Makassar Kota Pertama Serahkan LKPD Unaudited ke BPK RI Provinsi Sulsel

Published

3 tahun ago

10 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Makassar kota pertama di wilayah Sulawesi Selatan yang telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2022, dan diterima langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulsel, Amin Adab Bangun, di kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jumat (10/03/2023).

Penyerahan dilakukan secara langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi didampingi oleh Sekda Kota Makassar, Muh. Ansar, dan Asisten Administrasi Umum, Muhammad Mario Said, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Majid, Kepala Badan Pengelolaan dan Aset Daerah, Muh. Dakhlan, dan Kepala Inspektorat, Asma Zulistia Ekayanti.

Hal ini mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPK RI Prov Sulsel, Amin Adab Bangun, atas pelaksanaan tanggung jawab Pemkot Makassar, dan menjadi kota pertama yang menyerahkan LKPD.

“Patut diapresiasi, karena Makassar menjadi kota Pertama yang menyerahkan LKPD, dan selanjutnya akan mulai dilakukan pemeriksaan secara terperinci. Tahapan itu dimulai secara efektif pada Senin, 13 Maret mendatang,” ujarnya.

Dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa aspek yang akan menjadi perhatian. Diantaranya adalah opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dengan melihat 4 kriteria.

Adapun kriteria pemeriksaan yakni kesesuaian penyajian dengan standar akuntansi pemerintahan. Kedua, kelemahan sistem pengendalian intern. Ketiga kepatuhan terhadap peraturan dan (keempat) kecukupan pengungkapan atas laporan keuangan.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyampaikan optimisme Makassar siap kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

“Ini menjadi tanggung jawab pemerintah, untuk menyerahkan LKPD, dan Insya Allah Makassar siap untuk kembali mendapatkan WTP,” ujar Fatmawati Rusdi sesaat setelah penyerahan.

Penyelesaikan LKPD dapat dilakukan tepat waktu, berkat kerja sama seluruh stakeholder lingkup Pemkot Makassar, yang telah secara teliti dan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Brigjen TNI Rudi Setiawan Evaluasi Program MBG di Sidrap, Tekankan Transparansi dan Sinergi Daerah

Published

3 jam ago

25 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rudi Setiawan, memberikan pengarahan dan evaluasi langsung kepada koordinator wilayah, yayasan, serta mitra MBG di Ballroom Hotel Grand Sidny, Rabu (25/2/2026).

Peserta kegiatan berasal dari Satuan Pelayanan Gizi dan yayasan di Sidenreng Rappang, Parepare, Soppeng, Barru, Enrekang, Pinrang, dan Wajo.

Dalam arahannya, Brigjen Rudi menekankan pentingnya pengawasan ketat, peningkatan kualitas pengelolaan, transparansi, serta kepatuhan terhadap standar operasional agar program berjalan tepat sasaran.

“Yayasan dan mitra harus menjadi lebih baik. Evaluasi ini menjadi momentum memperbaiki sistem kerja, meningkatkan transparansi, serta memastikan program berjalan sesuai standar dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga berharap seluruh koordinator wilayah, yayasan, dan mitra memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna memastikan keberlanjutan program.

“Kita ingin Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Kolaborasi, kedisiplinan, dan komitmen menjadi kunci utama,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Sidenreng Rappang, H. Syaharuddin Alrif, berharap melalui kegiatan tersebut pelaksanaan MBG semakin optimal, profesional, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan gizi anak dan penguatan ekonomi lokal.

Ia menyoroti dampak positif program terhadap perputaran ekonomi daerah. Sebagai salah satu sentra produksi beras, telur, dan daging ayam di Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung kebutuhan bahan baku MBG.

“MBG juga berdampak pada perputaran ekonomi di Sidrap. Kami persilakan yayasan MBG yang membutuhkan bahan seperti beras, telur, dan ayam pedaging untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau langsung dengan para peternak,” jelasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Kepala Dinas Kesehatan Sidrap Ishak Kenre, Kabag Perekonomian Haris Alimin, serta jajaran tim pemantauan dan pengawasan MBG.