Pemprov – DPRD Sulsel Sepakati Dua Perda Baru

Published

3 tahun ago

7 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama DPRD Provinsi Sulsel, menyepakati dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dua Perda tersebut masing-masing, Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, dan Perda Penyelenggaraan Perpustakaan.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, Andi Janwar Jauri, mengatakan, pembahasan Ranperda ini melibatkan OPD lingkup Pemprov Sulsel, para tokoh dan akademisi, dan seluruh masyarakat terkait.

“Ini hadir sebagai payung hukum untuk melindungi hutan mangrove di Sulawesi Selatan,” kata Andi Janwar Jauri dalam sambutannya sebagai Wakil Ketua Pansus Perda pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove berkelanjutan, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulsel, Senin, 6 Maret 2023.

Baik secara pribadi maupun mewakili seluruh jajaran Pansus, ia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut terlibat dalam penyusunan maupun perancangan Perda tersebut.

“Izinkan kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh tim, yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Ranperda ini,” ujar legislator DPRD Provinsi Sulsel itu.

Ketua Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perpustakaan, Fauzi Andi Wawo, mengaku, seluruh jajaran Pansus telah melakukan serangkaian kegiatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang seluruh LSM, dan seluruh pihak untuk mendapatkan masukan soal Perda tersebut.

“Ini adalah ranperda inisiatif dari DPRD Provinsi Sulsel sendiri, dimana dalam Ranperda memuat 57 pasal 32 bab. Ranperda ini menjadi Ranperda pertama yang terhubung dengan Undang-undang Cipta Kerja,” tutur politisi PKB Sulsel itu.

Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Andi Aslam Patonangi, saat mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, agenda rapat paripurna DPRD pada hari ini, merupakan suatu kesyukuran bagi kita semua karena pembahasan kedua Ranperda tersebut telah memasuki tahap akhir.

Oleh karena itu, ia menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, Pansus Pembahas Ranperda, Bapemperda, Perangkat Daerah terkait dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam seluruh tahapan yang telah dilalui, khususnya dalam tahap pembahasan di DPRD.

Ia mengatakan, materi muatan Ranperda ini, dalam prosesnya tentu telah melalui tahapan sesuai ketentuan yang berlaku, serta telah mengakomodasi berbagai saran dan pandangan.

“Kami berharap semoga apa yang kita setujui bersama, disamping sebagai bentuk komitmen juga dapat terimplementasi efektif dalam mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah yang kita cintai ini,” ungkap Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel.

Menurutnya, kedua Ranperda inisiatif DPRD yang mendapat persetujuan bersama ini tentunya dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Dimana terkait ekosistem mangrove merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki berbagai fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Khususnya di wilayah pesisir yang harus dikelola secara bijak dengan memperhatikan kaedah-kaedah kelestarian lingkungan.

“Kehadiran Perda ini nanti akan menjadi payung hukum dalam upaya pengelolaan dan pengembangan ekosistem mangrove secara berkelanjutan,” katanya.

Begitu pula dengan Perda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, akan menjadi pedoman kita bersama dalam memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar menjadi tempat penyimpanan dan peminjaman bahan perpustakaan. Akan tetapi menjadi wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya serta pemberdayaan masyarakat.

Dengan dirampungkannya pembahasan serta telah adanya persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, maka selanjutnya konsentrasi kita akan tertuju pada proses pelaksanaannya kedepan.

“Saya meminta kepada segenap jajaran Pemerintah Daerah terutama Perangkat Daerah yang menjadi leading sektor dan unit kerja terkait, agar segera menyiapkan dan menindaklanjuti hal-hal yang diperlukan untuk pelaksanaan kedua Perda ini, agar nantinya dapat terlaksana secara efektif, berdaya guna dan berhasil guna,” tutupnya. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pemkab Luwu Timur Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Published

4 menit ago

23 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus menunjukkan komitmennya dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Koordinasi dan Kerja Sama Lintas Sektor dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Tahun 2026 yang digelar oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur, Selasa (23/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Luwu Timur tersebut dibuka oleh Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Aswan Aziz, mewakili Bupati Luwu Timur. Hadir pula Kepala Dinsos P3A Luwu Timur, Masdin, Wakapolres Luwu Timur Kompol Hajriadi, Kabid Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Dinsos P3A, Ramlah Muhammad Djono Sanusi, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.

Dalam sambutannya, Aswan Aziz menegaskan bahwa terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan merupakan salah satu indikator penting kemajuan suatu daerah. Karena itu, upaya perlindungan perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama seluruh elemen masyarakat.

“Pencegahan kekerasan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, lembaga layanan, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa, serta masyarakat secara umum,” ujar Aswan.

Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Aswan berharap forum koordinasi tersebut mampu melahirkan langkah-langkah strategis, rekomendasi kebijakan, dan komitmen bersama yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan di masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan terus memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui berbagai program prioritas. Program tersebut meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, edukasi masyarakat, penguatan peran keluarga, serta penyediaan layanan yang mudah diakses oleh korban.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A Luwu Timur, Masdin, menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, keberhasilan upaya perlindungan tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

“Perlindungan perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Mari kita wujudkan masyarakat Luwu Timur yang aman, inklusif, dan sejahtera,” tegas Masdin.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kepedulian sosial, dan mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang ramah serta aman bagi perempuan dan anak.

Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kanit PPA Polres Luwu Timur, Suandi, S.H., yang membahas aspek penanganan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, Sekretaris DP3A-Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan, Suryani Sultan, turut memberikan materi terkait strategi penguatan perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi lintas sektor.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen terkait dalam mewujudkan lingkungan yang aman serta bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.