Kitasulsel–SIDRAP — Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi tuan rumah pelaksanaan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) Penyusunan Sempadan Danau Sidenreng yang diinisiasi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang di Aula Saromase, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan strategis tersebut menjadi ruang sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan teknis penataan kawasan lindung dengan kebutuhan nyata pengembangan sektor pertanian di daerah.

Forum yang merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak hanya membahas aspek teknis penetapan garis sempadan danau, tetapi juga menjadi wadah bagi Pemerintah Kabupaten Sidrap untuk menyampaikan berbagai aspirasi strategis guna menjaga produktivitas pertanian masyarakat di kawasan pesisir Danau Sidenreng.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, jajaran Forkopimda dari Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Wajo, para kepala OPD terkait, unsur pemerintah kecamatan dan desa, hingga komunitas peduli lingkungan dan masyarakat pesisir danau.

Dalam sambutannya, Syaharuddin Alrif menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam mendukung penetapan batas sempadan danau sebagai instrumen penting perlindungan aset ekologis daerah.

Menurutnya, Danau Sidenreng merupakan sumber daya vital yang harus dikelola dengan visi pembangunan berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus meminimalkan risiko bencana, khususnya banjir di wilayah pesisir danau.

“Danau Sidenreng bukan hanya aset lingkungan, tetapi juga sumber kehidupan masyarakat. Karena itu, penataan dan pengelolaannya harus dilakukan secara terpadu dan berpihak pada keberlanjutan,” ujar Syaharuddin.

Dalam forum tersebut, Bupati Sidrap juga secara khusus menyampaikan usulan program pompanisasi kepada pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang sebagai solusi jangka panjang mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kami mengusulkan agar air Danau Sidenreng dapat ditarik menggunakan pompa berkapasitas besar di titik-titik pembuangan, kemudian dialirkan masuk ke saluran sekunder hingga tersier,” ujar Syaharuddin.

Ia menjelaskan, program pompanisasi tersebut menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas pasokan irigasi bagi ribuan hektare lahan persawahan di sejumlah kecamatan yang selama ini masih menghadapi kendala ketersediaan air.

Menurutnya, dengan intervensi teknologi pompa, petani di kawasan rawa lebak akan lebih mandiri dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada curah hujan dalam mengelola lahan pertanian mereka.

“Jika sistem ini terealisasi, maka produktivitas pertanian masyarakat dapat meningkat dan risiko gagal tanam akibat kekurangan air bisa ditekan,” tambahnya.

Selain membahas infrastruktur irigasi, Syaharuddin Alrif juga memaparkan sejumlah inovasi pertanian yang telah dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidrap sejak 2025 sebagai langkah mitigasi menghadapi perubahan iklim dan ancaman gagal panen.

Ia menyebut, pemerintah daerah telah melakukan modifikasi pola tanam dan mengganti penggunaan benih konvensional dengan benih genjah berumur pendek yang dinilai lebih adaptif terhadap kondisi cuaca.

Langkah tersebut dinilai berhasil membantu petani menjaga stabilitas hasil produksi di tengah tantangan perubahan musim yang tidak menentu.

Tak hanya itu, Pemkab Sidrap juga mendorong transformasi ekonomi berbasis lingkungan di kawasan danau. Eceng gondok dan ikan sapu-sapu yang sebelumnya dianggap sebagai hama dan pengganggu ekosistem, kini mulai diolah menjadi bahan baku pakan ternak bernilai ekonomis.

“Inovasi ini bukan hanya membantu menjaga ekosistem danau, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, Yusma Elfita, menjelaskan bahwa penyusunan sempadan danau dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2015.

Menurutnya, proses penyusunan mencakup berbagai tahapan mulai dari kajian awal, identifikasi isu strategis, hingga survei topografi guna menghasilkan garis sempadan yang akurat sesuai kondisi eksisting di lapangan.

“Proses ini mencakup kajian awal, identifikasi isu, hingga survei topografi untuk merumuskan garis sempadan yang akurat sesuai kondisi terkini,” jelas Yusma.

Ia menambahkan, efektivitas pengelolaan kawasan danau sangat bergantung pada kolaborasi aktif antara pihak balai, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar.

Karena itu, partisipasi masyarakat dalam menjaga kawasan lindung yang telah ditetapkan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Danau Sidenreng.

Agenda PKM tersebut melibatkan sinergi lintas instansi secara masif. Di tingkat pusat dan wilayah, program dikawal langsung oleh Tim Stranas-PK KPK bersama Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang.

Mengingat posisi geografis Danau Sidenreng yang strategis dan berdampak terhadap wilayah sekitar, forum konsultasi tersebut turut menghadirkan pemangku kepentingan dari dua daerah, yakni Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tuan rumah dan Kabupaten Wajo.

Hadir pula unsur Forkopimda dari kedua kabupaten, kepala dinas terkait seperti Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, dan Dinas Lingkungan Hidup, serta para camat, lurah, dan kepala desa dari wilayah sekitar danau.

Masyarakat dari sejumlah kecamatan juga ikut ambil bagian dalam forum tersebut, di antaranya dari Kecamatan Panca Lautang, Watang Sidenreng, dan Tellu Limpoe di Kabupaten Sidrap, serta Kecamatan Belawa di Kabupaten Wajo.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat tersebut diharapkan mampu memperkuat proses penyusunan ketetapan hukum mengenai batas sempadan Danau Sidenreng agar berjalan transparan, akuntabel, dan mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal.

Melalui PKM ini, pemerintah berharap penataan kawasan Danau Sidenreng dapat menjadi fondasi penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan pertanian dan pencegahan potensi tindak pidana korupsi dalam tata kelola sumber daya air di wilayah Sulawesi Selatan.