Sesitjen Beri Penguatan Integritas Pada 33 Kasatker Kemenkumham Sulsel

Published

3 tahun ago

9 Maret 2023

Kitasulsel, Makassar, -Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Sesitjen Kemenkumham) R. Natanegara Kartika Purnama beri penguatan integritas pada 33 Kepala Satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sulsel di Hotel Claro, (08/03).

R Natanegara mengatakan, ada empat area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di birokrasi, yakni pada pengelolaan anggaran, sektor pelayanan publik, pengadaaan barang dan jasa, serta pengelolaan BMN.

“Berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi juncto UU No.20 Tahun 2001 terdapat 7 klasifikasi korupsi yakni merugikan keuangan negara, suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan konflik kepentingan,” jelas Ses Itjen.

Namun yang menjadi asal muasal munculnya korupsi di area pemerintahan biasanya berawal dari Gratifikasi. Gratifikasi yang dimaksud yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas Penyelenggara Negara

“Kalau memungkinkan untuk menolak gratifikasi yang terindikasi sebagai suap, maka kita harus menolaknya, namun jika tidak maka boleh diterima tapi harus dilaporkan,” pesan R. Natanegara

Dalam kaitannya dengan pembangunan zona integritas untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN maka setiap unit kerja wajib melakukan pengendalian dan pembinaan berkelanjutan untuk menghilangkan potensi resiko yang ditimbulkan.

“Lima Indikator yang harus dibangun yakni Pengendalian Gratifikasi, Penerapan SPIP, Pengaduan Masyarakat, dan Whistleblowing System, dan Penanganan Benturan Kepentingan,” pesan Ses Itjen.

Pada kesempatan yang sama Kepala Divisi Administrasi Kanwil Sulsel, Indah Rahayu Ningsih berpesan kepada jajarannya untuk konsisten membangun iklim kerja berintegritas sebagaimana arahan Kakanwil Liberti Sitinjak yang sejalan dengan pemaparan Ses Itjen.(*)

Pemkot Makassar

Buka Diklat Damkarmat, Wali Kota Munafri Dorong SDM Damkar Kian Tangguh dan Humanis

Published

2 jam ago

21 Oktober 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, membuka Diklat Pemadaman I In House Training Program 70 JP Tahun 2025 bagi aparatur dan petugas lapangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Makassar, di Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (21/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edi Suharmanto, bersama tim instruktur dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Gulkarmat Provinsi DKI Jakarta.

Dalam upacara pembukaan, Munafri bertindak sebagai inspektur upacara, sekaligus melakukan pemasangan tanda pelatihan kepada dua perwakilan peserta sebagai simbol dimulainya diklat.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam meningkatkan kapasitas SDM Damkar. Diikuti oleh 67 peserta, terdiri atas anggota peleton dan staf Dinas Damkar Makassar, dan akan berlangsung selama 7 hari, mulai 21 hingga 27 Oktober 2025.

Munafri menegaskan pentingnya pelatihan ini sebagai upaya memperkuat kesiapan dan profesionalisme petugas pemadam kebakaran. Sehingga para petugas agar siap menghadapi berbagai situasi darurat di lapangan.

“Saya berharap diklat ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tapi benar-benar menjadi wadah pembentukan karakter, keterampilan, dan kesigapan dalam menjalankan tugas penyelamatan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas aparatur Damkar. Mulai dari mempelajari pentingnya kesiapan fisik, mental, hingga menyiakan perlengkapan kerja yang memadai bagi setiap petugas.

“Untuk urusan anggaran, kami tidak akan pernah berpikir dua kali demi keselamatan masyarakat. Karena bagi kami, petugas pemadam adalah ujung tombak dalam melindungi warga Kota Makassar,” kata Munafri.

Munafri ingin selain kesiapsiagaan dan pemenuhan skill, petugas Damkarmat mesti dipersenjatai peralatan standar dan maksimal. Ia menilai tugas peran Damkarmat sangat penting sebagai representasi Pemerintah yang bertanggung jawab yang menyangkut nyawa manusia.

Sejalan dengan itu, Munafri mengingatkan seluruh peserta untuk menjaga perilaku, etika, dan profesionalitas selama bertugas.

“Kalian adalah cerminan Pemerintah Kota Makassar. Ketika kalian hadir di tengah masyarakat, harus memberi rasa aman, bukan sebaliknya. Maka jaga tutur kata, sikap, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan penyelamatan,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kemendagri, Edi Suharmanto, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkot Makassar yang tetap mengalokasikan anggaran pelatihan bagi aparatur Damkar di tengah banyaknya daerah lain yang meniadakan program serupa karena efisiensi.

“Ini bukti nyata komitmen Pemkot Makassar terhadap peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas penyelamat,” ucapnya.

Edi menegaskan, diklat ini merupakan investasi penting bagi peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam menghadapi tantangan penanggulangan kebakaran dan kondisi darurat.

“Kami berharap kegiatan ini melahirkan petugas yang andal, tangguh, disiplin, dan humanis. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keselamatan masyarakat,” tambahnya.(*)