulkan Pimpinan Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Tekankan Koordinasi dan Penegakan Hukum

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin memimpin rapat optimalisasi, sinkronisasi, dan evaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (13/7/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah memperkuat sinergi lintas lembaga dalam menertibkan kawasan hutan secara tegas, terukur, dan akuntabel.

Sejumlah pejabat tinggi negara turut hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi, serta Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Dalam keterangannya, Sjafrie menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Satgas PKH sangat bergantung pada koordinasi yang kuat, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur yang terlibat.

“Rapat ini menegaskan pentingnya penguatan koordinasi, kesatuan langkah, serta akuntabilitas seluruh unsur dalam menjalankan tugas penertiban kawasan hutan secara tegas, terukur, dan menjamin hukum ditegakkan serta diawasi prosesnya,” tulis Sjafrie melalui akun Instagram resminya.

Menurutnya, penertiban kawasan hutan harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan kepastian hukum dan mekanisme pengawasan yang transparan. Hal tersebut penting untuk memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Rapat koordinasi ini juga menjadi forum untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas PKH agar semakin efektif dalam menangani berbagai persoalan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai ketentuan.

Pemerintah berharap melalui penguatan koordinasi antara Kementerian Pertahanan, TNI, Kejaksaan Agung, BPKP, dan instansi terkait lainnya, pelaksanaan penertiban kawasan hutan dapat berjalan lebih optimal, sehingga mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan kawasan hutan di Indonesia.

Continue Reading

Trending