Connect with us

Danny Pomanto Akan Hadiri Peringatan 110 Tahun IMT dan Persembahkan Budaya Makassar di Toraja

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto berencana menghadiri peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja (IMT) pada 15 Maret, mendatang.

Danny Pomanto sapaan akrabnya mengaku dirinya siap menghadiri acara tersebut. Sekaligus dia mengiyakan permintaan para panitia untuk mempersembahkan pertunjukan budaya atau Tarian Makassar di sana.

“Siap, jika tidak ada rapat koordinasi langsung dengan Presiden saya akan kesana,” kata Danny Pomanto di sela-sela kunjungan Pengurus Sinode Gereja Toraja dan Pengurus Klasis dan Wilayah Gereja dalam rangka Peringatan 110 Tahun IMT, di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Jumat, (3/03/2023), malam.

Ketua 3 Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja,  Y. Nempo Tangkeallo mengatakan audiensi dengan Wali Kota Makassar ini secara khusus untuk menyampaikan undangan ke Toraja dalam rangka memperingati 110 tahun IMT.

Momentum ini, kata dia, sangat penting bagi kalangan masyarakat Toraja juga Gereja Toraja secara keseluruhan.

“Kita mengharapkan Pak Wali Kota Makassar untuk hadir dan memperingati acara ini dengan masyarakat Toraja. Kami dari Badan Pekerja Sinode Toraja sangat mengharapkan kehadiran pak wali,” kata Y. Nempo.

Hal itu pula dikarenakan relasi yang baik sejauh ini dengan Pak Wali sehingga undangan itu disampaikan dengan spesial ke rumahnya.

“Hubungan kami sejauh ini sangat baik, tercatat ada 1.000 lebih Gereja Toraja termasuk di Makassar yang mana hubungan kami dengan Pak Wali, sangat bagus,” ujarnya.

“Saya kira ini jadi pesan dan kesan baik bagi masyarakat Toraja khususnya yang ada di Makassar,” tambahnya.

Tercatat banyak sekali kegiatan rangkaian dalam acara ini. Seperti adanya perlombaan, renovasi rumah bagi masyarakat kurang mampu, pelayanan pendidikan dan lainnya. Termasuk adanya pertunjukan kesenian.

“Kami juga tadi infokan ke Pak Wali agar membawa pegiat seni untuk membawakan Tari Makassar untuk ditampilkan di sana,” sebutnya.

Kedepannya, dia berharap kolaborasi Sinode Gereja Toraja dengan Pemkot Makassar dalam hal Pelayanan Keumatan, Penguatan Keimanan makin baik sebagaimana sejalan dengan program Wali Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.

Continue Reading

Trending