Hubungan Sulsel – Australia, Gubernur Andi Sudirman Lakukan Lawatan Perkuat Kerjasama Berbagai Sektor
Kitasulsel—Australia—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan lawatan ke Australia. Di hari kedua, Selasa, 14 Maret 2023 berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan, sebagai balasan dan follow-up dari kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese MP tahun lalu.
“Alhamdulillah, dalam kunjungan ke Australia untuk melihat peluang kerjasama dalam berbagai sektor,” kata Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur Sulsel bersama delegasi melaksanakan pertemuan yang sangat menjanjikan bagi keterlibatan investor dari Negeri Kanguru ke depannya di Sulsel, khususnya dari Negara Bagian Victoria. Pertemuan yang difasilitasi oleh Australian Indonesian Business Council (AIBC) and the Australia Indonesia Centre (AIC).
Andi Sudirman ketika memberikan pengantar, menyampaikan sejumlah potensi bisnis di Sulawesi Selatan. Di mana para investor diharapkan keterlibatannya dalam mengembangkan potensi tersebut sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang menjanjikan bagi para investor dan memberikan kemanfaatan buat masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.
Ia juga melaporkan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung perkembangan transportasi, pertanian, peternakan, energi terbarukan dan destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan.
Serta sejumlah kerjasama yang sudah dilakukan selama ini dengan Pemerintah Australia khususnya melalui program PAIR, KIAT dan KOMPAK.
“Hubungan dan kerjasama antara Sulawesi Selatan dan Australia telah lama terjalin. Sehingga kami harapkan dapat semakin dikuatkan,” sebutnya.
Sedangkan Ketua AIBC Victoria, Garry Embleton dalam sambutannya mengatakan, bahwa pertemuan kali ini sangat penting.
“Karena akan sangat mendukung usaha melakukan pemerataan pembangunan dan investasi yang selama ini berpusat pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera,” sebutnya.
Senada dengan hal tersebut, Helen Fletcher Kenedy dari the AIC yang beberapa tahun belakangan ini banyak melakukan penelitian di Wilayah Timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.
Ia mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai salah satu tindaklanjut dari rekomendasi hasil penelitian mereka, khususnya berkenaan dengan pengembangan sistem transportasi (rel kereta api) dan moda transportasi lainnya di Sulawesi Selatan dan Metropolitan Mamminasata, pengembangan industri yang berbasis potensi kelautan, pariwisata, energy terbarukan (wind power).
Juga dibahas bagaimana pengembangan sejumlah potensi perekonomian di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bantaeng serta Kabupaten Takalar.
Masih di hari yang sama, selanjutnya untuk melihat lebih jauh sumber daya manusia di Austrlia, khususnya di Negara Bagian Victoria. Terkait bagaimana memiliki daya saing dan kesiapan mereka berpartisipasi dalam pasar kerja, dunia usaha dan dunia industri di Victoria. Gubernur bersama rombongan juga mengunjungi The Gordon TAFE yang terletak di Kota Geelong sekitar 43 Km dari Kota Melbourne.
Di Kampus TAFE ini Kepala Pusat pengajaran dan pendidikan Kristen Grasso menjelaskan upaya akselerasi peningkatan kompetensi kejuruan peserta didik melalui program sertifikat II dan Sertifikat III pada pendidikan menengah di Victoria sebelum mereka melanjutkan jenjang sarjana sehingga durasi pendidikan kesarjanaan strata satu dapat dipersingkat waktunya.
Gubernur dan delegasi sangat terkesan dengan sistem pendidikan di the Gordon TAFE ini, tidak hanya bagaimana guru-guru mereka direkrut dari dunia kerja/industri sehingga keterampilan siswa senantias sesuai dan faktual dengan kebutuhan Industri.
Secara khusus Gub juga memerintahkan Kadisdik Provinsi Sulsel untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengembangan model akslerasi pembelajaran vokasional di SMK bekerjasama dengan the Gordon TAFE.
Mengakhiri kunjungan kerja di hari kedua, Ia beserta rombongan juga meninjau Solar Panel Plant (pembangkit listrik tenaga matahari) berbasis riset yang dikembangkan oleh Deakin University sebagai sebuah alternatif energi terbaharukan yang juga menjadi isu utama kunjungan Gubernur Sulsel. (*)
Kementrian Agama RI
Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat
Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.
Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.
“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.
Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.
Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.
“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.
Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.
“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.
Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.
Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login