TPAKD Makassar Gelar Literasi Keuangan di Lorong Wisata

Published

3 tahun ago

15 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar–-Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Makassar menggelar literasi keuangan di Lorong Wisata “Den Helder”, Kelurahan Maricayya , Kecamatan Makassar,Rabu (15/3/2023).

Puluhan pelaku usaha kecil mikro yang ada di lorong wisata tampak menyemut dibawah tenda lorong mengikuti berbagai materi terkait produk keuangan pemerintah, termasuk tata cara mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan Ultra Mikro.

Kepala Bagian Perekonomian Setda Makassar, Nur Kamarul Zaman saat membawakan sambutan mengatakan bahwa gerakan literasi keuangan untuk pelaku usaha mikro kecil merupakan langkah kongkrit membantu para pelaku usaha kecil yang ada di lorong wisata, khususnya dalam hal pembiayaan maupun peningkatan kualitas produksi.

“Literasi keuangan yang langsung di laksanakan di lorong wisata merupakan amanah yang diberikan oleh Bapak Walikota (Danny Pomanto) kepada kami di Bagian Perekonomian. Kami mengajak seluruh lembaga keuangan untuk bersama-sama ke lorong, mengajak berdiskusi para penghuni lorong tentang pengembangan usaha mereka, termasuk cara mengakses kredit usaha berbunga rendah yang di keluarkan oleh pemerintah” ujar Nur Kamarul Zaman saat berbicara pada acara TPAKD Corner Meeting dengan tema literasi dan inklusi keuangan bagi UMKM lorong wisata.

Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM lorong wisata memamerkan berbagai macam jenis produk mereka, baik itu kerajinan, kue tradisional, termasuk aneka jenis kuliner.

Sementara ditempat yang sama, Plt camat Makassar, Harun Rani mengapresiasi terobosan yang dilakukan Bagian Perekonomian melalui TPAKD Kota Makassar yang bergerak turun ke lorong wisata dan melakukan intervensi secara langsung.

“Corner Meeting TPAKD merupakan langkah cerdas dalam memberdayakan UMKM kita di lorong wisata. Lihat saja mereka begitu antusias, apalagi bantuan pembiayaan merupakan hal yang sangat mereka butuhkan. Pada even ini, mereka juga bisa datang berjualan langsung dan mendapatkan keuntungan” ujar Harun Rani yang juga merupakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar.

Sementara itu, SPV Marketing Officer PT Pegadaian Wilayah 1 Makassar, Tamrin Muttakin tampil menyampaikan berbagai macam produk keuangan termasuk mekanisme penyaluran Kredit Usaha Rakyat di PT. Pegadaian.

Selama acara berlangsung, hampir seluruh produk UMKM yang di pajang berhasil terjual oleh pengunjung yang datang mengikuti kegiatan tersebut.

Pemkot Makassar

Setahun MULIA, 105 Ruas Jalan Tertangani di 2025, Pemkot Makassar Siapkan 95 Ruas Tambahan di 2026

Published

2 menit ago

20 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham diwarnai percepatan pembangunan infrastruktur yang menyentuh langsung kebutuhan warga.

Dari jalan raya utama hingga lorong-lorong permukiman, pembenahan dilakukan merata di seluruh kecamatan sebagai bagian dari komitmen memperkuat konektivitas kota. Sepanjang 2025, sebanyak 105 ruas jalan aspal berhasil ditangani melalui belanja modal, serta satu ruas melalui belanja hibah.

Memasuki 2026, Pemerintah Kota Makassar kembali menyiapkan penanganan lanjutan untuk 95 ruas jalan aspal tambahan. Selain itu, ratusan ruas jalan lingkungan juga dialokasikan untuk ditingkatkan melalui pekerjaan paving yang tersebar di berbagai wilayah.

Capaian ini mencerminkan arah kebijakan Munafri–Aliyah yang menempatkan infrastruktur dasar sebagai fondasi pembangunan kota. Perbaikan tidak hanya terpusat di kawasan protokol, tetapi juga menjangkau lorong dan lingkungan warga, sehingga pembangunan berjalan lebih inklusif dan berkeadilan.

Fokus Jalan Lingkungan dan Kepulauan

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, menjelaskan bahwa sepanjang Tahun Anggaran 2025, sebanyak 135 ruas jalan lingkungan turut ditangani.

Pada Tahun Anggaran 2026, kembali dialokasikan 95 ruas jalan aspal yang kini memasuki tahap persiapan kontrak kerja, serta 118 ruas jalan lingkungan tambahan melalui pekerjaan paving.

“Khusus wilayah kepulauan, Pemkot merencanakan pembangunan satu ruas jalan lingkungan di Pulau Langkai,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).

Distribusi penanganan jalan lingkungan tersebar di 13 kecamatan, di antaranya Biringkanaya (13 ruas), Tamalanrea (12), Panakkukang (10), Manggala (22), Rappocini (6), Makassar (15), Mamajang (2), Tamalate (14), Mariso (4), Bontoala (4), Ujung Tanah (2), Tallo (13), dan Sangkarang (1). Wilayah Ujung Pandang juga tercatat mendapat 32 ruas penanganan.

Anggaran Strategis dan Pembangunan Jembatan

Memasuki 2026, Dinas PU juga menyiapkan sejumlah program strategis prioritas. Pembangunan jalan akses menuju TPA Tamangapa Antang dialokasikan anggaran Rp10,63 miliar dan saat ini dalam tahap persiapan dokumen mini kompetisi.

Selain itu, penataan pedestrian di dua ruas jalan dialokasikan anggaran Rp12,65 miliar guna meningkatkan kenyamanan serta keselamatan pejalan kaki.

Pada sub kegiatan pembangunan jalan, dialokasikan anggaran Rp52,38 miliar yang mencakup pekerjaan fisik pembangunan jalan serta hibah satu ruas jalan aspal, termasuk pekerjaan paving di 118 ruas jalan lingkungan.

Sementara itu, sub kegiatan rehabilitasi jalan dialokasikan Rp75,48 miliar untuk 95 ruas jalan aspal. Sebanyak 31 ruas tengah dalam tahap persiapan dokumen mini kompetisi, sedangkan sisanya menunggu penyelesaian Detail Engineering Design (DED).

Untuk konstruksi jalan, dialokasikan Rp34,36 miliar bagi 24 ruas jalan, dengan Kecamatan Manggala menjadi wilayah terbanyak, yakni 12 ruas.

Tak hanya jalan, Pemkot Makassar juga mengalokasikan Rp4,91 miliar untuk pembangunan empat unit jembatan. Dua jembatan memasuki tahap persiapan tender, sementara dua lainnya dalam tahap penyusunan dokumen perencanaan.

Zuhaelsi menegaskan, pembangunan infrastruktur ini merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan kota yang lebih tertata, konektivitas yang lebih baik, serta layanan publik yang semakin optimal.

“Pemerintah berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan merata dan berkelanjutan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.