Gubernur BI dan Komisi XI DPR RI Puji Penanganan Inflasi di Sulsel

Published

3 tahun ago

7 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar— Pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan mendapat apresiasi dari Bank Indonesia dan DPR RI. Berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Sulsel di Februari 2023 tercatat sebesar 5,65 persen secara year on year (yoy). Angka ini menurun dari bulan sebelumnya sebesar 5,83 persen.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo saat memberikan sambutan di acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Ahad, 5 Maret 2023 menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Andi Sudirman Sulaiman atas pengendalian inflasi di Sulsel.

“Selamat kepada Pak Gubernur dan rekan-rekan mitra strategis dari Sulsel, Sulawesi Selatan ini termasuk yang terbaik dalam pengendalian inflasi, pertumbuhannya juga tinggi, dibandingkan September 2022. Inflasi itu menurun,” kata Perry.

Dirinya memuji kekompakan seluruh stakeholder di Sulsel terutama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang sukses mengawal pertumbuhan ekonomi daerah dengan menekan laju inflasi di angka yang aman.

“Itu betul-betul bersama menyejahterakan rakyat, luar biasa kerukunannya,” lanjutnya.

Perry menekankan penguatan sinergi TPIP/TPID dan GNPIP 2023 yang telah berhasil mengendalikan tekanan inflasi pangan pada 2022, diharapkan menjadi akselerator langkah konkret bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan, mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Tak hanya Gubernur BI, Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI, Amir Uskara juga memberikan pujiannya kepada Andi Sudirman dalam upayanya melakukan pengendalian Inflasi di Sulsel yang sangat baik.

Oleh karena itu, Amir Uskara mengajak seluruh komponen TPID untuk bekerjasama mendorong implementasi GNPIP melalui 7 program unggulan.

“Gubernur Sulsel mampu melakukan pengendalian inflasi dengan berfokus pada transformasi,” tambah Amir Uskara.

Dengan peran strategis Sulsel sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berkontribusi sebesar 25 persen dari pasokan nasional, tentunya harus memotivasi daerah lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan strategis daerah masing-masing.

Menurutnya, ke depan daerah-daerah sentra produksi perlu bersinergi dan memperluas kerjasama antardaerah (KAD) agar berkontribusi dalam penciptaan stabilitas harga secara regional maupun nasional.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman menambahkan salah satu program Pemprov Sulsel yakni Mandiri Benih dengan memberikan benih gratis untuk 100 ribu hektar lahan sawah. Benih padinya yang ditangkar sendiri sehingga lebih tahan lama dan berkualitas.

Menurutnya, benih merupakan hal paling mendasar bagi petani. Jika benih yang diberikan itu berkualitas maka hasilnya juga tentu akan bagus dan tahan lama.

Sementara itu, program unggulan GNPIP yang diimplementasikan di Sulsel di antaranya berupa perluasan KAD, kerja sama antara platform digital farming dengan gapoktan, optimalisasi jalur distribusi “Sipeppa” yang diperluas melalui kerja sama antara Bulog dengan Toko Ritel Modern Nasional, serta dukungan pembiayaan KUR Saprotan dan bantuan pemberian 100.000 bibit cabai Katokkon.

Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menyerahkan bantuan PSBI (Bibit, Sarana Produksi dan Pascapanen) untuk Kelompok Tani Lempolapeco dari Kabupaten Wajo dan Kelompok Budidaya Perikanan Minasa Upa dari Kabupaten Pangkep.

Untuk mendukung akselerasi produktivitas hasil pertanian dan budidaya perikanan, baik dalam bentuk pembinaan dan pendampingan serta program dedikasi untuk negeri.

Kegiatan Kick Off GNPIP 2023 dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara; Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman; Pangdam XIV Hasanuddin Mayjen TNI Totok Iman Santoso dan jajaran Forkopimda Sulsel lainnya; serta diikuti secara daring oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto. (*)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Batasi Open House Idulfitri 2026, Ikuti Edaran Pemerintah Pusat

Published

3 menit ago

19 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR MAKASSAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan Pemerintah Kota Makassar akan menjalankan edaran pemerintah pusat terkait pembatasan kegiatan open house pada Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah tahun 2026.

Kebijakan tersebut merujuk pada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.6/3245/SJ, serta merujuk pada surat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-40/MS/HL.00/03/2026 tentang pelaksanaan halalbihalal dan open house Idulfitri.

Munafri menyampaikan, Pemerintah Kota Makassar akan menyesuaikan pelaksanaan open house sesuai arahan tersebut dengan mengurangi kegiatan seremonial.

“Jadi, kami Pemerintah Kota Makassar sudah menerima edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengurangi kegiatan open house saat Lebaran. Artinya kita harus ikuti,” ujarnya saat silaturahmi bersama awak media di rumah jabatan wali kota, Kamis (19/3/2026).

Pemerintah pusat tetap menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1447 Hijriah, dengan harapan ibadah yang dijalankan membawa keberkahan serta memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Namun demikian, imbauan ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan kondisi nasional, termasuk masih adanya bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang berdampak pada kehidupan masyarakat, serta dinamika global yang berpotensi memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh instansi diimbau untuk mengurangi kegiatan seremonial seperti halalbihalal dan open house, serta mengalihkannya ke kegiatan yang lebih bermanfaat langsung bagi masyarakat, seperti pemberian santunan dan program sosial.

Menindaklanjuti hal itu, Munafri—yang akrab disapa Appi—menjelaskan bahwa pelaksanaan open house di Balai Kota Makassar akan dibatasi hanya pada hari pertama Idulfitri dengan durasi yang lebih singkat.

“Pada hari Lebaran, kami hanya membuka di hari pertama, mulai pukul 09.00 sampai 11.00 Wita, terbuka untuk masyarakat umum. Setelah itu tidak ada lagi open house, supaya kita ikut aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembatasan tersebut juga sebagai bentuk empati terhadap daerah-daerah yang masih terdampak bencana.

“Dalam edaran pemerintah pusat ditegaskan bahwa masih banyak daerah yang terkena bencana, sehingga kita kurangi waktu pelaksanaan open house menjadi hanya satu hari,” ungkapnya.

Open house tersebut akan digelar di kawasan Balai Kota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Kegiatan akan dimulai setelah pelaksanaan salat Idulfitri.

Munafri juga mengungkapkan bahwa sebelumnya kegiatan open house direncanakan berlangsung selama dua hari. Namun, rencana tersebut direvisi setelah terbitnya surat edaran dari pemerintah pusat.

“Kemarin sempat direncanakan dua hari, tapi setelah ada edaran kita kurangi menjadi satu hari saja,” katanya.

Ia pun mempersilakan jajaran perangkat daerah (SKPD) untuk turut hadir dalam kegiatan tersebut bersama masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepedulian sosial serta menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Raya Idulfitri.