Connect with us

Gelar Rakor Bersama Jajaran Polres Pelabuhan,Begini Harapan Camat Ujung Tanah

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Camat Ujung Tanah Ibrahim Caidar Said. S.IP. M.SI Mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka Kamseltibcar Lantas Polres Pelabuhan Makasaar di ruang rapat Polres pelabuhan makassar Kamis 16 Maret 2023.

Rapat Koordinasi di pimpin langsung oleh Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Yudi Firyanto, S.Ik. MH. dan di dampingi oleh Waka Polres Pelabuhan Makassar Kompol Sugeng Suprianto.

Dalam Rapat ini Membahas Mengoptimalkan rambu rambu lalu lintas yang berada di sepanjang Jl. Nusantara  banyaknya kendaraan Expedisi yang memarkir kendaraan di bahu jalan.

Camat Ujung Tanah Sedikit Menyampaikan  Terkait Jalan Nusantara yang di jadikan parkiran Expedisi. 

kami dari Pemerintah Kecamatan Ujung Tanah sudah Berkali-kali  Melakukan Peneguran Kepada Expedisi yang selalu parkir di bahu jalan. Tuturnya.

Turut hadir dalam kegiatan rapat koordinasi antara lain:

1. Kabag Ops Polres Pelabuhan Makassar Kompol Morens      Dannari S. Sos, M.S

2. Kapolsek Wajo Kompol Muh. Muhtari S.H, S.Ik

3. Kapolsek Ujung Tanah Kompol Andriyani Lilikay 

4. Kasat Lantas AKP Muh. Ali

5. Danramil 03 Wajo Lettu Tajuddin 

6. Dirut PD Pasar Makassar Raya, Ichsan Abduh Hussein.

7. Humas PD Pasar Idris

8. Camat Wajo Ibu Puspawati H. S.Sos. M. Si

9. Camat Ujung Tanah Ibrahim Caidar Said S. IP,M. Si.

10. Disub perhubungan Andi Darwis

11. Kasi Pemerintah Ibu Sukmawati

12. Ketua Organda Sainai Abidin

13. Kabig Distrali Makassar Andi Muhajir

14. Sat Pol PP Makassar Supardi

15. Kasi pemadu muda Evi Siregar 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending