Connect with us

Tata Taman Kota, Wawali Fatma Lakukan Peninjauan Langsung

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, lakukan peninjauan ke beberapa taman kota, dan juga lorong wisata, Sabtu (4/03/2023).

Didampingi Asisten II, bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Madjid, ia mengunjungi taman di anjungan pantai losari, taman macan, dan juga taman di sepanjang jalan hertasning.

Penataan taman menjadi salah satu upaya untuk menambahan ruang terbuka hijau di Makassar sekaligus sebagai upaya penataan lingkungan, dan juga memperindah kota menyambut berbagai event nasional, dan internasional yang akan digelar di Makassar.

“Seluruh stakeholder berkoordinasi, dan bersinergi dalam penataan taman ini, serta akan dilibatkan beberapa perusahaan melalui CSR,” ujarnya.

Keaktifan dari setiap kecamatan juga telah terlihat sejak pekan kemarin, dan akan terus dimassifkan. Pemilihan beberapa jenis tanaman hias juga dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan lokasi penanaman nantinya.

Asisten II, Rusmayani Majid menambahkan hari ini selain peninjauan juga dilakukan evaluasi, dan apresiasi bagi kecamatan yang aktif dalam menjalankan instruksi pimpinan.

“Kita berharap, sebelum tamu-tamu kita datang, sebelum berbagai even digelar semua telah rampung. Insya Allah rampung di bulan Maret ini,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy, yang juga turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar melakukan peninjauan.

“Setelah kita melakukan peninjauan, nantinya akan dibuatkan model desainnya seperti apa, sesuai instruksi pimpinan di beberapa lokasi akan dilengkapi sarana prasarana olahraga dan juga taman bermain bagi anak-anak, jadi selain indah juga dapat menjadi wadah berolahraga untuk menyehatkan masyarakat,” ungkapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending