Senam Sehat KORMI di Manggala, dr Udin Berbagi Tips Kesehatan Dokter Kita

Published

3 tahun ago

12 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Ribuan warga Kecamatan Manggala meramaikan senam sehat yang diadakan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Makassar, di Lapangan Kompleks Unhas, Minggu (12/03/2023).

Mengawali akhir pekan, Sekretaris KORMI Makassar dr Udin Saputra Malik didampingi Camat Manggala Ansar dan delapan lurah se-Kecamatan Manggala turut hadir senam sehat bersama warga.

Mengenakan pakaian serba putih, dr Udin Saputra Malik tampak sangat menikmati bisa senam sehat bersama dengan warga se-Kecamatan Manggala.

Senam sehat ini, kata dr Udin Saputra Malik sebagai bentuk sosialisasi ke masyarakat sehingga organisasi KORMI lebih dikenal secara luas di Kota Makassar.

“Insya Allah senam sehat ini akan dilakukan di setiap kecamatan sehingga kita bisa menyosialisasikan hidup sehat berbasis olahraga masyarakat, seperti senam,” ucap dr Udin Saputra Malik.

Di hadapan 3.500-an warga, dr Udin Saputra Malik berbagi tips kesehatan melalui program Dokter Kita, yaitu program dari Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang ia ketuai.

Ia menjelaskan melalui program ini, FKKM merekrut relawan di 153 kelurahan se-Kota Makassar. Di mana, para relawan ini akan turun langsung ke masyarakat dan memastikan mereka sudah mempunyai jaminan kesehatan.

“Relawan ini nanti akan bertanya ke masyarakat apa yang dilakukan ketika sakit, jadi dari pertanyaan itu kita bisa tahu apakah masyarakat sudah punya KIS, BPJS, ataupun asuransi lainnya,” ungkapnya.

Dengan adanya program Dokter Kita, ia tidak ingin ada masyarakat Kota Makassar yang tidak bisa tertangani atau berobat ke dokter karena tidak memiliki asuransi.

“Namanya manusia pasti akan sakit, sehingga nanti kalau ada apa-apa langsung bisa tertangani,” tutur dr Udin.

Kepala Bidang Pembudayaan dan Pembinaan Dispora Makassar Djamaluddin yang juga Wakil Ketua III KORMI Makassar terus mendorong agar kegiatan ini bisa dilakukan setiap pekan.

“Insya Allah senam sehat KORMI ini akan kita lakukan setiap pekan, sehingga masyarakat bisa semakin mengenal KORMI,” tutup Djamaluddin.

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

5 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.