Bupati Toraja ke Danny Pomanto: Jangan Jemu-Jemu Berkunjung ke Toraja

Published

3 tahun ago

16 Maret 2023

kitasulsel, Toraja-–Bupati Tana Toraja Theofilus Allolerung mengajak Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Moh Ramdhan Pomanto untuk terus datang bersilaturahmi di Tana Toraja.

Keakraban kedua pemimpin daerah ini begitu nampak. Theofilus menuturkan masyarakat Toraja terbuka bagi Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto untuk hadir di daerah yang memiliki rumah adat Tongkonan ini.

“Terima kasih pak wali, jangan jemu-jemu hadir di Toraja. Mari kita terus berkolaborasi dalam mengemban amanah rakyat di Sulsel ini,” kata Theofilus di sela-sela sambutannya usai menyaksikan Pelantikan Pengurus IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja, di Aula Dinas Pendidikan Tana Toraja, Rabu, (15/03/2023).

Selain itu, dia mengungkapkan pelantikan merupakan acara sakral apalagi pembentukan IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja merupakan pertama di sana.

“Terima kasih pak ketua yang secara langsung melantik pengurus IKA Unhas Tana Toraja. Semoga pengurus yang ada benar menjalankan amanah dari tujuan pembentukan IKA Unhas ini,” ungkapnya.

Olehnya kepada seluruh pengurus, pesan dia, untuk menjadikan ini sebagai momentum sarana menyatakan kehadirannya di tengah masyarakat.

Memberi yang terbaik bagi masyarakat sehingga dampak terhadap almamater makin baik.

Dalam kolaborasi, inisiasi dan implementasi, tugas beratnya, sebut dia, ialah implementasi.

Pasalnya masyarakat pasti langsung melihat apa implementasinya.

Namun, dirinya yakin alumni Unhas dapat melakukannya. “Kita yakin alumni Unhas memiliki kemampuan untuk itu,” yakinnya.

Ia mencontohkan, seperti dirinya yang alumni Unhas bidang Ekonomi justru bisa membangun Patung Yesus Buntu Burake.

Dari situ, nilai komitmen, kreativitas dan inovasi jika serius maka dapat diimplementasikan. Selanjutnya, untuk kerja sama IKA Unhas dengan Pemda Toraja, dirinya berjanji mengimplementasikan.

“Sudah pasti, otomatis. Secara tertulis maupun tidak tertulis pasti,” janjinya.

Danny Pomanto menjelaskan Pemda menjadi bagian terpenting dalam kolaborasi IKA Unhas.

Makanya, kata dia, selama melantik Ketua IKA Unhas Daerah selalu didampingi sosok bupati.

“Itu tidak lain dikarenakan IKA Unhas Sulsel ingin selalu bekerja di samping bupati dan Pemda. Jika suatu saat dibutuhkan maka alumni siap membantu,” ucap Danny Pomanto.

Alasan utama beralumni, lanjut dia, ialah harus memenuhi tiga hal, yakni peduli alumni, peduli almamater dan peduli terhadap masyarakat.

“Kenapa beralumni? Ya, karena peduli. Spiritnya untuk membantu alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, butuh pekerjaan maka dibantu dalam persaudaraan beralumni. Di sinilah tempatnya,” lanjutnya.

Lalu, peduli almamater. Ia memaksudkan, peduli itu ialah apapun yang dikerjakan maka bendera Unhas yang dijunjung tinggi.

Dari pengalamannya, dirinya banyak bergaul dengan alumni lain, banyak bertemu dengan alumni lain. Dan kondisinya, tidak jauh beda antara satu dengan lainnya.

“Yang membedakan adalah kekuatan soliditas alumni. Maka melalui IKA Unhas Sulsel ini kita bangun jejaring yang kuat, alumni yang kuat peduli almamater dan peduli masyarakat,” tekannya.

Dengan jumlah 200 ribu alumni Unhas dari berbagai macam ilmu dan daerah lalu bersatu dalam domisili maka, ia tegaskan itu kekuatan besar.

Lebih jauh, pemerintah maupun masyarakat memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Juga kepada Pemda. (*)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

5 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.