Sambangi Lorong Wisata, Tim SCE Puji Program Inisiatif Pemkot Makassar

Published

3 tahun ago

2 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Dua orang tim dari Singapore Cooperation Enterprise atau SCE menyambangi salah satu lorong wisata di Kota Makassar. Mereka adalah Direktur SCE Singapura Eric Lee dan Senior Manager SCE Singapura Daisy Boon.

Mereka menyambangi Lorong Wisata Maastricht KWT Anggrek, yang terletak di Jalan Abu Bakar Lambogo Lorong 4, Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kamis (2/03/2022).

Dalam kunjungan itu, mereka mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kota Makassar dalam mencetuskan program yang dinilai sangat efektif dan berkelanjutan. Bukan hanya dari segi penyediaan tanaman pangan, melainkan juga organisasi kemasyarakatan.

“Saya pikir ini adalah inisiatif yang sangat bagus, di mana saya melihat wanita yang datang dari komunitas saling mendukung. Juga menurut saya ini adalah ide yang sangat berkelanjutan untuk menanam tanaman,” katanya.

Daisy mengungkapkan, program Lorong Wisata sangat sejalan dengan konsep urban farming yang juga tengah digarap oleh Pemerintah Singapura. Sehingga, tidak menutup kemungkinan akan ada kerja sama lebih jauh yang akan dilakukan.

“Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari Makassar. Kami juga sangat tertarik dengan tanaman hijau pada tahun 2023 ini dan saya pikir Makassar juga telah melakukan banyak penelitian lain untuk pengembangannya” ucapnya

“Kami memiliki beberapa pengetahuan untuk dibagikan, tetapi kami tidak memiliki lahannya, jadi saya sangat menantikan kerja sama ini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Makassar, Mahyuddin berujar, kunjungan ini dilakukan sebagai tindak lanjut capacity building yang diikuti oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Makassar, yang diselenggarakan di Singapura, beberapa waktu lalu.

“Ini adalah tindak lanjut dari capacity building beberapa waktu lalu. Kami menunjukkan lorong wisata yang merupakan program strategis pemerintah kota, yang juga sejalan dengan apa yang telah kami lihat saat berkunjung di Singapura terkait urban farming di sana,” ungkapnya.

Dirinya pun sangat menanti respons positif akan potensi kerja sama yang akan dilakukan.

“Ke depan akan ada kerja sama tetapi kami belum tahu bentuknya seperti apa. Intinya Pemkot dan SCE bekerja sama dalam peningkatan SDM para ASN. Nanti dari situ akan ada pengaplikasiannya ke masyarakat,” jelas Mahyuddin.

Usai mengunjungi lorong wisata, mereka juga menyempatkan diri untuk menyambangi Command Center Pemkot Makassar, yang terletak di Lantai 10 Balai Kota Makassar.

Di sana, mereka melihat bagaimana sinkronisasi data dari semua OPD disatukan, pemantauan sudut-sudut kota melalui CCTV, hingga layanan pengaduan 112.

NEWS

Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa

Published

2 jam ago

25 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.

Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.

“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.

“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.

“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.

Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.

“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.