Pangdam XIV/Hasanuddin Puji Pelaksanaan Rakorsus 2023 Pemkot Makassar

Published

3 tahun ago

15 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) 2023 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar, di Four Point Sheraton, Selasa (14/03/2023).

Dalam sambutannya, Mayjen Totok menilai Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memiliki ide yang cemerlang dengan kondisi perkembangan dunia saat ini khususnya Kota Makassar.

Karenanya, penghuni Kota Makassar tidak boleh tinggal diam dan harus ditangani secara bersama.

“Tadi pak wali menjelaskan bagaimana dampak negara luar dan kota sendiri. Kita penghuni Makassar tidak boleh tinggal diam. Pak Wali mengedepankan suatu konsep penanganan bersama,” ucapnya.

Rakorsus dinilai sebagai salah satu langkah yang diambil Danny Pomanto sebagai tempat meminta saran, masukan dan evaluasi kinerja dalam mengelola Makassar kedepannya. Dan ia meminta Rakorsus ini harus dicontoh dan dikembangkan.

“Saya sudah 35 tahun dinas, 24 kali pindah tugas dan hari ini saya lihat Rakorsus ini sangat serius pesertanya saja 1.200 orang. Padahal biasanya kalau FGD itu hanya 200 orang yang ikut. Ini membuktikan Pak Wali serius meminta saran dalam mengelola Makassar semakin baik. Sangat transparan,” ungkapnya.

Ia menilai, Danny tidak ingin berdiri sendiri dalam memajukan Kota Makassar. Bukan lagi Konsep Pentahelix namun, konsep Oktahelix yang digunakan Danny dengan pelibatan semua komponen yang ada seperti akademisi, pemerintahan, tokoh-tokoh, media, dan berbagai organisasi.

Rakorsus 2023 ini membahas poin-poin penting seperti mitigasi bencana, transportasi, digitalisasi, sombere & smart city dan evaluasi lorong wisata.

Sejalan hal tersebut, Mayjen Totok mengaku jika tahun 2023 ini prioritasnya berubah, tadinya mitigasi bencana urutan ketiga menjadi urutan pertama.

“Kaitannya dengan tugas TNI, kami sudah rapat evaluasi. Mitigasi bencana kita prioritaskan. Ini karena waktu banjir pagi-pagi sekali hanya Pak Wali yang gerak cepat yang lain saya telepon tidak ada respon,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen Totok juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Danny untuk memberikan solusi dan manfaat kepada masyarakat Makassar. Apalagi, Kota Makassar adalah kota idaman di Kawasan Timur Indonesia.

Terkhusus untuk peserta Rakorsus 2023, Mayjen Totok juga berpesan agar pendalaman karakter dikedepankan.

“Pendalaman karakter ini kita harus sungguh-sungguh karena bersama-sama kita harus membantu mewujudkan hal-hal yang sudah menjadi visi misi Pak Wali. fokus dan perhatikan setiap materi yang disajikan,” pungkasnya.

Nasional

Kemenag Catat Kinerja Anggaran Meningkat, IKPA 2025 Naik Jadi 96 Poin dan Pertahankan Opini WTP

Published

3 menit ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara sepanjang tahun anggaran 2025. Selain berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kemenag juga mencatat peningkatan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menjadi 96,00 poin.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menghadiri rapat kerja gabungan bersama pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Nasaruddin Umar, nilai IKPA Kementerian Agama pada 2025 meningkat sebesar 1,12 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 94,88 poin. Peningkatan itu mencerminkan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara.

“Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kementerian Agama menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini tercermin dari capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun 2025 sebesar 96,00 poin yang mengalami peningkatan sebesar 1,12 poin dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 94,88 poin. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran di Kementerian Agama secara umum semakin efektif dan akuntabel,” ujar Menag.

Selain peningkatan IKPA, Kemenag juga mencatat realisasi belanja negara yang tinggi. Dari total alokasi anggaran sebesar Rp85,68 triliun, realisasi belanja hingga akhir 2025 mencapai Rp81,83 triliun atau 95,51 persen dari pagu yang tersedia.

Menag menjelaskan, besarnya anggaran yang dikelola Kementerian Agama tersebar di berbagai kantor daerah di seluruh Indonesia. Hal itu mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan keagamaan serta pelayanan urusan keagamaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Realisasi Belanja Negara untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp81,83 triliun atau mencapai 95,51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp85,68 triliun. Besarnya alokasi anggaran Kementerian Agama yang tersebar pada kantor di daerah mencerminkan komitmen pemerintah dalam pelayanan publik di bidang pendidikan keagamaan dan layanan urusan keagamaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di seluruh provinsi,” jelasnya.

Kemenag juga berhasil menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara konsisten. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menekan belanja perjalanan dinas dalam negeri sehingga hanya mencapai Rp991,77 miliar atau sekitar 4,36 persen dari total belanja barang.

Kebijakan efisiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan mengalihkan anggaran operasional ke berbagai program prioritas di bidang pendidikan dan keagamaan.

Meski telah mempertahankan opini WTP serta meningkatkan nilai IKPA, Nasaruddin Umar menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak akan berhenti melakukan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran.

Ia memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI akan dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem perencanaan, meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui berbagai capaian tersebut, Kementerian Agama menunjukkan komitmennya untuk terus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara guna mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas di bidang keagamaan dan pendidikan.