Tata Taman Kota, Wawali Fatma Lakukan Peninjauan Langsung

Published

3 tahun ago

4 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, lakukan peninjauan ke beberapa taman kota, dan juga lorong wisata, Sabtu (4/03/2023).

Didampingi Asisten II, bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rusmayani Madjid, ia mengunjungi taman di anjungan pantai losari, taman macan, dan juga taman di sepanjang jalan hertasning.

Penataan taman menjadi salah satu upaya untuk menambahan ruang terbuka hijau di Makassar sekaligus sebagai upaya penataan lingkungan, dan juga memperindah kota menyambut berbagai event nasional, dan internasional yang akan digelar di Makassar.

“Seluruh stakeholder berkoordinasi, dan bersinergi dalam penataan taman ini, serta akan dilibatkan beberapa perusahaan melalui CSR,” ujarnya.

Keaktifan dari setiap kecamatan juga telah terlihat sejak pekan kemarin, dan akan terus dimassifkan. Pemilihan beberapa jenis tanaman hias juga dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan lokasi penanaman nantinya.

Asisten II, Rusmayani Majid menambahkan hari ini selain peninjauan juga dilakukan evaluasi, dan apresiasi bagi kecamatan yang aktif dalam menjalankan instruksi pimpinan.

“Kita berharap, sebelum tamu-tamu kita datang, sebelum berbagai even digelar semua telah rampung. Insya Allah rampung di bulan Maret ini,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ferdy, yang juga turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar melakukan peninjauan.

“Setelah kita melakukan peninjauan, nantinya akan dibuatkan model desainnya seperti apa, sesuai instruksi pimpinan di beberapa lokasi akan dilengkapi sarana prasarana olahraga dan juga taman bermain bagi anak-anak, jadi selain indah juga dapat menjadi wadah berolahraga untuk menyehatkan masyarakat,” ungkapnya.

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

7 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.