Connect with us

Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat

Published

on

Kitasulsel—LuwuTimur—Sikap wakil rakyat DPRD Luwu timur kembali mendapat  sorotan dan menjadi perbincangan di group group WhatsApp dan laman sosial media,hal tersebut terjadi akibat beredarnya video berdurasi 24 detik yang memperlihatkan sikap yang diduga ketua DPRD Luwu Timur yang menolak berjabat dengan seorang warga di loby gedung rakyat Rabu 08/03/2023.

Viralnya video tersebut mendapat reaksi dari berbagai pihak di Luwu timur,banyak yang menilai sikap yang di pertontonkan pejabat publik sekelas ketua DPRD ini sangat mencederai hati masyarakat kecil.

Syawal seorang tokoh muda Luwu timur mengatakan bahwa sikap  dari pejabat publik yang menolak berjabat dengan warganya sama sekali tidak mencerminkan diri sebagai seorang wakil rakyat.

“Prihatin kami dengan apa yang kami lihat di video ini,jika pun ada dendam pribadi setidaknya kapasitas pejabat publik tersebut saat diajak berjabat sedang sebagai seorang ketua dprd yang notabene adalah wakil rakyat,kalau wakil rakyat menolak berjabat dengan rakyatnya bagaimana aspirasi rakyat bisa tersalurkan,jelasnya.

Reaksi akan viralnya video ini juga rame berseliweran di laman sosial media facebook dan instagram,kekecewaan masyarakat tersebut di lampiaskan dengan komentar komentar menohok.

“Jangan sombong pak ketua,anda terpilih Kerna masyarakat juga.

“Sebelum terpilih kiri kanan jabat tangan dengan warg,setelah terpilih ,na tolak mi jabat tangan warganya.

Sampai berita ini dirilis,belum ada pernyataan resmi dari ketua dprd Luwu timur akan peristiwa tersebut.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Wamenag Romo Syafi’i: Data Akurat Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan, Bukan Sekadar Besarnya Anggaran

Published

on

Kitasulsel–MALANG – Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menegaskan bahwa keberhasilan pemerataan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh validitas data, kualitas tata kelola, serta integritas para penyelenggara pendidikan di lapangan, bukan semata-mata besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Romo Syafi’i saat menjadi pembicara dalam Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang digelar di Kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, akurasi data menjadi fondasi utama agar berbagai kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi program dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.

Data Akurat Tentukan Keberhasilan Kebijakan

Romo Syafi’i mengatakan, peningkatan kapasitas aparatur dalam mengelola data secara profesional merupakan tantangan penting yang harus dihadapi Kementerian Agama saat ini.

Karena itu, ia mengajak seluruh jajaran Kementerian Agama untuk mengawal proses pengumpulan dan pengelolaan data dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi integritas.

“Jabatan adalah amanah. Kita tidak boleh lengah dalam proses pembangunan pendidikan. Kebijakan yang tepat sasaran hanya bisa lahir dari data yang akurat, dan itu membutuhkan profesionalisme serta integritas dari kita semua,” tegas Romo Syafi’i.

Ia menilai, kualitas tata kelola pendidikan harus berjalan beriringan dengan keakuratan data agar setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pendidikan Harus Berkeadilan dan Tanpa Diskriminasi

Lebih lanjut, Wamenag menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara sehingga seluruh kebijakan pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Menurutnya, seluruh lembaga pendidikan di Indonesia, tanpa memandang bentuk maupun statusnya, harus memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta didik.

“Pendidikan adalah hak setiap orang. Karena itu, apa pun bentuk lembaganya, pendidikan di Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, agar setiap anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara untuk berkembang,” ujarnya.

Dorong Tata Kelola Pendidikan Menuju Indonesia Emas 2045

Romo Syafi’i optimistis bahwa tata kelola pendidikan yang kuat, transparan, dan berbasis data akan menjadi fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang memiliki karakter Islami sekaligus nasionalis.

Ia berharap seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi dapat terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas.

Forum Halaqah Pendidikan Berkeadilan yang dihadiri jajaran sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut ditargetkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola pendidikan nasional yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Trending