235 Ribu Anak Sekolah Makassar Bakal Nikmati Pendidikan Metode Gasing

Published

3 tahun ago

14 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar– Optimalkan pendidikan anak Makassar, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto akan programkan 235 ribu anak sekolah Makassar bakal menikmati pendidikan metode Gasing.

Metode Gasing adalah suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asyik dan menyenangkan.

“Tak ada teknologi canggih tanpa didukung oleh SDM yang handal. Untuk memasuki dunia metaverse, anak- anak harus memiliki kemampuan itu. Untuk itu pendidikan anak-anak kita akan diutamakan dengan memberikan pemahaman berhitung dengan metode Gasing karena dengan kemampuan matematika akan mampu membuka semua wawasan,” ungkap Danny.

Hal ini diungkapkan dalam Rapat Koordinasi Khusus Pemkot Makassar Tahun 2023, yang digelar di Hotel Four Point Sheraton, Selasa (14/03/2023).

“Ke depan, akan kita programkan seluruh sekolah harus memiliki smart class dan dilengkapi dengan oculus,” lanjutnya.

Sementara itu, Pendiri Surya University & Sekolah Genius, Prof Yohanes Surya, menyampaikan keinginan wali kota Makassar untuk memajukan kemampuan berhitung anak Makassar sangat mungkin untuk dilakukan.

“Untuk memberikan pemahaman kepada 235 ribu anak sekolah tidaklah sulit, dengan metode Gasing, butuh waktu sekitar 6 bulan,” ujarnya.

Dengan menguasai berhitung, Prof Yohanes menyakini akan memberikan dampak kemampuan pada berbagai materi pelajaran lainnya, karena dari kurikulum yang ada, 40 persen menggunakan kemampuan berhitung.

Memberikan peluang kepada 235 ribu anak Makassar, untuk menguasai ilmu berhitung, membuka peluang anak-anak Makassar untuk lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan dunia nantinya, menjadi generasi cerdas dan unggul. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

2 jam ago

28 Mei 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.