International Handicraft Trade Fair 2023 Tampilkan Kerajinan asal Sidrap

Published

3 tahun ago

1 Maret 2023

Kitasulsel,Sidrap — Berbagai kerajinan khas Kabupaten Sidenreng Rappang tampil dalam International Handicraft Trade Fair (Inacraft) 2023 yang berlangsung di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta.

Salah satu pameran produk kerajinan terbesar di Asia Tenggara ini digelar 1-5 Maret 2023. Pada Inacraft ke-23 ini, Provinsi Sulawesi Selatan terpilih menjadi ikon dengan mengusung tema “Form Smart Village to Global Market”.

Kegiatan dibuka Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno mewakili Presiden Republik Indonesia. Hadir juga beberapa pejabat negara, perwakilan negara seperti Maroko dan Mesir, Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, beserta kepala daerah se-Provinsi Sulsel.

Bupati Sidrap, H. Dollah Mando hadir langsung dalam pembukaan itu. Ia didampingi Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Ahmad Dollah, Kadis Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Indah Said Roem, dan Ketua Dekranasda Sidrap, Suhara Dollah bersama sejumlah anggota.

Dollah Mando sangat apresiasi keikutsertaan Dekranasda Sidrap pada pameran Inacraft untuk memperkenalkan produk kerajinan khas Sidrap.

“Harapan kita produk kerajinan Sidrap bisa dikenal di tingkat nasional dan bisa memberikan nilai tambah bagi pengrajin-pengrajin binaan dekranasda. Apalagi tahun 2023 ini Sulsel jadi ikon pameran inacraft,” tuturnya.

Dollah juga menyatakan, kebersamaan pemerintah daerah dan dekranasda sangat menentukan kesuksesan mengikuti Inacraft tersebut.

Sementara Kepala Disdagrin Sidrap, Ahmad Dollah mengungkap, kerajinan Sidrap yang ditampilkan yakni kerajinan tenun sutera, kerajinan berbahan eceng gondok, batu cobek, alat musik kecapi dan lain-lain.

“Alhamdulillah banyak peminatnya. Stan Sidrap dikunjungi dan turut belanja Ibu Menteri Investasi, Bapak Gubernur Sulsel, dan rombongan,” terang Ahmad.

Sandiaga Uno saat membuka acara mengutarakan, lewat gelaran tersebut diharapkan produk para pelaku UMKM di Indonesia bisa berkembang dan dikenal masyarakat dunia.

“Inacraft sebagai salah satu gelaran kerajinan terbesar di Asia Tenggara diharapkan mampu membangkitkan semangat dan perekonomian para pelaku UMKM yang ada di Indonesia,” ujar Sandiaga.

Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Eksportir dan Pengusaha Handicraft Indonesia (Asephi) selaku penyelenggara yang telah memilih provinsinya sebagai icon di tahun 2023 ini.

“Ini merupakan upaya mengenalkan budaya dan kerajinan yang ada di Sulsel serta meningkatkan perekonomian para perajin,” ucap Sudirman.

Sebagai informasi, tahun ini Inacraft diikuti 1118 UKM peserta mengisi 1200 booth yang terdiri dari 904 anggota ASEPHI, 214 non anggota, dan 61 peserta binaan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN dan Kementerian Hukum dan HAM, 35 BUMN, 255 peserta binaan Dinas/Dekranasda dan dihadiri visitor/tamu khusus internasional.(win)

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

11 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.