Connect with us

Panen Lobster Air Tawar di Lorong Wisata, Fatmawati Apresiasi Kemajuan UMKM Lorong

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi memanen Lobster air tawar di Lorong Wisata Houston Cendana,  Jalan Tanjung Lereh, Kecamatan Mamajang, Sabtu (11/03/2023).

Didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mahyuddin, diperkirakan Fatmawati memanen perdana Lobster air tawar sebanyak 6 kilogram. Lobsternya pun berukuran besar.

Fatmawati menilai, panen ini sebagai bentuk keseriusan warga dalam menggarap apa yang telah menjadi program Pemerintah Kota Makassar untuk memajukan UMKM lorong.

Sejatinya, inisiasi Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto ini memberikan angin segar bagi warga di Lorong Wisata untuk memajukan perekonomian Kota Makassar.

“Ini panen perdana Lobster air tawar di Lorong Wisata Houston Mamajang. Besar-besar Lobsternya. Warganya sangat telaten mengurusi budidaya Lobster ini,” ujarnya.

Fatmawati pun mengapresiasi kolaborasi antara dinas terkait yang mensupport penyediaan bibit-bibit di Lorong Wisata.

“DP2 ini bibit-bibit lobsternya yang diberikan ke warga sangat bagus. Buktinya berhasil panennya. Dan yang lain saya lihat sudah bertelur lagi. Saya bangga juga dengan UMKM Lorong ini,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Makassar, Evi Aprialti menuturkan jikalau pihaknya membagikan bibit Lobster air tawar sebanyak dua paket per lorong.

“Untuk Lobster kita bantu 1 lorong itu 2 paket. Dalam 1 paket itu ada 20 ekor,” sebutnya saat dihubungi via telepon.

Jika dibudidayakan, kata Evi, lobster air tawar sudah bisa bertelur dalam jangka waktu tiga bulan.

“Dan sudah bisa dipanen kalau enam bulan setelah dibudidayakan. Ini sudah tersebar di lorong-lorong wisata,” pungkasnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

on

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel