Naoemi Octarina Optimistis Hasil Kerajinan Sulsel Bisa Menembus Pasar Global

Published

3 tahun ago

2 Maret 2023

Kitasulsel—Jakarta—Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, menaruh harapan yang cukup besar pada pelaksanaan Inacraft 2023, dimana Sulsel terpilih menjadi ikon pameran terbesar di Asia Tenggara tersebut. Ia optimistis, hasil kerajinan Sulsel bisa menembus pasar global.

“Inacraft ini ajang internasional. Dan Sulawesi Selatan bisa menjadi ikon, dengan proses yang cukup panjang. Karena itu, ajang ini harus dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk kita,” kata Naoemi, di sela pelaksanaan Inacraft 2023 di Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.

Melibatkan 24 kabupaten kota yang membawa lima produk unggulannya masing-masing, Naoemi juga berharap agar para pengrajin dan pemerintah daerah di Sulsel bisa belajar dari daerah lain, bagaimana meningkatkan kualitas produk kerajinan mereka.

“Kita berharap, kualitas kerajinan kita yang saat ini sudah baik, bisa lebih baik lagi dan diminati pasar dunia,” ujarnya.

Diketahui, Inacraf 2023 ini menjadi pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Pameran ini dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, yang mewakili Presiden Jokowi.

Lebih dari seratus produk unggulan Sulsel dihadirkan pada pameran ini. Selain itu, kuliner asal Sulsel juga diperkenalkan kepada para pengunjung pameran.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Bupati dan Wali Kota se Sulsel, serta Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Sulsel, juga hadir pada pameran yang diselenggarakan 1 – 5 Maret 2023 ini. (*)

NEWS

Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar

Published

3 jam ago

18 April 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).

Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.

“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).

Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.

“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.

“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.

Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran

Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.

Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.

Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.