Pemkot Makassar Raih Penghargaan Akses Layanan Kesehatan Mudah dan Adil

Published

3 tahun ago

12 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemkot Makassar meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang akan diserahkan, Selasa, 14 Maret, nanti.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto diundang secara langsung untuk menerima penghormatan itu di Balai Sudirman Tebet, Jaksel.

Penghargaan UHC sendiri secara garis besar merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap layanan kesehatan yang accessibility atau mudah diakses bagi semua pihak di daerah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin mengatakan UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan; promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

dr Ida, sapaan akrab Nursaidah mengungkapkan, definisi UHC merupakan perwujudan tiga hal yang saling berhubungan yakni, kesamaan akses pelayanan, kesehatan setiap orang yang membutuhkan akan mendapatkan pelayanan kesehatan, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar saja.

“Memperhatikan kualitas pelayanan kesehatan yang baik dan terus meningkat bagi peserta yang menerima pelayanan. Dan memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan yang digunakan tidak membuat masyarakat dalam kerugian finansial,” kata dr Ida, Sabtu, (11/03/2023).

Selain itu salah satu syarat UHC ialah kepesertaan BPJS-nya lebih atau sama dengan 95 persen.

Dalam catatannya, cakupan UHC Kota Makassar pada 2020 tercatat mencapai angka 94,57 persen yang mana terdapat 1.404.354 peserta dengan total penduduk 1.484.912 jiwa.

Pada 2021, cakupannya menjadi 97,49 persen dengan jumlah peserta 1.427.115 dari jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Lalu pada 2022, tercatat 95,22 persen dengan jumlah peserta 1.393.832 dari jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Kemudian, pada awal tahun ini, Januari 2023 mencatatkan angka 95,52 persen dengan peserta 1.398.245 serta Februari 2023 sekira 95,56 persen, 1.398.783 peserta dengan jumlah penduduk 1.463.809 jiwa.

Pihaknya mengaku bersyukur karena sejak 2021 sudah mencapai UHC. “Alhamdulillah Kota Makassar sejak 2021 sudah UHC atau memastikan bahwa sistem jaminan kesehatan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau,” akunya.

Timnya berkomitmen pada tahun-tahun berikutnya untuk tetap mempertahankan penghargaan ini. “Kami berkomitmen bagaimana selalu mengedukasi masyarakat yang belum terdaftar KIS untuk daftar dan komitmen pemerintah kota dalam hal penganggaran tiap tahunnya,” janjinya.

Dalam penyerahan apresiasi nanti, tema yang diangkat ialah Universal Health Coverage sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Masyarakat Indonesia.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS RI Tinjau Pabrik Beras Modern di Baranti, Sidrap Jadi Percontohan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Published

2 jam ago

12 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL— SIDRAP — Kunjungan penting dilakukan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, ke Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Dalam agenda tersebut, rombongan meninjau langsung aktivitas industri penggilingan beras modern di Kecamatan Baranti yang menjadi salah satu pusat produksi beras terbesar di Indonesia Timur.

Kunjungan itu turut didampingi Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, yang memaparkan perkembangan pesat sektor pertanian dan industri pengolahan beras di daerahnya. Ia menjelaskan bahwa Sidrap kini menjadi salah satu penopang utama suplai beras di kawasan Indonesia Timur.

“Setiap hari sekitar 100 truk beras didistribusikan dari Sidrap untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Indonesia Timur. Ini menunjukkan betapa besar peran industri penggilingan beras di daerah kami,” ujar Syaharuddin.

Menurutnya, saat ini Sidrap memiliki sekitar 280 unit pabrik penggilingan beras besar yang beroperasi dengan teknologi modern. Salah satu yang dikunjungi adalah pabrik PB Sejati di Baranti yang mampu memproduksi sekitar 320 ton beras per hari.

Industri tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran pabrik-pabrik modern ini juga membuka peluang kerja serta melibatkan banyak masyarakat sebagai petani, pemasok gabah, hingga pelaku distribusi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menilai capaian ekonomi Sidrap merupakan prestasi luar biasa. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut pada 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

“Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi Sidrap bisa menjadi percontohan bagi daerah lain, karena menunjukkan bagaimana sektor pertanian dan industri pengolahan mampu mendorong ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang baik harus bersifat inklusif, yakni dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Salah satu indikator pentingnya adalah penurunan angka kemiskinan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Selain menopang kebutuhan pasar, produksi beras dari Sidrap juga disiapkan untuk berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran beras untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta kebutuhan masyarakat Indonesia.

Dengan kekuatan sektor pertanian, dukungan industri modern, serta partisipasi masyarakat dan para pemasok dari berbagai daerah, Sidrap terus menunjukkan perannya sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Pemerintah daerah berharap kemajuan ini dapat terus dipertahankan sehingga Sidrap tidak hanya menjadi pusat produksi beras, tetapi juga simbol kemajuan ekonomi daerah yang mampu mensejahterakan masyarakat dan menjadi kebanggaan bersama. (ibe)