Pj Sekda Andi Aslam Terima Kunjungan Delegasi University Teknologi Malaysia

Published

3 tahun ago

1 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Aslam Patonangi, menerima kunjungan jajaran civitas akademika University Teknologi Malaysia, di Baruga Lounge, Kantor Gubernur Sulsel, Rabu, 1 Maret 2023.

Andi Aslam dalam membacakan sambutan Gubernur Sulsel, mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulsel sangat menyambut baik kemungkinan terjalinnya kerjasama antara Pemprov Sulsel dengan University Teknologi Malaysia (UTM).

Menurutnya, riset dan teknologi merupakan faktor pendukung yang dapat mendorong pemerintahan yang modern dan meningkatkan pembangunan daerah secara merata.

“UTM dikenal dengan risetnya dalam bidang teknik, sains dan teknologi. Hal ini tentunya amat sangat dapat dimanfaatkan untuk memajukan sektor pendidikan dan penelitian di Provinsi Sulsel,” jelasnya.

Andi Aslam mengungkapkan, percepatan pembangunan daerah terutama bagi wilayah terpencil dan tertinggal tak cukup dengan program yang bersifat amal. Penggunaan teknologi sebagai modal masyarakat untuk memberdayakan diri dapat meningkatkan ekonomi serta daya tahan masyarakat.

Dengan demikian, Andi Aslam sangat berharap kerjasama Pemprov Sulsel dengan UTM bisa terealisasi. Terlebih, saat ini, UTM juga telah menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas di Kota Makassar. Seperti Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM).

“Kami sangat menantikan kerja sama tersebut dapat dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan. Kerja sama dengan UTM tentunya merupakan kesempatan yang berharga bagi para pelajar, tenaga pendidik dan peneliti kita, sehingga hasil penelitian dari peneliti-peneliti handal kita, pada akhirnya dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan publik di Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Vice Chancellor UTM, Prof Datuk Ir Rs Dr Ahmad Fauzi bin Ismail, juga menyambut baik tawaran Pemprov Sulsel untuk jalinan kerjasama tersebut.
Terlebih lagi, Indonesia dengan Malaysia memiliki rumpun yang sama. Sehingga, kerjasama tersebut juga dapat menjadi keberkatan bagi UTM.

“Kita ini serumpun, satu nusantara dan kalau kita mempunyai semangat jatidiri dan kekuatan dalam untuk kita sama-sama membangun teknologi melalui UTM, mengajarkan teknologi, sains teknologi dan juga keciptaaan bersama-sama dengan Universitas dan dengan Pemerintah Sulawesi Selatan dan ini juga sejatinya menambah keberkatan,” terangnya.

Prof Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya bersedia bekerjasama jika mendapat keberkahan dari Allah Subhana Wa Ta’ala.

Turut Hadir sebagai delegasi UTM, yakni CEO/Managing Director Institu of Translation and Book Malaysia Sakri bin Abdullah, Deputy of vice chancellor UTM Prof Dr Rosli bin Md Illias, Chair of Health & Wellness Research Alliance, Prof Ir Ts Dr Roshanida binti A Rahman, Deputy Director of UTM Press UTM Yosman bin Mohd Bain. (*)

Kementrian Agama RI

Sinergi Kemenag–MUI Perkuat Penegakan Hukum Keagamaan, Menag: Demi Kedamaian Umat

Published

20 jam ago

10 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Jakarta – Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama terkait peningkatan pemahaman norma serta implementasi tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penandatanganan dokumen tersebut dilakukan menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penguatan sinergi antara pemerintah dan ulama dalam menjaga harmoni kehidupan beragama di Indonesia.

Dalam keterangannya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa kerja sama ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait praktik-praktik yang dapat dikategorikan sebagai penodaan, penyalahgunaan agama, maupun tindak pidana keagamaan.

“Sejak awal kita ingin memberikan bimbingan kepada masyarakat agar memahami batas-batas dalam kehidupan beragama, sehingga tidak terjadi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan konflik,” ujar Menag.

Menurutnya, respons cepat pemerintah terhadap masukan dari MUI terkait implementasi KUHP menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan antarumat beragama.

Menag juga menyampaikan bahwa momentum bulan Ramadan menjadi waktu yang penuh keberkahan untuk melahirkan berbagai keputusan besar. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa penting dalam sejarah yang terjadi di bulan suci tersebut.

“Banyak peristiwa besar terjadi di bulan Ramadan. Universitas Al-Azhar berdiri di bulan Ramadan, bahkan kemerdekaan Indonesia juga diproklamasikan di bulan Ramadan,” ungkapnya.

Karena itu, ia berharap kerja sama yang ditandatangani sebelum Idulfitri ini membawa berkah serta memperkuat kedamaian di tengah masyarakat.

Dalam implementasinya, Menag meminta pembentukan tim khusus yang akan mengawal pelaksanaan kerja sama tersebut. Tim ini nantinya bertugas memberikan panduan dan rambu-rambu dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan di ruang publik.

“Tugas ini tidak ringan, tetapi sangat penting demi terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan beragama di masyarakat,” katanya.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian dalam kerja sama tersebut adalah pemberian kepada tokoh agama ketika mengisi kegiatan keagamaan. Menurut Menag, perlu adanya kejelasan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi, sedekah, atau bentuk lain yang sah secara hukum.

Karena itu, ke depan akan disusun pedoman atau rambu-rambu agar masyarakat memiliki pemahaman yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

Melalui sinergi antara Kementerian Agama dan MUI ini, diharapkan pemahaman masyarakat terhadap norma hukum dan etika dalam kehidupan beragama semakin kuat, sehingga tercipta suasana yang damai, toleran, dan saling menghormati di tengah keberagaman Indonesia.