Pangdam XIV/Hasanuddin Puji Pelaksanaan Rakorsus 2023 Pemkot Makassar

Published

3 tahun ago

15 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI Totok Imam Santoso menghadiri Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) 2023 yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar, di Four Point Sheraton, Selasa (14/03/2023).

Dalam sambutannya, Mayjen Totok menilai Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto memiliki ide yang cemerlang dengan kondisi perkembangan dunia saat ini khususnya Kota Makassar.

Karenanya, penghuni Kota Makassar tidak boleh tinggal diam dan harus ditangani secara bersama.

“Tadi pak wali menjelaskan bagaimana dampak negara luar dan kota sendiri. Kita penghuni Makassar tidak boleh tinggal diam. Pak Wali mengedepankan suatu konsep penanganan bersama,” ucapnya.

Rakorsus dinilai sebagai salah satu langkah yang diambil Danny Pomanto sebagai tempat meminta saran, masukan dan evaluasi kinerja dalam mengelola Makassar kedepannya. Dan ia meminta Rakorsus ini harus dicontoh dan dikembangkan.

“Saya sudah 35 tahun dinas, 24 kali pindah tugas dan hari ini saya lihat Rakorsus ini sangat serius pesertanya saja 1.200 orang. Padahal biasanya kalau FGD itu hanya 200 orang yang ikut. Ini membuktikan Pak Wali serius meminta saran dalam mengelola Makassar semakin baik. Sangat transparan,” ungkapnya.

Ia menilai, Danny tidak ingin berdiri sendiri dalam memajukan Kota Makassar. Bukan lagi Konsep Pentahelix namun, konsep Oktahelix yang digunakan Danny dengan pelibatan semua komponen yang ada seperti akademisi, pemerintahan, tokoh-tokoh, media, dan berbagai organisasi.

Rakorsus 2023 ini membahas poin-poin penting seperti mitigasi bencana, transportasi, digitalisasi, sombere & smart city dan evaluasi lorong wisata.

Sejalan hal tersebut, Mayjen Totok mengaku jika tahun 2023 ini prioritasnya berubah, tadinya mitigasi bencana urutan ketiga menjadi urutan pertama.

“Kaitannya dengan tugas TNI, kami sudah rapat evaluasi. Mitigasi bencana kita prioritaskan. Ini karena waktu banjir pagi-pagi sekali hanya Pak Wali yang gerak cepat yang lain saya telepon tidak ada respon,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Mayjen Totok juga menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah yang dilakukan Danny untuk memberikan solusi dan manfaat kepada masyarakat Makassar. Apalagi, Kota Makassar adalah kota idaman di Kawasan Timur Indonesia.

Terkhusus untuk peserta Rakorsus 2023, Mayjen Totok juga berpesan agar pendalaman karakter dikedepankan.

“Pendalaman karakter ini kita harus sungguh-sungguh karena bersama-sama kita harus membantu mewujudkan hal-hal yang sudah menjadi visi misi Pak Wali. fokus dan perhatikan setiap materi yang disajikan,” pungkasnya.

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

9 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.