TPAKD Makassar Gelar Literasi Keuangan di Lorong Wisata

Published

3 tahun ago

15 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar–-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar menggelar literasi keuangan di Lorong Wisata “Den Helder”, Kelurahan Maricayya , Kecamatan Makassar,Rabu (15/3/2023).

Puluhan pelaku usaha kecil mikro yang ada di lorong wisata tampak menyemut dibawah tenda lorong mengikuti berbagai materi terkait produk keuangan pemerintah, termasuk tata cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan Ultra Mikro.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Makassar, Nur Kamarul Zaman saat membawakan sambutan mengatakan bahwa gerakan literasi keuangan untuk pelaku usaha mikro kecil merupakan langkah kongkrit membantu para pelaku usaha kecil yang ada di lorong wisata, khususnya dalam hal pembiayaan maupun peningkatan kualitas produksi.

“Literasi keuangan yang langsung di laksanakan di lorong wisata merupakan amanah yang diberikan oleh Bapak Walikota (Danny Pomanto) kepada kami di Bagian Perekonomian. Kami mengajak seluruh lembaga keuangan untuk bersama-sama ke lorong, mengajak berdiskusi para penghuni lorong tentang pengembangan usaha mereka, termasuk cara mengakses kredit usaha berbunga rendah yang di keluarkan oleh pemerintah” ujar Nur Kamarul Zaman saat berbicara pada acara TPAKD Corner Meeting dengan tema literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM lorong wisata.

Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM lorong wisata memamerkan berbagai macam jenis produk mereka, baik itu kerajinan, kue tradisional, termasuk aneka jenis kuliner.

Sementara ditempat yang sama, Plt camat Makassar, Harun Rani mengapresiasi terobosan yang dilakukan Bagian Perekonomian melalui TPAKD Kota Makassar yang bergerak turun ke lorong wisata dan melakukan intervensi secara langsung.

“Corner Meeting TPAKD merupakan langkah cerdas dalam memberdayakan UMKM kita di lorong wisata. Lihat saja mereka begitu antusias, apalagi bantuan pembiayaan merupakan hal yang sangat mereka butuhkan. Pada even ini, mereka juga bisa datang berjualan langsung dan mendapatkan keuntungan” ujar Harun Rani yang juga merupakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Sementara itu, SPV Marketing Officer PT Pegadaian Wilayah 1 Makassar, Tamrin Muttakin tampil menyampaikan berbagai macam produk keuangan termasuk mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat di PT. Pegadaian.

Selama acara berlangsung, hampir seluruh produk UMKM yang di pajang berhasil terjual oleh pengunjung yang datang mengikuti kegiatan tersebut.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Pertumbuhan Ekonomi Sidrap 7,71 Persen, Sejalan Tingginya Kepuasan Publik di Era SAR–Kanaah

Published

10 menit ago

28 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP –SIDRAP – Capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menunjukkan kinerja impresif pada tahun pertama kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif, S.IP., M.M. dan Wakil Bupati Nur Kanaah. Laju ekonomi daerah yang mencapai 7,71 persen berjalan seiring dengan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Hasil survei yang dirilis JNK mencatat tingkat kepuasan masyarakat Sidrap terhadap pemerintahan SAR–Kanaah mencapai 87,7 persen sejak pasangan tersebut dilantik pada 20 Februari 2025.

Paparan hasil survei disampaikan dalam forum Survei Kepuasan Masyarakat yang digelar di Hotel The Sultan Jakarta, Kamis (19/2/2026), bersama pemaparan capaian sejumlah pemerintah daerah lainnya di Indonesia.

Direktur JNK Research and Consulting, Dr. Ananda Purba, menyebutkan bahwa mayoritas responden menilai arah pembangunan dan pelayanan publik di Sidrap mengalami perbaikan selama satu tahun terakhir.

“Satu tahun kepemimpinan Bapak H. Syaharuddin Alrif dan Ibu Nur Kanaah, sebanyak 87,7 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah daerah,” ujarnya dalam pemaparan survei.

Lembaga JNK Research and Consulting diketahui merupakan bagian dari Charta Politika yang memiliki pengalaman panjang dalam riset opini publik nasional.

Masuk Jajaran Daerah Bertumbuh Cepat

Selain tingginya kepercayaan publik, Sidrap juga mencatat prestasi signifikan dalam indikator ekonomi makro. Berdasarkan data capaian pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi Sidrap menempatkan daerah ini pada posisi strategis di berbagai level perbandingan.

Peringkat ke-16 nasional dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Peringkat ke-10 kawasan Indonesia Timur dari 176 kabupaten/kota meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara.
Peringkat ke-5 regional Pulau Sulawesi dari 81 kabupaten/kota.

Di tingkat Pulau Sulawesi, lima daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat sebagai berikut:

Morowali Utara – 19,97%
Morowali – 10,81%
Konawe – 10,48%
Pasangkayu – 10,32%
Sidrap – 7,71%

Posisi tersebut menjadikan Sidrap sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik sekaligus paling stabil di kawasan Sulawesi Selatan.

Dampak Kebijakan Ekonomi Berbasis Sektor Riil

Pertumbuhan ekonomi Sidrap ditopang oleh penguatan sektor riil, khususnya pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi irigasi, peningkatan akses jalan tani, distribusi alat dan mesin pertanian, serta stabilisasi produksi pangan.

Selain itu, reformasi pelayanan publik melalui digitalisasi layanan administrasi dan perizinan turut meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat serta mempermudah investasi skala lokal.

Penguatan UMKM, pengendalian inflasi daerah, serta sinergi pemerintah dengan pelaku usaha menjadi faktor pendukung stabilitas ekonomi selama setahun terakhir.

Pengamat menilai tingginya pertumbuhan ekonomi yang diikuti tingkat kepuasan masyarakat menunjukkan adanya korelasi antara kebijakan pembangunan dan dampak nyata yang dirasakan warga.

Kepercayaan publik sebesar 87,7 persen menjadi indikator bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintahan SAR–Kanaah mulai memberikan hasil konkret, baik pada peningkatan kesejahteraan maupun kualitas pelayanan pemerintah.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Pemerintah Kabupaten Sidrap diharapkan mampu mempertahankan tren positif tersebut melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan.