Connect with us

TJSL, Pelindo Regional 4 Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 2 Kecamatan di Makassar

Published

on

Kitasulsel —Makassar– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 melakukan pemeriksaan kesehatan gratis kepada 400 warga di empat kelurahan di dua kecamatan di Makassar, yakni Kecamatan Tallo dan Kecamatan Ujung Tanah sebagai bentuk kepedulian dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan kepada masyarakat sekitar.

Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis mengatakan bahwa TJSL Pelindo fokus pada 3 bidang yaitu Pendidikan, Lingkungan, dan Usaha Menengah Kecil (UMK).

“Pemeriksaan kesehatan di 4 kelurahan di dua kecamatan ini merupakan fokus TJSL Pelindo dibidang Lingkungan dengan menyasar kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini akan memudahkan warga di 4 kelurahan, yakni Kelurahan Tallo, Buloa, dan Kelurahan Kaluku Bodoa di Kecamatan Tallo, serta Kelurahan Cambaya di Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk lebih mudah menjangkau tempat pemeriksaan dan mendapatkan layanan kesehatan secara gratis.

Division Head Pelayanan SDM dan Umum Pelindo Regional 4, Basri Alam menuturkan, program pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas Rapokaling, Puskesmas Pembantu Kelurahan Buloa, dan dokter dari Pelindo Regional 4 ini akan berlangsung selama enam bulan lamanya.

“Pemeriksaan kesehatan gratis di 2 kecamatan ini merupakan tahap pertama. Usai enam bulan, akan kami lakukan lagi di wilayah lainnya,” kata Basri.

Dia mengatakan bahwa kegiatan TJSL dengan menghadirkan layanan pemeriksaan gratis ini dilakukan di wilayah yang menjadi ring satu Pelindo Regional 4 di Kota Makassar. “Target setiap kelurahan adalah 100 orang dan pemeriksaan dimulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita,” ucapnya.

Program TJSL Pemeriksaan Kesehatan Gratis untuk tahap pertama ini sudah berlangsung selama 2 hari, yakni Senin (27 Februari 2023) bertempat di rumah Ketua RW 1 Kelurahan Tallo, Andi Zulkifli dan hari kedua pada Rabu (1 Maret 2023) pemeriksaan dilakukan di rumah Ketua RW 2 Kelurahan Buloa, M. Nur.

Sherly Andarias, Bidan Penanggung Jawab Puskesmas Pembantu Kelurahan Buloa mengatakan, kebanyakan warga yang melakukan pemeriksaan adalah perempuan lansia. “Namun ada juga anak-anak dan laki-laki. Mereka rerata mengeluhkan hipertensi dan penyakit lainnya seperti batuk,” bebernya.

Adapun pemeriksaan gratis yang melibatkan 1 tenaga dokter dan 2 tenaga medis ini antara lain gula darah, hipertensi, dan pemeriksaan lainnya.

Sementara itu, Hajerah (72), warga Kelurahan Buloa yang melakukan pemeriksaan kesehatan gratis mengatakan bahwa kegiatan TJSL Bidang Lingkungan yang menyasar kesehatan masyarakat ini sangat bermanfaat bagi dirinya yang sering mengeluh kepala pusing.

“Terima kasih Pelindo. Kegiatan ini sangat bermanfaat karena kami bisa menjangkau tempat layanan kesehatan yang lebih dekat lagi dengan tempat tinggal,” tukasnya.

Dia berharap Pelindo sering melaksanakan kegiatan [pemeriksaan kesehatan gratis] seperti ini, agar lebih banyak lagi masyarakat yang merasakan manfaatnya.

 

Tentang Pelindo
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang juga dikenal dengan Pelindo adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pelindo, mengelola pelabuhan yang tersebar di 32 provinsi di Indonesia. Pelindo menjalankan bisnis inti sebagai penyedia fasilitas jasa kepelabuhanan yang memiliki peran kunci guna menjamin kelangsungan dan kelancaran angkutan laut. Dengan tersedianya prasarana transportasi laut yang memadai, Pelindo berperan dalam menggerakkan perekonomian serta mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kemenhaj Parepare Didesak Tegas, Kisruh Jamaah Umrah Terkatung di Mekkah Seret Nama Hj Rismah–Hj Basira Usman

Published

on

KITASULSEL -PAREPARE — Kisruh jamaah umrah yang terkatung-katung di Mekkah tanpa kepastian tiket kepulangan memicu desakan agar Kantor Kementerian Haji Parepare bersikap tegas terhadap penyelenggara perjalanan yang dinilai meresahkan jamaah.

Desakan tersebut mencuat seiring munculnya sejumlah keluhan jamaah yang hingga kini belum dipulangkan ke Tanah Air, bahkan harus menambah biaya setiap hari untuk memperpanjang masa inap hotel di Arab Saudi.

Dalam kasus ini, nama Hj Rismah dan Hj Basira Usman kembali menjadi sorotan. Keduanya diduga berperan dalam pengelolaan keberangkatan jamaah, meski tidak memiliki travel resmi dan hanya menggunakan travel milik pihak lain.

Sejumlah pihak menilai, tindakan tegas harus segera diambil agar tidak menimbulkan kesan adanya pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.

“Dipulangkan ke tanah air itu memang sudah menjadi tanggung jawab travel. Namun efek jera harus tetap diberikan,” ujar H. Narto, keluarga jamaah asal Sidrap yang hingga kini belum juga dipulangkan karena harus terus menambah biaya selama di Mekkah.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

“Ini pelanggaran berat dan tidak boleh dibiarkan. Jamaah sudah dirugikan secara materi dan psikologis,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga marwah Kemenhaj sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

“Marwah Kemenhaj saat ini sedang dipertaruhkan. Jangan sampai terkesan melindungi pelanggar aturan yang sudah lama ditetapkan,” lanjutnya.

Kisruh yang melibatkan Hj Rismah dan Hj Basira Usman disebut bukan kali pertama terjadi. Berdasarkan jejak digital yang beredar, keduanya kerap dikaitkan dengan persoalan pelayanan jamaah dalam beberapa pemberangkatan sebelumnya.

Publik pun berharap agar kasus ini ditangani secara serius dan transparan, termasuk menelusuri peran kedua oknum dalam proses pemberangkatan jamaah.

Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati dalam memilih penyelenggara perjalanan umrah, dengan memastikan legalitas serta rekam jejak layanan sebelum memutuskan untuk berangkat ke Tanah Suci.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap jamaah harus menjadi prioritas utama, sekaligus menjadi ujian bagi ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan di sektor penyelenggaraan ibadah umrah dan haji.

Continue Reading

Trending