Bupati Toraja ke Danny Pomanto: Jangan Jemu-Jemu Berkunjung ke Toraja

Published

3 tahun ago

16 Maret 2023

kitasulsel, Toraja-–Bupati Tana Toraja Theofilus Allolerung mengajak Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unhas Moh Ramdhan Pomanto untuk terus datang bersilaturahmi di Tana Toraja.

Keakraban kedua pemimpin daerah ini begitu nampak. Theofilus menuturkan masyarakat Toraja terbuka bagi Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto untuk hadir di daerah yang memiliki rumah adat Tongkonan ini.

“Terima kasih pak wali, jangan jemu-jemu hadir di Toraja. Mari kita terus berkolaborasi dalam mengemban amanah rakyat di Sulsel ini,” kata Theofilus di sela-sela sambutannya usai menyaksikan Pelantikan Pengurus IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja, di Aula Dinas Pendidikan Tana Toraja, Rabu, (15/03/2023).

Selain itu, dia mengungkapkan pelantikan merupakan acara sakral apalagi pembentukan IKA Unhas Kabupaten Tana Toraja merupakan pertama di sana.

“Terima kasih pak ketua yang secara langsung melantik pengurus IKA Unhas Tana Toraja. Semoga pengurus yang ada benar menjalankan amanah dari tujuan pembentukan IKA Unhas ini,” ungkapnya.

Olehnya kepada seluruh pengurus, pesan dia, untuk menjadikan ini sebagai momentum sarana menyatakan kehadirannya di tengah masyarakat.

Memberi yang terbaik bagi masyarakat sehingga dampak terhadap almamater makin baik.

Dalam kolaborasi, inisiasi dan implementasi, tugas beratnya, sebut dia, ialah implementasi.

Pasalnya masyarakat pasti langsung melihat apa implementasinya.

Namun, dirinya yakin alumni Unhas dapat melakukannya. “Kita yakin alumni Unhas memiliki kemampuan untuk itu,” yakinnya.

Ia mencontohkan, seperti dirinya yang alumni Unhas bidang Ekonomi justru bisa membangun Patung Yesus Buntu Burake.

Dari situ, nilai komitmen, kreativitas dan inovasi jika serius maka dapat diimplementasikan. Selanjutnya, untuk kerja sama IKA Unhas dengan Pemda Toraja, dirinya berjanji mengimplementasikan.

“Sudah pasti, otomatis. Secara tertulis maupun tidak tertulis pasti,” janjinya.

Danny Pomanto menjelaskan Pemda menjadi bagian terpenting dalam kolaborasi IKA Unhas.

Makanya, kata dia, selama melantik Ketua IKA Unhas Daerah selalu didampingi sosok bupati.

“Itu tidak lain dikarenakan IKA Unhas Sulsel ingin selalu bekerja di samping bupati dan Pemda. Jika suatu saat dibutuhkan maka alumni siap membantu,” ucap Danny Pomanto.

Alasan utama beralumni, lanjut dia, ialah harus memenuhi tiga hal, yakni peduli alumni, peduli almamater dan peduli terhadap masyarakat.

“Kenapa beralumni? Ya, karena peduli. Spiritnya untuk membantu alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, butuh pekerjaan maka dibantu dalam persaudaraan beralumni. Di sinilah tempatnya,” lanjutnya.

Lalu, peduli almamater. Ia memaksudkan, peduli itu ialah apapun yang dikerjakan maka bendera Unhas yang dijunjung tinggi.

Dari pengalamannya, dirinya banyak bergaul dengan alumni lain, banyak bertemu dengan alumni lain. Dan kondisinya, tidak jauh beda antara satu dengan lainnya.

“Yang membedakan adalah kekuatan soliditas alumni. Maka melalui IKA Unhas Sulsel ini kita bangun jejaring yang kuat, alumni yang kuat peduli almamater dan peduli masyarakat,” tekannya.

Dengan jumlah 200 ribu alumni Unhas dari berbagai macam ilmu dan daerah lalu bersatu dalam domisili maka, ia tegaskan itu kekuatan besar.

Lebih jauh, pemerintah maupun masyarakat memperoleh manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Juga kepada Pemda. (*)

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

8 menit ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.